GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Berita Hari Ini NTT Sumba Tengah
Beranda / Berita Hari Ini NTT / Sumba Tengah / Di Tengah Sunyi Anggaran, Bupati Sumba Tengah Membangun Harapan dari 4.573 Rumah Mandiri

Di Tengah Sunyi Anggaran, Bupati Sumba Tengah Membangun Harapan dari 4.573 Rumah Mandiri

Rumah Mandiri, program Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu yang dibangun untuki warga kurang mampu di Sumba Tengah.

WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Keterbatasan fiskal akibat efisiensi dan menurunnya Dana Transfer ke Daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menghentikan salah satu program unggulannya. Di tengah tekanan anggaran itu, Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu tetap melanjutkan Program Rumah Mandiri yang menyasar keluarga miskin sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Hingga 2025, program yang menjadi kebijakan andalan daerah ini telah menghasilkan 4.573 unit rumah layak huni di berbagai desa di Kabupaten Sumba Tengah. Dari jumlah tersebut, 1.953 unit dibangun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Tengah selama masa kepemimpinan Paulus S.K. Limu sejak periode pertama hingga saat ini.

Sementara 2.620 unit lainnya bersumber dari berbagai skema pendanaan, termasuk APBD Provinsi, program NAHP Bank Dunia, Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, CSR Bank NTT, hingga Dana Desa.

Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah daerah kembali mengalokasikan pembangunan 195 unit Rumah Mandiri yang akan tersebar di 65 desa dengan nilai pagu sekitar Rp70 juta per unit.

Program Rumah Mandiri diposisikan sebagai model pembangunan hunian layak berbasis daerah yang sepenuhnya bertumpu pada kapasitas fiskal kabupaten. Di tengah status Sumba Tengah sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Nusa Tenggara Timur, program ini diarahkan untuk mempercepat pemenuhan indikator rumah layak huni sebagaimana digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Bupati TTU Minta Penamaan Jalan Desa Dipercepat, Dasar Perbup Disiapkan

Bupati Sumba Tengah, Paulus S.K. Limu, kepada SelatanIndonesia.com, Minggu (26/4/2026) mengatakan bahwa program ini bukan semata pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya jangka panjang mengubah struktur kemiskinan di daerahnya.

โ€œRumah Mandiri ini kami dorong bukan hanya untuk menghadirkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memastikan masyarakat keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Ketika lima indikator BPS terpenuhi, maka ada perubahan nyata dalam kualitas hidup warga,โ€ ujar Paulus S.K. Limu.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan intervensi pembangunan dasar di tingkat rumah tangga miskin. Menurutnya, kolaborasi berbagai sumber pendanaan menjadi kunci keberlanjutan program.

โ€œDi tengah keterbatasan fiskal, kami justru memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga CSR dan dana desa. Yang penting, rumah-rumah ini tetap bisa dibangun dan dimanfaatkan masyarakat,โ€ katanya.

Setidaknya terdapat lima indikator utama yang diklaim terpenuhi melalui program ini, mulai dari luas hunian yang memadai, lantai semen, dinding permanen, akses sanitasi layak, hingga penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Pemerintah daerah menilai pemenuhan indikator tersebut berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan ekstrem.

Ratu Wulla dan PKB, Menjahit Harapan dari Muscab untuk Rakyat Sumba Barat Daya

Di luar aspek fisik, program ini juga memunculkan efek ekonomi turunan di tingkat lokal. Aktivitas pembangunan rumah mendorong perputaran ekonomi pada sektor bahan bangunan tradisional dan lokal, seperti pengrajin bambu, penambang pasir, pengusaha batu pecah, hingga tukang kayu dan mebel. Pemerintah daerah juga mendorong pola gotong royong dalam pembangunan, dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar penerima bantuan.

โ€œGotong royong tetap menjadi kunci. Kami minta masyarakat terlibat, karena rumah ini dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh kebersamaan warga,โ€ kata Bupati Paulus.

Meski demikian, tantangan keberlanjutan program tetap mengemuka, terutama terkait ketergantungan pada kapasitas fiskal daerah dan dinamika transfer anggaran dari pusat. Dalam konteks itu, Program Rumah Mandiri menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah kabupaten berupaya menjaga intervensi sosial tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Bagi pemerintah daerah, program ini tidak hanya diposisikan sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup warga miskin secara bertahap. Di sisi lain, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pendanaan, kualitas pembangunan, serta kemampuan menjaga dampak ekonomi lokal yang telah mulai terbentuk.*/oscarpale/llt

ย 

Menteri Ferry Juliantono dan Gubernur NTT Dorong Koperasi Kelurahan Merah Putih Manulai II Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ร— Advertisement
ร— Advertisement