KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Gejolak di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mereda. Setelah Kepala Biro Adpim berinisial YAK dinonaktifkan akibat dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menunjuk Prisila O. Parera sebagai pelaksana tugas kepala biro tersebut.
Prisila yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT bukan sosok baru di lingkungan Biro Adpim. Ia pernah menduduki jabatan yang sama sebelum dipercaya memimpin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Penunjukan Prisila menjadi langkah cepat pemerintah provinsi untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan setelah pejabat definitifnya terseret dugaan kasus kekerasan seksual.
“Setelah YAK dinonaktifkan, ada Plt. Kepala Biro Adpim, yaitu Ibu Prisila Parera,” kata Gubernur Melki di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026).
Pergantian sementara pimpinan Biro Adpim itu berlangsung di tengah pemeriksaan internal yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT terhadap YAK. Sebelumnya, Gubernur Melki menandatangani keputusan penonaktifan sementara YAK pada Kamis malam (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah gubernur menerima laporan perkembangan pemeriksaan dari tim khusus yang dibentuk pemerintah provinsi. Tim dipimpin Sekretaris Daerah NTT dan melibatkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Inspektur Daerah, serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum.
Penonaktifan YAK merupakan rekomendasi tim pemeriksa agar proses penelusuran dugaan kasus tersebut berjalan objektif dan tidak dipengaruhi kedudukan maupun kewenangan pejabat yang diperiksa.
“Rekomendasi salah satu yang diberikan adalah kami melakukan langkah administratif untuk memberhentikan sementara Kepala Biro Adpim saudara YAK dari jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan,” ujar Gubernur Melki, Kamis malam.
YAK dijadwalkan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa pada Jumat, 20 November 2026. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi mengumpulkan keterangan dan mengungkap fakta atas dugaan peristiwa yang melibatkan pejabat eselon II tersebut.
Gubernur Melki menegaskan, penonaktifan sementara bukan keputusan akhir mengenai status maupun keterlibatan YAK. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan langkah administratif dan sanksi kepegawaian.
Korban Diminta Mendapat Perlindungan
Di tengah pemeriksaan terhadap pejabat tersebut, perhatian pemerintah provinsi juga diarahkan pada kondisi siswi SMK yang diduga menjadi korban. Gubernur Melki meminta jajaran pemerintah daerah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan korban memperoleh pendampingan dan perlindungan.
Menurut dia, penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan. Kondisi psikologis korban dan keluarganya juga harus menjadi perhatian agar mereka tidak mengalami tekanan tambahan.
“Saya meminta kepada seluruh pihak untuk kita juga tidak memberikan justifikasi apa pun kepada korban ataupun keluarga korban sehingga pemeriksaan ini berjalan dengan baik,” kata Gubernur Melki.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan agar masyarakat tidak menyebarkan stigma, menyalahkan korban, atau melakukan penghakiman sebelum seluruh fakta terungkap.
Pemerintah provinsi, kata Gubernur Melki, akan terus berkoordinasi dengan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta tim pemeriksa untuk mengawal penanganan kasus tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar penentuan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kita bisa fokus untuk mencari kebenaran sesungguhnya dan kemudian diberikan sanksi kepada pihak yang memang bersalah sesuai hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Penunjukan Prisila Parera sebagai Plt. Kepala Biro Adpim kini menandai babak baru dalam penanganan persoalan di lingkungan kantor gubernur. Namun, persoalan yang lebih mendasar masih menunggu jawaban: bagaimana dugaan pelecehan terhadap seorang siswi yang sedang magang bisa terjadi di lingkungan kantor pemerintahan, tempat yang semestinya memberikan rasa aman bagi setiap orang.
Hingga kini, dugaan keterlibatan YAK masih dalam proses pemeriksaan. Penonaktifan jabatan tidak serta-merta membuktikan kesalahan, sementara perlindungan terhadap korban dan pengungkapan fakta harus tetap menjadi prioritas pemerintah.*/llt
ย




Komentar