TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu menerima langsung aspirasi para pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) agar layanan Kredit Merdeka Bank NTT bisa menjangkau lebih luas hingga ke pelosok desa.
“Para pelaku UMKM agar bisa mendapatkan dana murah maka masyarakat mengharapkan agar jangkauan kredit merdeka diperluas ke kabupaten dan kota untuk memudahkan masyarakat memdapatkan kredit,” sebut Hugo Kalembu kepada SelatanIndonesia.com setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kerobbo, Desa Wailonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD, Minggu (19/2/2023).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT itu menambahkan, masyarakat bisa lebih mudah mengakses permodalan dari Bank NTT dengan penjaminnya adalah JAMKRIDA NTT.
Hugo Kalembu menerima aspirasi itu dalam pertemuan keluarga yang diadakan oleh salah satu kader Golkar, Paul Bili yang saat itu memohon doa restu dari seluruh keluarganya yang hadir. Paul Bili sedang dipersiapkan oleh Partai Golkar untuk mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten SBD.
Hadir dalam temu keluarga tersebut tokoh masyarakat, kelompok pemuda dan para ibu pelaku UMKM. Hadir juga Ketua DPD II Golkar SBD sekaligus Bacaleg DPRD Provinsi NTT, Antonius Umbu Zaza dan bacaleg Kabupaten SBD Moses Gheda Bokol.
Hugo Kalembu saat itu menyampaikan beberapa informasi khususnya yang berkaitan dengan strategisnya momentum 2024 karena Pemilu Presiden, Pileg dan Pilkada dilaksanakan sekaligus pada tahun yang sama.
“Masyarakat menyampaikan harga beras yang melambung dan sulitnya masyarakat membeli beras. Operasi pasar dari Dolog juga belum bisa membantu karena terbatasnya kupon yang disiapkan Pemda,” katanya.
Tidak hanya itu, ada orang muda di wilayah itu menyampaikan bahwa perlu diperketat audit keuangan di desa dan Kabupaten karena disinyalir banyak dana yang bocor.
Anggota DPRD semiblan periode ini mengatakan, masyarakat juga mengeluhkan terjadinya banjir bandang akibat hancurnya hutan di Kabupaten SBD. Disebutkan, lantaran urusan kehutanan adalah kewenangan Pemda Provinsi maka masyarakat mengharapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dapat mengambil langlah-langkah untuk menyelamatkan hutan yang masih tersisa.
“Juga sekaligus menghutankan kembali lahan yang sudah gundul serta menindak tegas para perusak hutan. Masyarakat juga mengharapkan bantuan Pemda untuk usaha ekonomi masyarakat yang sekarang sungguh terpuruk khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan,” sebut Hugo Kalembu.***Laurens Leba Tukan
