KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Persaingan politik dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024 tidak menghalangi Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Simon Petrus Kamlasi (SPK) membangun kemitraan untuk mendorong pembangunan daerah. Dua tokoh yang pernah berhadapan dalam kontestasi politik itu kini berada dalam satu barisan untuk mengembangkan konektivitas laut dan industri maritim di NTT.
Kemitraan tersebut terlihat dalam kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dengan PT Sanlim Samudera Jaya. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Gubernur Melki Laka Lena dan Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin, 16 November 2026 petang.
Simon Petrus Kamlasi hadir dalam penandatanganan tersebut. Mantan rival Melki dalam Pilgub NTT 2024 itu menjadi salah satu tokoh yang menjembatani masuknya investor untuk mengembangkan sektor transportasi laut di provinsi kepulauan tersebut.
Dalam Pilgub NTT 2024, Melki Laka Lena berpasangan dengan Johni Asadoma, sementara Simon Petrus Kamlasi berpasangan dengan Andre Garu. Kontestasi itu dimenangkan pasangan Melki Laka Lena-Johni Asadoma. Namun, setelah kompetisi politik berakhir, hubungan kedua tokoh tersebut bergerak ke arah berbeda. SPK memilih membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintahan Melki-Johni untuk bersama-sama mendorong pembangunan NTT.
Pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur itu menjadi salah satu gambaran bahwa rivalitas politik tidak harus berlanjut menjadi persaingan berkepanjangan. Kepentingan pembangunan daerah justru membuka ruang bagi kolaborasi lintas kubu politik.
Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, kerja sama dengan PT Sanlim Samudera Jaya merupakan tindak lanjut dari sejumlah pembicaraan yang sebelumnya dilakukan bersama Simon Petrus Kamlasi dan pihak perusahaan.
โPertama, saya berterima kasih untuk dukungan PT Sanlim Samudera Jaya. Setelah beberapa kali kami berdiskusi dengan Pak SPK dan juga Pak Marta, akhirnya malam hari ini saya bertemu langsung dan bisa menyaksikan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dan PT Sanlim Samudera Jaya,โ ujar Gubernur Melki.
Salah satu agenda utama kerja sama tersebut adalah menghidupkan kembali lima kapal milik Pemerintah Provinsi NTT yang belum beroperasi secara optimal. Kelima kapal itu adalah KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu.
Selain mengoptimalkan aset daerah, kerja sama ini diarahkan untuk membuka akses pelayaran ke sejumlah wilayah kepulauan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan memadai.
Gubernur Melki menyebutkan, berdasarkan data Dinas Perhubungan NTT, terdapat sekitar 114 trayek angkutan laut di provinsi itu. Namun, baru sekitar 50 trayek yang telah memiliki pelayanan rute.
โ Kita kekurangan kapal di NTT. Saya percaya ke depan ini menjadi kerja sama yang baik dan membantu masyarakat NTT, terutama dari sisi konektivitas laut yang masih belum benar-benar baik,โ katanya.
Sejumlah rute yang masuk dalam pembahasan awal antara lain Kupang-Sabu, Kupang-Rote, Kupang-Lewoleba, Kupang-Alor, dan Kupang-Ende. Pihak perusahaan masih akan melakukan simulasi untuk menentukan kemungkinan pengoperasian rute-rute tersebut.
Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai NTT memiliki potensi sekaligus kebutuhan besar dalam pengembangan transportasi laut.
โKami melihat peluang ini sangat baik sekali, karena masih banyak rute yang belum terlayani. Jadi, ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat NTT melalui kerja sama ini,โ kata Edison.
SPK Dorong NTT Menjadi Pusat Industri Perkapalan
Simon Petrus Kamlasi menilai kerja sama pemerintah daerah dan investor tidak boleh berhenti pada pengoperasian kapal maupun pembukaan jalur pelayaran. Menurut dia, investasi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri kelautan dan perkapalan di NTT.
