KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih setengah hati. Menurutnya, upaya hukum yang selama ini dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan hanya menyentuh permukaan, tanpa membongkar akar permasalahan sebenarnya.
“Kita selama ini hanya menangani ujungnya saja. Kalau hanya mengandalkan tindakan hukum, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” tegas Umbu Rudi Kabunang di Kupang, Sabtu (1/3/2025).
Politikus Partai Golkar itu mendorong pendekatan yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, lembaga imigrasi, serta pemerhati pekerja migran harus duduk bersama untuk mencari solusi konkret.
“Saya sudah mengajak imigrasi dan para pemerhati pekerja migran untuk mendiskusikan ini. Saya juga mengusulkan program agar seluruh kabupaten/kota di NTT bisa bersinergi,” ujarnya.
SDM Tidak Disiapkan, TPPO Terus Merajalela
Umbu Rudi Kabunang menyoroti lemahnya persiapan tenaga kerja di NTT sebelum berangkat ke luar negeri. Ia menilai bahwa tanpa pelatihan yang memadai, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan manusia.
“Kita tidak bisa melarang orang mencari kerja di luar negeri. Tapi bagaimana mereka bisa berangkat dengan persiapan yang matang. Pelatihan keterampilan dan bahasa sangat penting agar mereka tidak terjebak dalam perdagangan manusia,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi perusahaan perekrut tenaga kerja atau PJTKI di NTT. Menurutnya, banyak PJTKI yang beroperasi secara ilegal atau tidak transparan, sehingga memperparah masalah TPPO.
“Semua PJTKI harus terdata dan diawasi ketat. Jangan sampai ada yang bermain di belakang layar, merekrut tenaga kerja dengan cara ilegal. Ini menyangkut hak asasi manusia,” tegasnya.
Ajak Menteri HAM ke NTT, Lihat Sendiri Kondisinya
Umbu Rudi Kabunang mengaku telah bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, untuk membahas maraknya TPPO di NTT. Ia bahkan mengajak sang menteri datang langsung ke NTT guna melihat kondisi di lapangan.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri HAM bahwa kasus TPPO di NTT ini serius. Saya ajak beliau ke Kupang supaya bisa melihat sendiri bagaimana kondisi pekerja migran dan betapa parahnya masalah ini,” ungkapnya.
Dengan desakan ini, Rudi berharap pemerintah pusat tidak hanya bicara soal penindakan hukum, tetapi juga mendorong langkah nyata dalam pemberantasan TPPO.
“Kalau kita tidak serius, kasus perdagangan orang di NTT tidak akan pernah selesai. Yang diuntungkan hanya para mafia, sementara rakyat kita terus jadi korban,” pungkasnya.*/)llt/gr
Komentar