KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi serius atas wajah ketenagakerjaan daerah. Di Aula El Tari, Kupang, Kamis (30/4/2026), Pemerintah Provinsi NTT mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, hingga lembaga jaminan sosial dalam sebuah dialog interaktif yang menyoroti tantangan struktural ketenagakerjaan sekaligus arah pembenahan ke depan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, persoalan ketenagakerjaan di daerah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai, titik temu antara pekerja dan pengusaha harus diperkuat sebagai fondasi utama membangun ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Pengusaha tidak bisa tanpa pekerja, dan pekerja tidak bisa bekerja tanpa pengusaha. Karena itu, negara harus hadir sebagai jembatan,” kata Gubernur Melki dalam forum bertema Membangun Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Serikat Buruh/Pekerja dalam Melindungi dan Menciptakan Pekerja yang Kontributif.
Tantangan struktural: Pengangguran Hingga Kualitas SDM
Dalam pemaparannya, Gubernur Melki menyoroti sejumlah persoalan mendasar ketenagakerjaan di NTT, mulai dari tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga terbatasnya akses informasi pasar kerja.
Ia menyebut, masih adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia usaha menjadi tantangan serius yang harus dijawab dengan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan industri.
Selain itu, struktur tenaga kerja di NTT yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dinilai belum memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal. Keterbatasan industri pengolahan dan hilirisasi disebut turut memperlemah daya saing daerah.
“Defisit neraca perdagangan kita masih besar, sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual bahan mentah, belum mengolah menjadi produk bernilai tambah,” ujarnya.
UMKM, KUR Bank NTT, dan Skema Naik Kelas Pekerja
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi informal disebut menjadi bantalan utama perekonomian daerah. Pemerintah, kata Melki, berkomitmen memperkuat sektor ini melalui berbagai dukungan pembiayaan dan kebijakan afirmatif.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penguatan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui perbankan daerah, termasuk Bank NTT. Pemerintah daerah, lanjutnya, menyiapkan dukungan pembiayaan untuk membantu pekerja migran maupun calon tenaga kerja agar dapat mengakses pelatihan dan modal awal secara lebih mudah.
Gubernur Melki juga menyinggung skema pembiayaan sekitar Rp50 miliar yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem tenaga kerja, termasuk mencegah ketergantungan pada tengkulak atau calo dalam proses keberangkatan pekerja migran.
“Kita ingin prosesnya lebih aman, lebih transparan, dan tidak membebani pekerja di awal,” katanya.
Lebih jauh, ia mendorong agar pekerja tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga bertransformasi menjadi pelaku usaha. Menurutnya, masih terbuka luas ruang usaha di berbagai sektor di NTT yang dapat diisi oleh pengusaha baru dari kalangan pekerja.
Perlindungan Pekerja Lewat Jaminan Sosial
Isu perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Pemerintah Provinsi NTT terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja formal maupun informal.
Gubernur Melki menyebut, pada tahun sebelumnya pemerintah telah melindungi sekitar 100.000 pekerja melalui program jaminan sosial, dan program serupa kembali dilanjutkan pada tahun ini dengan cakupan yang diperluas.
Upaya ini dilakukan bersama lembaga penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari penguatan perlindungan terhadap risiko kerja, termasuk kecelakaan kerja, kematian, hingga hari tua.
“Perlindungan ini penting agar pekerja tidak berjalan sendiri menghadapi risiko kerja,” ujarnya.
Risiko Pekerja Migran dan Isu Kompetensi
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki juga menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pekerja migran asal NTT. Banyak di antara mereka, kata dia, berangkat tanpa keterampilan memadai, tanpa dokumen lengkap, dan tanpa perjanjian kerja yang jelas, sehingga rentan terhadap eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia menekankan pentingnya pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja asal NTT mampu bersaing, baik di dalam maupun luar negeri.
“Semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi standar yang harus dipenuhi,” katanya.
Sebagai contoh, ia menyebut tenaga kerja di sektor kesehatan yang telah memiliki kompetensi dapat memperoleh penghasilan jauh lebih tinggi di luar negeri, sementara pekerja tanpa keterampilan memadai akan sulit bersaing.
Hubungan Industrial dan Tantangan ke Depan
Selain aspek ekonomi dan kompetensi, hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha juga menjadi sorotan. Perselisihan terkait upah, kesejahteraan, dan kondisi kerja masih kerap muncul dan memerlukan peran aktif pemerintah sebagai mediator.
Dialog interaktif yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTT ini diikuti sekitar 300 peserta dari unsur pemerintah, TNI/Polri, BPJS, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, hingga mahasiswa.
Ketua panitia, Petrosa Christina, menyebut kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman bersama tentang hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
May Day sebagai Ruang Refleksi
Peringatan May Day 2026 di Kupang akhirnya tidak hanya menjadi simbol solidaritas buruh, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Di tengah tantangan struktural yang masih kompleks, pemerintah daerah menegaskan arah kebijakan yang bertumpu pada kolaborasi, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan melalui KUR, serta perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja.
Namun, seperti disampaikan Gubernur Melki, keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh satu hal: sejauh mana pekerja, pengusaha, dan pemerintah benar-benar bergerak dalam satu arah yang sama.*/jendralpurek/llt
Komentar