KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Pemerintah Kota Kupang mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,28 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Di sisi lain, belanja daerah dirancang mencapai Rp 1,33 triliun. Selisih kebutuhan belanja dan pendapatan tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 52 miliar.
Rancangan anggaran tersebut mulai dibahas bersama DPRD Kota Kupang dalam Sidang Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (16/11/2026).
Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, dan dihadiri Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrova Francis, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Dalam sidang tersebut, Serena membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027. Penyampaian nota keuangan itu menjadi tahapan awal pembahasan rancangan anggaran antara pemerintah daerah dan legislatif.
Wawali Serena mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 merupakan instrumen kebijakan pembangunan daerah yang harus mampu menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Anggaran juga diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Kupang pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp 1.285.660.337.000.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 323.601.319.000, pendapatan transfer Rp 941.342.016.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 20.717.001.000.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar penerimaan daerah. Sementara itu, kontribusi PAD dirancang sebesar Rp 323,6 miliar.
Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp 1.337.660.337.000. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp 1.196.149.652.000, belanja modal Rp 130.716.684.000, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 794 juta.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 52 miliar. Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan.
Pendidikan dan Kesehatan Mendapat Alokasi Besar
Dalam penjelasannya, Wawali Serena menyebutkan bahwa distribusi belanja daerah dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung 10 program prioritas pembangunan Kota Kupang periode 2025โ2029 yang dijabarkan melalui delapan urusan pemerintahan.
Sektor pendidikan dan kebudayaan mendapatkan alokasi sebesar Rp 418,89 miliar. Sementara itu, sektor kesehatan dialokasikan Rp 154,46 miliar.
Pemerintah juga merencanakan anggaran sebesar Rp 75,67 miliar untuk RSUD S.K. Lerik serta Rp 96,03 miliar untuk pekerjaan umum dan penataan ruang.
Besarnya alokasi pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dasar menjadi salah satu perhatian dalam rancangan kebijakan belanja daerah 2027.
โPenyusunan RAPBD juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,โ sebut Wawali Serena.
Pemerintah Kota Kupang turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Menurut Wawali Serena, pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD diharapkan berlangsung melalui sinergi, harmonisasi, serta koreksi konstruktif agar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pemerintah berharap Ranperda APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 beserta seluruh lampirannya dapat dibahas hingga memperoleh persetujuan bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penetapan APBD tersebut nantinya menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang 2027.
Menutup penyampaiannya, Wawali Serena mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam mengoptimalkan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya mengedepankan semangat To Govern is To Serve atau memerintah adalah melayani dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Kupang.*/anjel/ansel/llt




Komentar