KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Sebanyak 58 lembaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilibatkan oleh SIAP SIAGA untuk sosialisasi Rancangan Rencana Kontigensi (Rekon) Gempa Bumi dan Tsunami di NTT.
SIAP SIAGA merupakan program lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia dalam kemitraannya dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat manajemen bencana di Indonesia. Dan, hubungan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen bencana di tingkat Regional yang lebih luas.
“Dalam kemitraan ini, Program SIAP SIAGA mendukung BPBD Provinsi NTT dalam rencana penyusunan Renkon di Provinsi NTT. Kami telah menggelar sebuah diskusi ahli dalam rangka penyusunan rencana kontinjensi gempabumi berpotensi tsunami di Provinsi NTT. Hari ini kita gelar workshop sosialisasi rancangan renkon gempa bumi berpotensi tsunami di Provinsi NTT. Kita kemas kegiatan ini secara luring/offline untuk peserta dalam Kota Kupang dan secara daring/online untuk peserta dari luar kota Kupang,” sebut Program policy officer SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka kepada SelatanIndonesia.com, Rabu (30/6/2022) usai kegiatan workshop di Sotis Hotel Kupang.
Silvester menjelaskan, Provinsi NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ancaman bencana gempabumi dan tsunami yang tergolong tinggi. Pasalnya, wilayah NTT diapit oleh 2 zona penyebab gempa, yaitu tempat bertemunya lempeng Eurasia dan Indo-Australia secara subduksi. Di bagian utara terdapat patahan naik busur belakang (back arc thrust) dengan potensi gempa dari Megathrust Sumba mencapai 8,5 SR.
“Posisi NTT yang berada pada area yang kompleks secara tektonik dan seismic aktif serta umumnya dikelilingi oleh laut, maka ini menjadikan sumber pemicu tsunami (tsunamigenic) di NTT akan sangat beragam seperti gempabumi, submarine mass failure dan letusan gunung berapi. Ini dapat terlihat dari rekaman sejarah kejadian tsunami di wilayah NTT yang beberapa diantaranya berskala massif dengan tsunamigenik tektonik dan non-tektonik,” jelasnya.
Itu pasalnya, SIAP SIAGA memandang penting untuk menyusun dokumen rencana kontinjensi (RENKON) bencana gempabumi yang berpotensi tsunami pada tingkat provinsi NTT. “Dokumen Renkon ini akan menjadi dokumen yang berisikan perencanaan kondisi kedaruratan gempa bumi berpotensi tsunami. Dilakukan melalui serangkaian respon yang cepat, tepat, efektif, efisien dan bertanggung gugat serta menjadi salah satu standar pelayanan minimal pada sub-urusan bencana Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,” jelas Silvester.
Dikatakan Silvster, tujuanworkshop itu untuk menyusun draft rencana kontingensi gempa bumi berpotensi tsunami di Provinsi NTT sesuai dengan struktur isi dokumen rencana kontingensi dalam panduan RENKON 5.0.
Masing-masing sektor yang terlibat dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk revisi dan finalisasi dokumen rencana kontinjensi gempa bumi berpotensi tsunami di NTT. “Outputnya dokumentasi input untuk revisi dan finalisasi dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi berpotensi Tsunami di NTT, dan Final dokumen Renkon, ” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan itu juga untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari berbagai stakeholder yang bisa melahirkan dokumen rencana kontinjensi yang bermutu. “SIAP SIAGA mendorong agar seluruh stakeholder terlibat dalam strategi dan kolaborasi dalam peringatan dini yang terus dilakukan demi kepentingan kualitas dokumen tersebut. Kita ingin teman-teman stakeholder dalam posisi strategis mereka dalam penyusunan dokumen kontinjensi ini. Kami ingin tahu juga kekuatan yang ada dalam lembaga masing-masing, ” katanya.
Dari workshop itu, ada komitmen nyata yang akan difollow up dalam peran saat terjadinya bencana. “Misalnya Telkomsel akan mengirimkan pesan peringatan saat adanya bencana. Tetapi semuanya tentunya harus ditindaklanjuti dengan MoU antara lembaga pemerintah dan pihak terkait,” ujarnya.
Dokumen final itu akan dikonsultasikan ke BNPB untuk mendapatkan koreksi dan tambahan jika ada yang masih kurang. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri yaitu Ketua Forum Penanggulan Resiko Bencana (PRB) NTT sekaligus Konsultan SIAP SIAGA, Norman Riwu Kaho, dan Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo. Hadir pula peserta dari TNI, POLRI, Media Massa, Pihak Swasta, Akademisi, masyarakat umum dan elemen terkait yang keseluruhannya berjumlah 58 lembaga.***Laurens Leba Tukan
