WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi terang listrik belum juga sampai ke Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 7.000 warga di wilayah itu masih menjalani kehidupan dengan keterbatasan listrik, termasuk ketika pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai aktivitas masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital.
Di tengah penantian tersebut, Anggota Fraksi partai Golkar DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Dajama menyerahkan satu unit genset kepada Pemerintah Kecamatan Pinu Pahar, Kamis (20/8/2026).
Bantuan yang diterima Camat Pinu Pahar Amos Tunggu Djama itu menjadi respons atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Umbu Rudi saat melakukan kunjungan kerja dan reses di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar pada 9 Agustus 2026 lalu.
Genset tersebut mungkin belum menjawab kebutuhan listrik secara permanen. Namun, bagi warga Pinu Pahar, bantuan itu menjadi tanda bahwa suara mereka tentang kebutuhan dasar yang tertunda selama puluhan tahun mulai mendapatkan perhatian dan dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Di Pinu Pahar, wilayah Selatan Sumba Timur yang menghadap samudra Hindia dan Benu Australia, senja masih menjadi penanda berakhirnya sebagian aktivitas warga di Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketika matahari tenggelam, rumah-rumah mulai gelap, pelayanan pemerintahan terbatas, dan sejumlah urusan administrasi harus dibawa keluar kecamatan.
Ironisnya, kondisi itu masih dialami lebih dari 7.000 warga Pinu Pahar ketika Indonesia telah 81 tahun merdeka.
Listrik belum menjadi layanan dasar yang dapat dinikmati masyarakat di wilayah tersebut. Ketiadaan listrik bahkan membuat kantor kecamatan kesulitan menjalankan administrasi yang kini semakin bergantung pada sistem digital. Sekolah-sekolah pun menghadapi persoalan serupa.
Di tengah kondisi tersebut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Dajama menyerahkan satu unit genset kepada Pemerintah Kecamatan Pinu Pahar.
Genset diserahkan di Uma Watu, Rumah Aspirasi Umbu Rudi Kabunang di Waingapu, Kamis (20/8/2026), dan diterima langsung oleh Camat Pinu Pahar Amos Tunggu Djama.
Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan saat Umbu Rudi melakukan kunjungan kerja dan reses di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026).
Saat itu, Camat Amos mewakili masyarakat menyampaikan persoalan mendasar yang telah berlangsung bertahun-tahun: listrik dan jalan.
Genset untuk Kegiatan Pemerintahan dan Melayani Masyarakat
Bagi masyarakat Pinu Pahar, genset bukan sekadar alat pembangkit listrik sementara. Untuk sementara waktu, alat tersebut menjadi penopang kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Amos mengatakan, selama ini pihak kecamatan terpaksa meminjam genset milik warga untuk menjalankan berbagai kegiatan. Kondisinya pun tidak selalu dapat diandalkan karena sering rusak.
Terlebih, Kecamatan Pinu Pahar tengah melaksanakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di depan Kantor Kecamatan Pinu Pahar, Desa Tawui, hingga 24 Agustus 2026.
“Selama ini kami pinjam bergantian genset milik masyarakat dan sudah rusak semua. Dengan bantuan genset dari Pak Umbu Rudi Kabunang ini kami sangat bersyukur,” kata Camat Amos.
Setelah rangkaian peringatan kemerdekaan selesai, genset tersebut akan disimpan di kantor kecamatan dan digunakan untuk melayani berbagai kegiatan pemerintahan maupun masyarakat.
Bagi Amos, bantuan itu penting karena persoalan listrik di Pinu Pahar bukan hanya menyangkut penerangan rumah warga.
“Untuk menyelesaikan segala administrasi kami harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada,” ujarnya.
Ketika Administrasi Harus Dibawa ke Kota
Digitalisasi pelayanan pemerintahan justru menghadirkan persoalan tersendiri bagi wilayah yang belum memiliki akses listrik memadai.
Sejumlah pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan melalui aplikasi tidak dapat dilakukan secara optimal di kantor kecamatan. Aparatur harus menempuh perjalanan menuju Waingapu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Kondisi Serupa Dialami Sekolah
Administrasi pendidikan yang semakin banyak dilakukan secara daring membuat sekolah-sekolah di Pinu Pahar ikut bergantung pada akses listrik dan jaringan komunikasi di luar wilayah mereka.
Pimpinan Jemaat GKS Lailunggi, Pendeta Datu Biru, mengatakan keterbatasan tersebut ikut membebani anak-anak.
“Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” katanya.
