KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Konsolidasi organisasi Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur mulai digerakkan setelah pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I masa bakti 2025–2030. Wakil Ketua Umum DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin langsung proses konsolidasi tersebut dengan menekankan pentingnya musyawarah dalam penataan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota.
Dalam rapat perdana pengurus DPD Golkar NTT di Kupang, Kamis (5/3/2026), Waketum Melki Laka Lena menegaskan bahwa seluruh Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar di kabupaten dan kota harus segera dilaksanakan agar struktur organisasi partai cepat terbentuk secara utuh.
Ia menargetkan seluruh Musda tingkat kabupaten/kota dapat diselesaikan paling lambat pada April 2026.
Menurut Melki, proses penentuan ketua di tingkat daerah harus mengedepankan tradisi musyawarah mufakat, sebagaimana menjadi semangat dalam Musda.
“Namanya musyawarah daerah, bukan pemilihan ketua. Jadi harus diupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau belum mufakat, dibicarakan lagi sampai menghasilkan satu nama,” ujarnya.
Setelah Musda DPD II rampung, konsolidasi organisasi akan dilanjutkan dengan pembentukan struktur partai di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. DPP menargetkan seluruh struktur tersebut sudah terbentuk paling lambat Agustus 2026 sehingga mesin partai dapat bergerak lebih efektif.
Selain penguatan organisasi, Melki juga menekankan bahwa Golkar di NTT ke depan tidak boleh hanya bergerak dalam ruang politik elektoral. Partai berlambang pohon beringin itu didorong untuk menjadi penggerak aktivitas ekonomi kader dan masyarakat.
Menurut dia, NTT memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan melalui jaringan kader Golkar, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, hingga usaha berbasis komunitas.
“Pengurus Golkar tidak hanya mengurus politik, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi. Kita ingin sayap ekonomi partai benar-benar hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Melki.
Langkah itu dinilai penting agar partai tidak hanya hadir saat momentum pemilu, tetapi juga terlibat dalam penguatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, konsolidasi organisasi juga diarahkan untuk mempersiapkan kader menghadapi agenda politik nasional dan daerah pada masa mendatang, termasuk Pemilu Legislatif 2029 dan Pilkada 2030.
Melki menilai proses kaderisasi harus dilakukan lebih dini dengan memetakan kader yang berpotensi maju sebagai calon legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar NTT Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto mengatakan, setelah terbitnya surat keputusan DPP, seluruh pengurus diminta segera bekerja memperkuat struktur organisasi partai.
Salah satu agenda awal adalah mempercepat pelaksanaan Musda DPD II di seluruh kabupaten/kota sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kami akan segera menyusun jadwal dan membentuk tim untuk mempercepat pelaksanaan Musda di seluruh daerah agar target bulan April bisa tercapai,” kata Alain.
Selain itu, DPD Golkar NTT juga menyiapkan sejumlah program untuk mengembangkan sayap ekonomi partai. Salah satu rencana yang sedang disiapkan adalah pembangunan pusat aktivitas ekonomi kader melalui NTT Mart di kantor DPD Golkar NTT.
Melalui konsolidasi organisasi dan penguatan ekonomi kader tersebut, Golkar diharapkan tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama di NTT sekaligus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah
Di tingkat organisasi, DPD Golkar NTT juga akan membentuk sejumlah badan dan lembaga baru untuk memperkuat kerja partai, di antaranya Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Advokasi Hukum dan HAM, serta Badan Pemenangan Pemilu. Juga akan dibentuk pula Lembaga Komunikasi dan Informasi serta Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Ekonomi.*/jend.purek/llt
Komentar