KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosep Lede yang semula dijadwalkan berlangsung di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 19 November 2026, diminta untuk ditunda hingga Sabtu, 21 November 2026. Permintaan penjadwalan ulang itu diajukan tim kuasa hukum Yos Lede dengan alasan kliennya memiliki agenda kedinasan bersama DPRD Kabupaten Kupang pada hari pemeriksaan tersebut.
Kuasa hukum Yos Lede, Samuel Haning usai menyerahkan surat permohonan penundaan di Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Selasa (17/11/2026) mengatakan, permintaan perubahan jadwal itu disampaikan kepada pihak kepolisian agar pemeriksaan dapat berlangsung tanpa berbenturan dengan tugas pemerintahan yang harus dijalankan Bupati Kupang.
Menurut Samuel, agenda bersama DPRD Kabupaten Kupang pada Kamis, 19 November 2026, merupakan kegiatan kedinasan yang telah terjadwal. Karena itu, pihaknya meminta penyidik memberikan kesempatan kepada Yos Lede untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Sabtu.
Samuel menegaskan, permintaan penundaan tersebut bukan bentuk penghindaran terhadap proses hukum. Ia memastikan kliennya siap memberikan klarifikasi kepada penyidik mengenai perkara yang sedang ditangani kepolisian.
“Kami meminta agar pemeriksaan terhadap Bapak Yos Lede dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026. Pada Kamis, beliau masih memiliki agenda kedinasan, yakni sidang bersama DPRD Kabupaten Kupang,” kata Samuel.
Ia berharap kepolisian dapat mempertimbangkan permintaan tersebut dan menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan agenda resmi kepala daerah.
Tantang Polisi Gelar Pemeriksaan Terbuka
Di tengah rencana pemeriksaan tersebut, Samuel juga melontarkan tantangan kepada Pollda NTT agar proses klarifikasi terhadap para pihak dilakukan secara terbuka. Bahkan, ia meminta agar pemeriksaan dapat disiarkan langsung melalui fasilitas audio visual elektronik atau live streaming.
Menurut Samuel, keterbukaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh mengenai perkara yang menyeret nama kliennya. Dengan demikian, publik tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Kami sudah meminta agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Bahkan, surat permohonan untuk menggunakan sarana audio visual elektronik secara langsung sudah kami sampaikan,” ujar Samuel.
Ia mengatakan pihaknya tidak keberatan apabila keterangan para pihak diperiksa secara terbuka sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mau semuanya terang benderang. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang ada perbuatan seperti yang dituduhkan, silakan dibuktikan. Kalau tidak ada, itu juga harus menjadi jelas bagi masyarakat,” katanya.
Persoalkan Temuan Celana di Rumah Jabatan
Samuel juga menanggapi olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan kepolisian di rumah jabatan Bupati Kupang. Salah satu barang yang disebut menjadi perhatian dalam proses tersebut adalah celana.
Samuel mengklaim barang tersebut merupakan celana pendek olahraga milik Yos Lede yang biasa digunakan untuk beraktivitas.
“Itu celana olahraga Bupati. Celana pendek yang biasa dipakai. Silakan kepolisian melakukan penyelidikan. Kami terbuka dan nanti akan kami buktikan dalam pemeriksaan,” ujarnya.
Ia meminta agar keberadaan barang tersebut tidak ditarik menjadi kesimpulan sebelum kepolisian menyelesaikan proses penyelidikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara resmi.
Samuel menyatakan tim kuasa hukum optimistis menghadapi proses hukum yang berjalan. Ia berharap pemeriksaan terhadap seluruh pihak dapat mengungkap fakta sebenarnya.
Meski demikian, permintaan pemeriksaan secara langsung melalui live streaming merupakan usulan dari pihak kuasa hukum. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aturan hukum acara, kepentingan penyidikan, serta perlindungan privasi dan hak-hak pelapor maupun pihak yang diduga menjadi korban.
Hingga proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, dugaan perkara yang menyeret nama Bupati Kupang Yosep Lede harus tetap ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.*/llt




Komentar