Data untuk Masa Depan, Kick Off Pemutakhiran PK-25 dan Ikhtiar Meraih Indonesia Emas. Dari ruang virtual hingga pelosok desa, negara bersiap memperbarui fondasi kebijakan keluarga. Di NTT, Wagub Johni Asadoma menggerakkan seluruh lini untuk menyisir angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Ruang Rapat Gubernur NTT di Kupang, Senin siang (21/7/2025), menjadi salah satu titik simpul pergerakan nasional. Di hadapan layar zoom yang terhubung ke berbagai penjuru Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN secara resmi meluncurkan Kick Off Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25). Sebuah kerja besar yang akan berlangsung serentak selama sebulan penuh, mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, di wilayah-wilayah sampel.
Di balik acara yang tampak sederhana, tersimpan ambisi besar: menjadikan data keluarga sebagai poros kebijakan pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami sedang melakukan rekayasa pemanfaatan bonus demografi. Data adalah fondasi emasnya,” ujar Budi Setyono, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, dalam sambutannya. Ia menyiratkan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan jendela untuk membaca nasib bangsa di masa depan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sesmen BKKBN, menggarisbawahi bahwa PK-25 bukan proyek administratif biasa, melainkan upaya menyusun peta yang akurat agar seluruh intervensi sosial berbasis keluarga bisa tepat sasaran.
“Mari kita buktikan melalui kerja sama, kita hasilkan data berkualitas untuk pembangunan unggul demi Indonesia Emas,” ucapnya.
Dari sudut pandang lintas kementerian, Imam Machdi, Sekretaris Kemenko PMK, menyebut data PK sebagai perwujudan centrality of human development. Sedangkan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengingatkan bahwa data ini akan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“NIK dan Nomor KK harus dicatat dengan presisi, karena itu kunci integrasi data di seluruh sektor,” ujar Amalia.
NTT Bersiap
Di Nusa Tenggara Timur, gaung pemutakhiran data keluarga disambut dengan langkah konkret. Wakil Gubernur Johni Asadoma melaporkan kesiapan provinsinya. Sejumlah persiapan telah dilaksanakan: pembekalan kader, distribusi logistik, penyusunan formulir untuk wilayah blind spot, hingga penguatan sinergi lintas pemerintahan.
“Kami ingin memastikan data ini menjadi basis utama penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, dua isu berat di NTT yang masih berada di atas rata-rata nasional,” tegas Wagub Johni.
Di balik pernyataan Johni, terbentang kerja kolaboratif yang cukup massif. Pemerintah Provinsi NTT telah menggulirkan berbagai program intervensi: dari penguatan kader Posyandu, gerakan orang tua angkat stunting, hingga penyediaan makanan bergizi gratis lewat skema lintas sektor.
“Kami juga sedang mendorong perubahan perilaku konsumsi rumah tangga, seperti mengalihkan pengeluaran untuk rokok atau sirih pinang ke makanan bergizi untuk anak-anak,” ucap Wagub Johni, menutup sambutannya.
Data Digital, Fondasi Baru
Pemutakhiran PK-25 akan berbasis teknologi digital. Kepala Pusat Data dan TI BKKBN, Faharuddin, melaporkan bahwa proses ini diperkuat dengan penandatanganan empat kerja sama strategis antar-lembaga, termasuk dengan BPS, BSSN, Kemenko PMK, dan Kemendesa.
“Data ini akan menjadi tulang punggung perencanaan nasional,” katanya.
Di akhir acara, suasana virtual terasa seperti ruang kerja besar negara. Dari Kupang hingga Jakarta, dari pusat hingga desa, satu kesepahaman dijaga: tak ada pembangunan manusia tanpa data yang akurat, dan tak ada Indonesia Emas tanpa keluarga yang kuat.*/Fara Therik/Laurens Leba Tukan
Komentar