KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Pemulihan wilayah terdampak gempa bumi Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 12,093 triliun. Dana dalam jumlah besar itu diperlukan untuk membangun kembali rumah warga, infrastruktur publik, memulihkan aktivitas ekonomi, serta memperbaiki berbagai fasilitas sosial di tujuh kabupaten terdampak.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, mengatakan pemerintah saat ini telah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah melewati masa tanggap darurat dan penanganan kedaruratan.
Saat ditemui SelatanIndonesia.com, Jumat (20/11/2026), Mahadin menjelaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak telah menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembiayaan sekaligus prioritas pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat gempa.
Menurut Mahadin, penyusunan dokumen R3P telah dilakukan dan dikonsultasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menggelar sejumlah koordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas langkah pemulihan.
“Penanganan gempa Flores sekarang sudah memasuki tahap pemulihan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak sedang menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen R3P yang sudah disusun,” kata Mahadin.
Berdasarkan hasil inventarisasi kerusakan, Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan kebutuhan anggaran pemulihan terbesar, yakni lebih dari Rp 5,1 triliun. Berikutnya Kabupaten Manggarai Timur dengan kebutuhan lebih dari Rp 2,2 triliun dan Manggarai Barat lebih dari Rp 1,9 triliun.
Sementara itu, Kabupaten Ende membutuhkan sekitar Rp 914 miliar, Ngada Rp 662 miliar, Sikka Rp 641 miliar, dan Nagekeo sekitar Rp 594 miliar.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menggambarkan luasnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah. Pemulihan pascagempa tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat kembali berjalan.
Dalam perencanaan R3P, kebutuhan pembiayaan dibagi ke dalam lima subsektor. Sektor permukiman menjadi prioritas terbesar dengan kebutuhan lebih dari Rp 4 triliun. Sektor sosial membutuhkan lebih dari Rp 2,9 triliun, sedangkan sektor infrastruktur diperkirakan memerlukan lebih dari Rp 1,3 triliun.
Adapun sektor ekonomi membutuhkan sekitar Rp 288 miliar dan sektor lintas sektor lebih dari Rp 432 miliar.
Mahadin mengatakan, pemerintah tidak ingin masyarakat terdampak harus menunggu sampai seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Karena itu, BPBD NTT telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) serta penanganan hunian tetap (huntap).
“Untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU dan BNPB, terutama berkaitan dengan pembangunan hunian sementara dan penanganan hunian tetap. Kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi perhatian selama proses pemulihan berlangsung,” ujarnya.
Intervensi Ekonomi di Desa Terdampak
Di luar pembangunan fisik, pemerintah juga mulai menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi masyarakat di tujuh kabupaten terdampak gempa.
Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjalankan program intervensi desa. BPBD NTT mendapat lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Nagekeo dan Sikka.
Program tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan hasil produksi masyarakat di setiap desa. Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah akan memberikan dukungan berupa bantuan, pelatihan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Mahadin menjelaskan program intervensi itu tidak boleh berhenti setelah bantuan disalurkan. Pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala setiap tahun untuk melihat perkembangan dan memastikan program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang kita dorong bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi bagaimana potensi ekonomi masyarakat di desa bisa dikembangkan. Karena itu, perlu ada identifikasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan,” kata Mahadin.
Ia mengatakan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wagub Johni Asadoma telah mengarahkan agar program intervensi tersebut terus dipantau sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa bantuan dan pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta menghidupkan kembali kegiatan ekonomi desa setelah bencana.
Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 12,093 triliun, pekerjaan besar pemerintah berikutnya adalah memperjuangkan dukungan pembiayaan agar seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dapat direalisasikan secara bertahap.
Dokumen R3P menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebutuhan pemulihan tujuh kabupaten tersebut terpetakan secara terukur. Namun, besarnya angka kebutuhan anggaran juga menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak akan selesai dalam waktu singkat.
Bagi ribuan keluarga yang terdampak, keberhasilan pemulihan bukan semata-mata ditandai dengan berdirinya kembali rumah dan fasilitas umum. Mereka membutuhkan kepastian tempat tinggal, akses terhadap pelayanan dasar, serta kesempatan untuk kembali bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.
Dua belas triliun rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Anggaran itu menjadi gambaran besarnya pekerjaan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Flores setelah dihantam bencana.*/llt




Komentar