GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Advertisement
Berita Hari Ini NTT Golkar Gubernur NTT Hukrim Pemerintah Propinsi NTT
Beranda / Pemerintah Propinsi NTT / Gatal, Buta, Tuli di Lingkar Kekuasaan: Gubernur Melki Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Gatal, Buta, Tuli di Lingkar Kekuasaan: Gubernur Melki Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ€” Dua kasus dugaan kekerasan seksual yang mencuat hampir bersamaan di Nusa Tenggara Timur menjadi peringatan serius tentang kerentanan perempuan di ruang-ruang yang semestinya memberikan perlindungan. Satu kasus menyeret nama Bupati Kupang dalam dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan. Kasus lainnya menyangkut dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT oleh seorang pejabat eselon II.

Dua peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang perhatian masyarakat, tetapi juga menghadirkan pertanyaan mendasar tentang keamanan perempuan, penyalahgunaan relasi kuasa, serta tanggung jawab institusi pemerintah dalam memastikan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Di tengah sorotan publik itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Senin (16/11/2026) menyatakan, pemerintah provinsi akan mengawal proses hukum kasus dugaan pemerkosaan di rumah jabatan Bupati Kupang sekaligus membentuk tim pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual di lingkungan pemerintah provinsi.

โ€Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelecehan seksual. Jabatan dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum maupun administratif,โ€ sebut Gubernur Melki.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena salah satu perkara justru dilaporkan terjadi di rumah jabatan kepala daerah, sementara perkara lainnya diduga berlangsung di lingkungan kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta magang untuk belajar dan mengembangkan kemampuan.

Dari Jiangxi, Rote Ndao Bidik Peluang Investasi dan Wisata Budaya, Paulus Henuk Pelajari Strategi China Bangun Pariwisata

Rumah jabatan kepala daerah menjadi lokasi dugaan pemerkosaan

Kasus pertama mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.

Laporan polisi diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian dan pemberitaan sejumlah media, korban mengaku datang ke rumah jabatan setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan. Korban disebut datang bersama seorang perempuan yang kemudian meninggalkannya di lokasi.

Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengalami kekerasan seksual setelah berada di rumah jabatan. Peristiwa itu dilaporkan berlangsung hingga Kamis dini hari.

Dana Desa Rp 21,7 Juta untuk Jalan Tani, Warga Rende Nao: Kini ke Kebun Lebih Mudah

Kasus tersebut segera menarik perhatian masyarakat karena dugaan tindak pidana itu melibatkan seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan dan kedudukan politik.

Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang telah membenarkan penerimaan laporan tersebut. Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menyiapkan permintaan klarifikasi kepada pihak terlapor.

Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis atau visum. Pendampingan psikologis dan perlindungan turut diberikan melalui koordinasi kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Polisi berupaya mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan perkembangan penanganan perkara.

Sementara itu, pemberitaan Kompas pada 13 November 2026 menyebutkan korban mendapatkan perlindungan dan ditempatkan di rumah aman karena mengalami trauma. Pendampingan dilakukan agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan tambahan.

Puncak HUT ke-62 Golkar di Flotim, Ignas Boli Uran Turun Langsung Salurkan Bantuan bagi 1.226 KK Korban Erupsi Lewotobi

Perkembangan kasus ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada 15 November mulai melakukan pemantauan dan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait.

Dengan demikian, perkara tersebut tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lokal Kabupaten Kupang, melainkan telah berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Siswi magang diduga dilecehkan pejabat di kantor pemerintah

Belum selesai perhatian publik terhadap kasus di rumah jabatan Bupati Kupang, masyarakat kembali dikejutkan oleh dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Kasus kedua ini diduga melibatkan seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTT. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di lingkungan kantor pemerintahan pada awal November 2026.

Seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) diduga menjadi korban tindakan pelecehan seksual oleh pejabat yang memiliki posisi struktural di lingkungan pemerintah provinsi.

Informasi mengenai kasus tersebut mencuat ke ruang publik pada pertengahan November dan memunculkan reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk anggota DPRD NTT yang meminta pemerintah tidak memperlakukan persoalan itu sebagai urusan internal birokrasi semata.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah relasi kuasa antara peserta magang dan pejabat yang berada dalam posisi lebih tinggi. Peserta magang datang ke kantor pemerintahan untuk belajar, memperoleh pengalaman kerja, dan mengembangkan kompetensi, bukan untuk menghadapi tindakan yang dapat merusak rasa aman maupun masa depannya.

Dugaan peristiwa tersebut juga menjadi ujian bagi Pemprov NTT. Sebab, pemerintah yang memiliki kewajiban melindungi perempuan dan anak justru dituntut membuktikan keseriusannya ketika dugaan pelanggaran terjadi di lingkungan birokrasi sendiri.

Gubernur Melki mengatakan, setelah menerima laporan dari Wakil Gubernur Johni Asadoma, pemerintah provinsi langsung membentuk tim pemeriksaan sejak Sabtu.

