KEFAMENANU,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (27/3/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam masa reses Persidangan II Tahun Anggaran 2025 dan menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan infrastruktur serta fasilitas pelayanan di kawasan perbatasan RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) distrik Oekusi.
Dalam kunjungannya, politisi Partai Golkar tersebut berdialog langsung dengan pimpinan dan staf PLBN Napan yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk Imigrasi, TNI, Polri, dan Bea Cukai. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak agar PLBN Napan dapat beroperasi secara optimal setelah peresmiannya pada 10 April 2025.
Aspirasi PLBN Napan: Minim Fasilitas, Kinerja Terganggu
Pimpinan Administrasi PLBN Napan, Yakobus Seran, mengungkapkan bahwa fasilitas di PLBN Napan masih sangat terbatas. Beberapa kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi meliputi listrik yang stabil, jaringan internet, komputer, kamera pengawas (CCTV), serta kendaraan operasional seperti sepeda motor untuk patroli.
“Saat ini, petugas kami hanya memiliki satu sepeda motor untuk patroli, yang harus digunakan oleh enam orang secara bergantian. Ini sangat memprihatinkan dan tentunya tidak efektif dalam mendukung pengamanan perbatasan,” ujar Yakobus kepada Umbu Kabunang dalam sesi dialog.
Selain itu, jumlah personel administrasi yang saat ini hanya lima orang juga dianggap masih kurang. Namun, setelah peresmian pada April mendatang, jumlahnya akan bertambah menjadi 10 orang untuk melayani arus keluar-masuk orang dan barang melalui PLBN Napan.
Dukungan DPR RI: Perbatasan Harus Jadi Prioritas Nasional
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat dan memperjuangkan pemenuhan fasilitas bagi PLBN Napan.
“Kita sudah catat semua keluhan dan aspirasi dari petugas di PLBN Napan. Ini bukan hanya kebutuhan lokal, tetapi kepentingan nasional. PLBN adalah wajah depan bangsa, dan kita harus memastikan bahwa fasilitasnya mencerminkan kewibawaan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kendaraan operasional dan CCTV di lintasan perbatasan harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran ke depan. Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk membangun pos-pos penjagaan tambahan di sepanjang lintasan perbatasan yang mencapai hampir 300 kilometer.
“Kita di DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih serius terhadap PLBN ini. Keamanan dan kelancaran pelayanan di perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kedaulatan negara,” tegasnya.
Tinjauan Langsung ke Pilar Perbatasan
Sebelum sesi dialog, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga meninjau langsung kondisi fasilitas di PLBN Napan, termasuk area pelayanan, pos pemeriksaan, hingga ke pilar perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste.
Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk segera merealisasikan peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia di PLBN Napan. Dengan peresmian yang semakin dekat, berbagai elemen terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa PLBN ini siap beroperasi secara optimal demi kepentingan masyarakat dan kedaulatan negara.*/)llt