Ia mengapresiasi keterbukaan Gubernur Melki dalam menerima investasi tersebut. Simon juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar rencana kerja sama dapat direalisasikan.
โYang pertama, kita harus berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menerima PT Sanlim dengan sangat terbuka. Ke depan tidak ada acara lain, kita semua harus bergandengan tangan untuk menyukseskan ini. Pak Gubernur sudah menyatakan optimistis, tugas kita adalah menyukseskannya,โ ujar Simon.
Menurut Simon, semakin banyak kapal yang beroperasi di NTT akan menciptakan kebutuhan baru terhadap fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Kebutuhan itu mencakup perawatan mesin, pemeriksaan lambung kapal, pengelasan, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengedokan atau docking.
Selama ini, sebagian kebutuhan perawatan dan perbaikan kapal masih harus dilayani galangan kapal di luar NTT. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu kapal tidak beroperasi.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan, kata Simon, adalah pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung. Fasilitas ini memungkinkan kapal diangkat dari permukaan air untuk pemeriksaan dan perbaikan bagian bawah lambung.
Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan kajian kelayakan yang komprehensif. Kajian itu mencakup kapasitas angkat, ukuran kapal yang akan dilayani, kondisi perairan, lokasi penempatan, fasilitas pendukung, hingga kepastian kebutuhan pasar.
Jika dinilai layak, investasi dok apung dapat menjadi tahap awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT.
Simon juga mengingatkan bahwa industri perkapalan tidak bisa dilihat semata-mata sebagai bisnis pengoperasian kapal. Sektor ini memiliki rantai ekonomi yang panjang, mulai dari jasa permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, sistem perpipaan, pengecatan industri, hingga pemeriksaan teknis.
Pengembangan industri tersebut, menurut dia, juga perlu melibatkan lembaga pendidikan vokasi dan pusat pelatihan keterampilan agar kebutuhan tenaga kerja terampil dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia lokal.
โKita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah,โ ujarnya.
Dalam jangka panjang, Simon berharap NTT mampu membangun marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan yang dapat melayani kapal pemerintah maupun armada komersial di kawasan kepulauan.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat menekan biaya perawatan, mengurangi waktu kapal tidak beroperasi atau vessel downtime, serta memperlancar distribusi logistik antarpulau.
Mengakhiri Rivalitas, Mengutamakan Pembangunan
Kemitraan Gubernur Melki dan Simon menjadi dinamika menarik dalam perjalanan politik NTT setelah Pilgub 2024. Keduanya pernah berada di kubu yang berbeda dan bersaing memperebutkan kepercayaan masyarakat. Kini, keduanya memperlihatkan ruang kolaborasi dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Bagi NTT yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, konektivitas laut bukan sekadar urusan transportasi. Ketersediaan kapal dan jalur pelayaran berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, akses pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil.
Karena itu, kerja sama Pemprov NTT dan PT Sanlim Samudera Jaya memiliki tantangan yang lebih besar daripada sekadar penandatanganan MoU. Pemerintah daerah dan investor perlu memastikan rencana pengoperasian lima kapal, pembukaan trayek, serta pengembangan fasilitas pendukung benar-benar dapat diwujudkan.
Rivalitas dalam Pilgub 2024 telah menjadi bagian dari sejarah politik NTT. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa perbedaan pilihan politik dapat dikesampingkan ketika kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah menjadi tujuan bersama.
Melki berada di posisi sebagai gubernur yang memiliki kewenangan pemerintahan, sedangkan Simon mengambil peran menjembatani investasi dan menawarkan gagasan pengembangan industri maritim.
Kolaborasi keduanya kini diuji oleh hasil konkret: apakah kapal-kapal milik daerah kembali beroperasi, apakah rute-rute yang selama ini belum terlayani dapat dibuka, dan apakah NTT mampu tumbuh menjadi salah satu pusat industri perkapalan di kawasan timur Indonesia.*/ocep/llt




Komentar