ATAMBUA,SELATANINDONESIA.COM– Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memukul sektor ekonomi para pelaku usaha kecil di wilayah perbatasan RI-RDTL di Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu yang kini dinahkodai Willybrodus Lay dan J.T Ose Luan, menaruh perhatian khusus untuk menyelamatkan warganya yang menggeluti usaha kecil yang terdampak langsung pandemi Covid-19.
Ada banyak bantuan yang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu tahun 2020 untuk membantu masyarakat. Bahkan, Pemda Belu juga telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang tekena imbas ekonomi.
“Selain bantuan seperti BST, BLT DD, PKH, BPNT, JPS, Pemkab Belu juga menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Masyarakat yang mendapat bantuan jenis ini adalah masyarakat yang menggeluti usaha seperti penenun, pengusaha ternak, pengusaha tahu tempe, ojek, usaha transportasi lokal (oto ojek) dan usaha bengkel tambal ban,” sebut Bupati Belu, Willybrodus Lay di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Jumat (26/6/2020).
Dalam keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com, Bupati Willy Lay saat itu menyerahan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat di Kelurahan Umanen. Sebelumnya, Bupati Willy Lay menyerahkan bantuan yang sama di Kelurahan Berdao.
Disebutkan, skema anggaran penanganan covid-19 ini ada dua yakni, penanganan kesehatan serta penanganan dampak sosial dan ekonomi. “Untuk penanganan dampak sosial yang dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu adalah bantuan seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari sumber dana DAU juga akan dialokasikan untuk bantuan dampak ekonominya dengan kategori penerima bantuan lebih spesifik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, penerima bantuan dampak ekonomi adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti tukang ojek, usaha transportasi lokal, penenun, usaha tahu tempe, usaha bengkel tambal ban dan usaha ternak ayam.
“Masyarakat yang menjalani usaha tersebut akan didata lagi untuk siap menerima bantuan dampak ekonomi. Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan lalu dikirim ke Kabupaten untuk diverifikasi. Bantuan yang diberikan bisa berupa uang bisa juga berupa barang. Misalnya, untuk penenun dibantu benang,” katanya.
Bupati Willy Lay meminta pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan lagi ke masyarakat yang menjalani usaha kecil dan menengah yang mengalami dampak ekonomi akibat covid-19. “Saya juga meminta relawan covid-19 untuk membantu pemerintah dalam mendata keluarga terdampak secara ekonomi,” sebutnya.
Dijelaskna, data keluarga tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten melalui dinas teknis. Hal itu bertujuan agar dinas teknis bisa melakukan verifikasi secara cermat sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan.
“Misalnya masyarakat yang menjalani usaha transportasi lokal atau oto ojek, diverifikasi oleh Dinas Perhubungan. Dinas akan mengecek, apakah warga yang bersangkutan benar-benar menjalani usaha tranportasi atau tidak. Dan, pajak kendaraan yang digunakan harus aktif dan memiliki uji ker. Begitu juga dengan data usaha menenun diverifikasi oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti pelaksanaan program bantuan dampak ekonomi tersebut, Bupati Willy Lay telah menggelar rapat dengan para camat dan kepala desa se-Kabupaten Belu, di Aula Lantai I Kantor Bupati, Jumat (26/6/2020).
Rapat tersebut dipandu oleh Kepala Dinas PMD, Januaria Nona Alo dengan agenda, pembahasan rencana kerja pemerintah desa untuk melakukan pendataan keluarga yang mengalami dampak ekonomi di wilayah desa masing-masing.
Bupati Willy Lay meminta camat, kepala desa dan lurah agar segera mendata supaya dilanjutkan dengan verifikasi. “Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk JPS dan dampak ekononi sebesar Rp 25 M yang bersumber dari DAU Kabupaten Belu tahun anggaran 2020,” ujarnya. ***Laurens Leba Tukan
