JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Syarhul Yasin Limpo kini tersandung dugaan kasusu korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi NasDem yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu kini didampingi pengacara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang.
Kedua pengacara Syahrul Yasin Limpo ini bukan orang baru di KPK. Febri Diansyah adalah mantan juru bicara (jubir) KPK. Sedangkan Rasmala Aritonang adalah mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK. Keduanya bersedia menjadi kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo sejak 15 Juni 2023, ketika dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sedang diselidiki KPK. Keduanya kini bekerja sebagai pengacara di Visi Integritas Law Office.
Febri Diansyah mengungkapkan alasannya bersedia menjadi pengacara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Salah alasan ia bersedia menjadi pengacara Mentan Syahrul lantaran isu dugaan korupsi itu disebut terkait dengan kontestasi politik tahun 2024.
“Kami juga membaca, mendengar sejumlah pihak, sejumlah isu mengaitkannya dengan isu politik atau Pilpres (pemilihan presiden) di 2024,” sebut Febri saat ditemui awak media usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023) seperti dilansir dari TribunJateng.com.
Syahrul Yasin Limpo merupakan satu dari dua politikus Partai Nasdem yang tersisa di Kabinet Indonesia Maju setelah sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate yang juga mantan Sekjen Partai NasDem tersandung kasus menara base transciever stations (BTS) 4G.
Hubungan Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat diisukan retak karena mengusung Anies Baswedan dengan bakal calon presiden (capres).
Padahal, Anies kerap disebut sebagai antitesis Jokowi. Sementara Nasdem berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Namun, kabar keretakan tersebut dibantah oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Alasan lainnya Febri dan Rasamala bersedia mendampingi Syahrul di tahap penyelidikan adalah pihaknya melihat kasus itu isinya masih simpang siur dan perlu dikaji lebih jauh.
Terlepas dari setuju atau tidak terkait pandangan miring dan kesimpangsiuran, Febri dan Rasamala sebagai pengacara mengaku tetap fokus pada isu hukumnya. Salah satu caranya adalah dengan menyusun pendapat hukum atau legal opinion yang biasa diberikan pengacara kepada kliennya
“Isu hukumnya ditelusuri dengan cara penyusunan pendapat hukum tersebut. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003,” ujar Febri.
Sebelumnya, KPK memanggil Febri , Rasamala, dan Donal Fariz. Mereka diketahui bekerja sebagai pengacara di Visi Integritas Law Office.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, ketiganya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan.
Pada kesempatan tersebut, Febri menyatakan tim penyidik tidak melontarkan satupun pertanyaan terkait dugaan perusakan barang bukti.
Menurutnya, tim penyidik hanya mengulik terkait tugasnya dan Rasamala sebagai advokat. Mereka juga mengonfirmasi berkas legal opinion yang ditemukan dalam operasi penggeledahan.
“Tidak ada satupun pertanyaan yang ditanyakan pada kami oleh penyidik, terkait dengan penggeledahan di Kementan dan pernyataan Jubir KPK sebelumnya (perusakan barang bukti) tersebut,” kata Febri.
KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi dan pemerasan dalam jabatan di lingkungan Kementan. Pada pekan lalu, KPK menggelar operasi penggeledahan di sejumlah tempat. Ali menyebut tim penyidik menggeledah rumah dinas Mentan di kompleks perumahan menteri di Jalan Widya Chandra V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2023).
Ia mengungkapkan, tim penyidik mengamankan uang puluhan miliar dalam pecahan rupiah dan mata uang asing serta 12 pucuk senjata api dari rumah dinas Syahrul. Sementara itu, penggeledahan di Gedung Kementan juga digelar pada Jumat siang.*/**tribunjabar.com/Laurens Leba Tukan
