KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang ditemukan terdampar di perairan Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao. Kelimanya diduga terlibat dalam perjalanan laut ilegal dengan tujuan Australia dan diketahui telah melewati masa berlaku izin tinggal di Indonesia.
Penegasan penindakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, dalam konferensi pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Senin (16/11/2026).
Saroha menegaskan, pemerintah Indonesia terbuka terhadap kehadiran warga negara asing yang memberikan kontribusi positif. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengabaikan aturan keimigrasian.
โImigrasi sangat welcome bagi WNA yang datang dan memberikan dampak positif di Indonesia serta menaati peraturan yang berlaku. Namun, bagi WNA yang tidak menaati peraturan, tentu akan ditindak tegas melalui Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku,โ kata Saroha.
Menurut dia, penegakan aturan keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk Rakyat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Kasus ini bermula ketika kapal yang mengangkut lima WNA tersebut mengalami kerusakan mesin hingga akhirnya terdampar di perairan Pulau Ndana, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, pada 5 November 2026.
Kelima WNA itu terdiri atas empat laki-laki berinisial WY, CJ, JH, dan ZS serta seorang perempuan berinisial SY. Mereka kemudian dievakuasi oleh nelayan bersama personel terkait dan diamankan Polres Rote Ndao untuk menjalani pemeriksaan.
Pada Jumat (13/11/2026), Polres Rote Ndao menyerahkan kelima WNA tersebut kepada Kantor Imigrasi Kupang untuk penanganan lebih lanjut.
Diduga menjadi korban penyelundupan manusia
Hasil pemeriksaan awal mengungkapkan bahwa kelima warga negara Tiongkok tersebut diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan akhir Australia.
Kapal yang mereka tumpangi diketahui berangkat dari Baubau, Sulawesi Tenggara, bersama tiga warga negara Indonesia yang berperan sebagai awak kapal. Perjalanan laut tersebut diduga menjadi bagian dari upaya membawa kelima WNA menuju Australia melalui jalur yang tidak melalui pemeriksaan keimigrasian.
Sebelum menempuh perjalanan laut, kelima WNA itu diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Mereka kemudian melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Kendari hingga Baubau sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal.
Dari pemeriksaan dokumen, kelimanya memiliki paspor yang masih berlaku. Namun, izin tinggal mereka di Indonesia telah berakhir pada rentang 12 hingga 14 November 2026.
Selain persoalan izin tinggal, keberangkatan mereka melalui jalur laut dari Baubau menuju Australia juga dilakukan tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Imigrasi Kupang untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Menunggu proses deportasi
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Imigrasi menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian.
Tindakan tersebut meliputi kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia serta deportasi dari wilayah Indonesia.
Saroha mengatakan, penanganan terhadap kelima WNA tersebut masih dilakukan dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Pendalaman juga terus dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur.
Sementara menunggu proses deportasi, kelima WNA itu ditempatkan sementara di ruang detensi Kantor Imigrasi Kupang. Mereka tetap memperoleh perlakuan secara manusiawi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Maโmum dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang I Made Surya Artha, bersama jajaran pejabat struktural serta pegawai di lingkungan Imigrasi dan Rudenim Kupang.
Saroha juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara jajaran Imigrasi, kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan yang melibatkan warga negara asing.
Penanganan kasus di perairan Rote Ndao ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pengawasan perlintasan orang asing, terutama di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan yang memiliki akses langsung ke jalur pelayaran internasional.
Bagi Imigrasi NTT, pengawasan tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen perjalanan dan izin tinggal, tetapi juga memastikan setiap orang yang masuk, berada, maupun keluar dari wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum keimigrasian.*/llt
ย




Komentar