Tim tersebut bertugas mengumpulkan informasi, meminta keterangan para pihak, serta memeriksa berbagai data yang berkaitan dengan dugaan peristiwa tersebut.

Gubernur Melki juga telah menerima laporan dari perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia menargetkan hasil pemeriksaan dapat diperoleh dalam pekan ini sehingga pemerintah memiliki dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi NTT tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda,” kata Gubernur Melki.

Ia menegaskan, siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang terbukti melakukan pelecehan seksual akan diproses secara tuntas dan dikenai sanksi maksimal sesuai ketentuan.

“Siapa pun di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang melakukan pelecehan seksual kepada siapa saja pasti akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Data kekerasan menunjukkan persoalan belum selesai

Dua kasus yang mencuat dalam waktu berdekatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT membutuhkan perhatian lebih serius.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTT menunjukkan, sepanjang Januari-Juni 2026 terdapat 176 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pemerintah daerah.

Kepala DP3AP2KB NTT Iien Adriany menyebutkan, kasus yang ditangani meliputi pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan seksual termasuk jenis kasus yang cukup dominan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ada persoalan yang lebih luas mengenai perlindungan perempuan dan anak, keberanian korban untuk melapor, serta kemampuan lembaga pemerintah dalam memberikan pendampingan dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya juga telah mengembangkan fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan. Pada Juni 2026, Gubernur Melki menyebutkan fasilitas tersebut memiliki enam kamar, termasuk satu kamar khusus penyandang disabilitas.

Selain itu, 15 kabupaten/kota di NTT telah memiliki fasilitas serupa, sedangkan tujuh daerah lainnya masih dalam proses pembangunan.

Namun, keberadaan rumah aman dan fasilitas pendampingan saja tidak cukup. Perlindungan harus dibangun melalui sistem pencegahan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, penanganan laporan yang cepat, serta keberanian institusi untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan.

Ketegasan Gubernur menjadi ujian bagi pemerintah

Dalam keterangannya kepada wartawan, Gubernur Melki menjelaskan bahwa dirinya baru memperoleh informasi resmi mengenai dua peristiwa tersebut dari Wakil Gubernur Johni Asadoma pada Kamis sore, setelah menyelesaikan sejumlah agenda kunjungan kerja di daerah.

Keduanya kemudian mendiskusikan langkah pemerintah provinsi untuk menangani kedua persoalan tersebut.

Untuk kasus dugaan pemerkosaan di rumah jabatan Bupati Kupang, Melki mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri kewenangan kepolisian. Namun, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kapolda NTT dan jajaran agar proses penanganannya berjalan baik, terbuka, dan memberikan keadilan bagi korban.

Menurut dia, kepolisian perlu mengungkap fakta secara menyeluruh, mendengarkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara, serta menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat.

Ia juga menilai keterbukaan informasi penting karena kasus tersebut telah menjadi perhatian nasional, termasuk kelompok masyarakat sipil dan aktivis perempuan di NTT.

Adapun untuk kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Pemprov NTT, Gubernur menegaskan pemeriksaan internal tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan semata. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Gubernur Melki mengatakan, komitmen melindungi perempuan dan anak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Ia juga menyebut peran Ketua TP PKK NTT yang selama ini terus mendorong upaya pencegahan kekerasan seksual.

“Kami ingin memastikan NTT menjadi daerah yang bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan semacam ini,” ujarnya.

Jangan berhenti pada pernyataan

Dua kasus yang mencuat hampir bersamaan tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun perlindungan terhadap perempuan.

Kasus di rumah jabatan Bupati Kupang menguji profesionalitas dan transparansi aparat penegak hukum. Sementara dugaan pelecehan terhadap siswi magang di lingkungan Pemprov NTT menguji keberanian pemerintah dalam membersihkan institusinya sendiri dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Ada dua hal yang tidak boleh dikorbankan dalam penanganan kedua perkara itu: hak korban memperoleh keadilan dan prinsip praduga tak bersalah bagi pihak yang dilaporkan. Keduanya harus berjalan beriringan dengan proses pemeriksaan yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga perlu memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta jaminan tidak mengalami intimidasi atau tekanan selama proses penanganan berlangsung.

Sebab, keberanian seorang korban untuk melaporkan kekerasan bukanlah akhir dari perjuangan memperoleh keadilan. Justru setelah laporan disampaikan, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan memastikan proses hukum berjalan secara adil menjadi semakin besar.

Bagi NTT, persoalan ini bukan hanya menyangkut dua kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Ini adalah momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan ruang publik.

Pernyataan tegas Gubernur Melki Laka Lena kini ditunggu pembuktiannya melalui tindakan nyata. Sebab, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa keras pernyataan disampaikan, melainkan dari seberapa jauh korban mendapatkan perlindungan, fakta terungkap, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai hukum.

NTT tidak cukup hanya menyatakan perang terhadap kekerasan seksual. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus memastikan tidak ada perempuan dan anak yang merasa sendirian ketika mencari keadilan.*/llt

ย 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ร— Advertisement
ร— Advertisement