Gubernur NTT, Melki Laka Lena Sampaikan Arah Pembangunan NTT 2026 di Paripurna DPRD. Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif menjadi prioritas, kendati ketergantungan fiskal daerah sekitar 70 persen dari Pemerintah Pusat.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma, menghadiri Rapat Paripurna ke-36 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 DPRD Provinsi NTT, Selasa (29/7/2025). Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, rapat itu menjadi panggung awal bagi pemaparan arah kebijakan fiskal dan pembangunan NTT untuk tahun 2026.
Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD NTT, Fernando Jose Lemos Osorio Soares, bersama Ketua DPRD Emilia Julia Nomleni dan Wakil Ketua II Petrus Robby Tulus. Dari 65 legislator, 49 hadir dalam sidang paripurna ini.
Di hadapan para anggota dewan, Gubernur Melki menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Tema besar pembangunan NTT tahun depan, menurut Gubernur, dirumuskan sebagai: “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”
Tema itu diterjemahkan dalam tujuh prioritas utama: pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, pemerataan infrastruktur, akses layanan publik, mutu pendidikan, reformasi birokrasi dan HAM, serta penguatan gerakan kolaboratif “Ayo Bangun NTT.”
Namun, Melki mengakui, penyusunan dokumen KUA-PPAS mengalami keterlambatan karena bersamaan dengan konsultasi rancangan RPJMD Provinsi NTT 2025–2029 ke Pemerintah Pusat, yang masih menanti nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Secara makro, pendapatan daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp5,9 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,1 triliun, dan tanpa proyeksi dari pos pendapatan sah lainnya.
Gubernur Melki menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. “Saat ini tingkat ketergantungan kita mencapai 70 persen. Maka, kami akan memaksimalkan PAD,” ujarnya.
Dalam paparannya, Gubernur merinci 13 strategi peningkatan PAD, mulai dari pemutakhiran data objek pajak dan digitalisasi sistem retribusi, hingga revitalisasi BUMD, koperasi, UMKM, serta program khas seperti Beli NTT, Dapur Flobamora, dan NTT Mart.
Ia juga menyentil pentingnya penegakan hukum bagi penunggak pajak dan optimalisasi aset daerah yang belum produktif. “Kami dorong kerja sama pemanfaatan aset strategis dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pendataan dan penagihan pajak.”
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen resmi KUA dan PPAS dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada unsur pimpinan DPRD NTT. Kesepakatan final atas dokumen ini nantinya akan menjadi landasan penyusunan RAPBD NTT Tahun 2026.
“Semoga pembahasan bersama ini menghasilkan anggaran yang berpihak pada rakyat dan pembangunan daerah yang berdampak nyata,” pungkas Gubernur Melki.*/ Astrid Jeanette/Laurens Leba Tukan
Komentar