NTT dipilih jadi panggung pertama operasionalisasi koperasi skala desa yang digagas Presiden Prabowo. Gubernur Melki Laka Lena bergerak cepat, Menko Pangan turun langsung.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Jumat siang itu, (1/8/2025), langit di atas Bandara El Tari mendung tipis. Tapi suasana di ruang VIP Pemda justru terang oleh rombongan menteri yang baru mendarat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Wakil Mendagri Bima Arya, Wamen Desa Ahmad Riza Patria, Wamen Kelautan Didit Herdiawan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, disambut langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Mereka datang bukan untuk seremonial belaka. Tujuan utama: mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), proyek besar pemerintahan Prabowo Subianto yang diluncurkan serentak sepekan sebelumnya. Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai titik mula. Dan Gubernur Melki, yang sejak awal mempersiapkan pondasi kelembagaan koperasi desa, tampil sebagai tuan rumah yang tak main-main.
“NTT ini prioritas. Saya datang pertama kali ke sini karena kita tahu NTT paling siap,” kata Zulkifli Hasan saat menyapa para petani dan pengurus koperasi di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
Setelah meninjau langsung kebun organik dan markas KDMP Penfui Timur, salah satu koperasi percontohan, rombongan Menko Pangan bertolak ke Aula El Tari. Di sana, mereka berdialog bersama para pemangku kepentingan, memastikan langkah percepatan betul-betul jalan di lapangan.
NTT Di Garis Depan
Dalam forum resmi itu, Gubernur Melki tak membuang waktu untuk menunjukkan hasil. “Dari 3.137 desa dan 305 kelurahan, seluruhnya telah membentuk KDMP dan KKMP. Kami sudah selesai 100 persen, lengkap dengan akta notaris dan SK pengesahan badan hukum,” ujar Gubernur Melki.
Ia menyebut NTT sebagai provinsi pertama yang tuntas secara administratif. Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Gubernur Melki, telah menggratiskan biaya notaris, menggelar pelatihan intensif, dan melakukan pendampingan manajemen sejak awal.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan besar: kapasitas SDM koperasi masih terbatas, infrastruktur belum merata, dan pembiayaan menjadi titik lemah. “Kami butuh intervensi pusat untuk menutup gap ini,” kata Melki.
Bukan Sekadar Simpan Pinjam
Menko Pangan Zulhas dalam arahannya mengingatkan bahwa koperasi desa bukan sekadar tempat simpan pinjam. “Ini lembaga usaha rakyat. Bisa distribusi pangan, pupuk, elpiji. Bahkan ke depan bisa masuk logistik kebutuhan pokok,” ujarnya. Ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi ujung tombak swasembada pangan, misi besar Presiden Prabowo.
Wamendagri Bima Arya turut menegaskan hal yang sama. Ia menyebut bahwa selama sudah berbadan hukum dan punya nomor AHU, KDMP/KKMP bisa menjalankan fungsi distribusi tanpa izin tambahan. Namun, ia mengingatkan soal pengelolaan yang akuntabel. “Kalau manajemen buruk, rakyat yang rugi. Negara juga bisa kena,” katanya.
Kebijakan dari Desa, Bukan Sekadar Jakarta
Usai forum di kantor Gubernur, rombongan menutup kunjungan mereka dengan menanam padi bersama petani di Desa Noelbaki. Tanah merah basah, udara lembab, dan aroma lumpur sawah menjadi simbol nyata: program nasional tak boleh hanya hidup di PowerPoint. Harus mengakar sampai ke lumpur sawah dan meja rapat koperasi desa.
Bagi Gubernur Melki, kehadiran Menko Pangan dan rombongan ini bukan sekadar kunjungan kehormatan. “Ini sinyal kuat dari pusat. Bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah. Dari desa. Dan NTT siap jadi laboratorium kebijakan nasional,” ujarnya.
Kopdes Merah Putih adalah ujian awal. Jika berhasil di NTT, skema ini bisa menjadi cetak biru transformasi ekonomi desa di seluruh Indonesia. Dan seperti yang ditunjukkan hari itu, NTT tak ingin sekadar jadi pelaksana. Mereka ingin jadi perintis.*/Baldus Sae/Laurens Leba Tukan
Komentar