Bagi warga, listrik kini bukan lagi sekadar kebutuhan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Listrik telah menjadi prasyarat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pendidikan, informasi, komunikasi, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Aspirasi Tidak Berhenti di Genset
Umbu Rudi menegaskan, pemberian genset bukan solusi akhir. Bantuan itu merupakan bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat sembari mendorong penyelesaian persoalan listrik secara permanen.
“Kalau satu kecamatan dengan lebih dari 7.000 penduduk belum memiliki listrik, tentu pembangunan dan kemajuan wilayah akan terhambat,” kata Umbu Rudi.
Menurut dia, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Karena itu, persoalan listrik Pinu Pahar dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Umbu Rudi menyebut tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijadwalkan meninjau Sumba Timur pada 23 Agustus 2026.
Peninjauan tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan elektrifikasi berbasis pembangkit listrik tenaga surya bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Enam kecamatan disebut masuk dalam tahap awal, yakni Matawai La Pawu, Kahaungu Eti, Kambata Mapambuhang, Mahu, Ngadu Ngala, dan Pinu Pahar.
Sejumlah desa yang masuk dalam usulan awal antara lain Katiku Wai, Mauramba, Meurumba, Laimeta, Maidang, Haray, Lahiru, Prauraming, Mahaniwa, Ramuk, dan Lailunggi.
Umbu Rudi meminta pemerintah kecamatan dan desa memastikan data wilayah yang belum menikmati listrik diperbarui. Menurut dia, akurasi data menjadi penting agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam tahapan program elektrifikasi pemerintah pusat.
“Masih banyak desa di Sumba Timur yang belum menikmati layanan listrik. Kami terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar usulan kebutuhan listrik desa dapat masuk dalam program pemerintah pusat secara bertahap sampai seluruh desa memperoleh akses listrik,” ujarnya.
Jalan dan Listrik, Dua Pintu Pembangunan
Persoalan Pinu Pahar tidak berhenti pada listrik. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang menghubungkan kawasan selatan Sumba Timur dengan pusat kabupaten.
Listrik tanpa akses jalan yang baik tidak cukup untuk membuka keterisolasian. Sebaliknya, jalan yang baik juga belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi apabila masyarakat masih menghadapi keterbatasan energi dan komunikasi.
Anggota DPRD Sumba Timur Umbu Aryad Tunggu Dajama mengatakan pembangunan wilayah selatan membutuhkan kesinambungan dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Ia menilai aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam forum reses, tetapi harus dikawal hingga menjadi kebijakan dan pembangunan nyata.
Umbu Rudi juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan Bupati Umbu Lili Pekuwali yang terus mendorong pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut dia, menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil membutuhkan kerja bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemerintah pusat.
Makna Kemerdekaan di Pinu Pahar
Bagi masyarakat Pinu Pahar, penantian terhadap listrik menghadirkan pertanyaan yang lebih besar tentang makna kemerdekaan.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih ada ribuan warga yang harus menunggu datangnya listrik agar kantor pemerintahan dapat bekerja secara normal, sekolah dapat mengikuti sistem pendidikan digital, dan anak-anak tidak perlu pergi jauh hanya untuk mengakses layanan yang bagi masyarakat di daerah lain sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, genset yang diserahkan Umbu Rudi dan Umbu Aryad memang belum mengakhiri kegelapan Pinu Pahar. Namun, bantuan tersebut menjadi tanda bahwa aspirasi masyarakat mulai bergerak dari ruang pertemuan menuju langkah konkret.
Harapan yang lebih besar kini tertuju pada peninjauan tim Kementerian ESDM pada 23 Agustus.
Bagi lebih dari 7.000 warga Pinu Pahar, agenda itu bukan sekadar kunjungan lapangan. Itu adalah kesempatan untuk memastikan bahwa wilayah mereka tidak terus tertinggal dalam arus pembangunan.
Umbu Rudi pun optimistis pemerintah pusat akan mendengar aspirasi tersebut.
“Saya punya keyakinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar keluhan dan aspirasi kita terkait infrastruktur jalan dan listrik di enam kecamatan di Sumba Timur. Kita adalah bagian dari Republik Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaan ke-81 tahun,” ujarnya.
Kemerdekaan, bagi warga Pinu Pahar, akhirnya bukan hanya soal terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang hak yang sederhana tetapi mendasar: dapat menyalakan lampu di rumah, bekerja di kantor tanpa harus pergi ke kota, belajar dengan fasilitas yang sama, dan membangun masa depan tanpa dibatasi oleh tempat tinggal.
Setelah 81 tahun merdeka, mereka hanya ingin memastikan bahwa terang pembangunan juga sampai ke Pinu Pahar.*/llt
Komentar