LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga laporan sementara diterima, sebanyak 53 orang meninggal dunia dan 110 orang mengalami luka-luka.
Sebanyak 3.839 jiwa terdampak dan seluruhnya tercatat sebagai pengungsi. Mereka masih memilih bertahan di luar rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan serta kemungkinan terjadinya gempa susulan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pemulihan sejumlah sektor menjadi kunci agar proses evakuasi, pencarian korban, distribusi bantuan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan maksimal.
Data korban dan kerusakan tersebut masih dalam proses verifikasi. Pemerintah memperkirakan jumlahnya dapat berubah seiring pendataan yang dilakukan tim di lapangan.
Kerusakan juga terjadi pada sedikitnya 159 rumah rusak berat, 47 rumah rusak sedang, dan 167 rumah rusak ringan. Selain hunian warga, gempa merusak 36 fasilitas pendidikan, 211 fasilitas kesehatan, 11 fasilitas umum, lima rumah ibadah, dan enam gedung perkantoran.
Tiga daerah menjadi perhatian utama
Gubernur Melki menyampaikan kondisi terbaru itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat tersebut diikuti pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Dalam rapat itu, Gubernur Melki melaporkan kondisi delapan kabupaten di daratan Flores. Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo menjadi wilayah yang membutuhkan dukungan segera karena terdapat korban jiwa serta kerusakan yang cukup besar.
Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah tenda pengungsian dan posko, beras dan bahan makanan, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, tikar, serta air mineral.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” kata Gubernur Melki dalam laporan penanganan bencana tersebut.
Pemerintah daerah juga meminta agar bantuan segera digeser menuju wilayah terdampak, baik menggunakan helikopter maupun jalur darat setelah akses memungkinkan.
Nagekeo hadapi kendala komunikasi
Nagekeo menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena gangguan komunikasi dan kelistrikan. Kondisi jaringan komunikasi dilaporkan sulit, sementara pasokan listrik hampir terputus total.
Karena itu, PLN dan Telkomsel diminta mempercepat pemulihan listrik dan jaringan komunikasi. Bagi pemerintah, dua sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan koordinasi evakuasi, pencarian korban, distribusi logistik, dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Akses melalui Reo juga diminta segera dipastikan. Pemerintah perlu mengetahui kondisi pelabuhan tersebut untuk mendukung masuknya KRI dr. Soeharso sekaligus memperlancar distribusi bantuan menuju Manggarai Timur.
Di tengah keterbatasan akses, pemerintah juga mempercepat pendataan kerusakan bangunan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan hunian sementara sekaligus perbaikan rumah warga yang rusak.
Posko nasional di Labuan Bajo
Untuk memperkuat koordinasi, Posko Pendampingan Nasional dipusatkan di Labuan Bajo. Sementara itu, posko taktis dibuka di Maumere untuk mendukung operasi penanganan di lapangan.
Setelah rapat koordinasi, jajaran pemerintah pusat dan daerah akan berpencar menuju sejumlah wilayah terdampak. Mereka akan melihat langsung kondisi warga, korban, kerusakan infrastruktur, akses transportasi, serta kebutuhan penanganan yang masih mendesak.
Bagi pemerintah, fase penanganan tidak berhenti pada pencarian dan evakuasi korban. Pemulihan listrik, komunikasi, akses transportasi, fasilitas publik, hingga tempat tinggal warga menjadi bagian dari rangkaian pemulihan Flores.
Dengan jumlah korban meninggal yang telah mencapai 53 orang, pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan bantuan menjangkau warga yang masih bertahan di pengungsian, membuka kembali akses yang terputus, dan memulihkan layanan dasar di wilayah terdampak.
“Pemerintah berkomitmen bergerak cepat memastikan keselamatan warga, membuka akses, mempercepat distribusi bantuan, serta memulihkan listrik dan komunikasi,” ujar Gubernur Melki.*/llt
Komentar