WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Sebuah ruang kerja di Mapolres Sumba Timur, Rabu siang (6/8/2025), menjadi saksi ketika pertemuan sederhana memuat gagasan besar: keamanan, penegakan hukum, dan ketahanan pangan. Tak ada seremoni. Hanya dua tokoh publik berdiskusi hangat: AKBP Dr. Gede Harimbawa, Kapolres Sumba Timur yang baru menjabat, dan Dr. Umbu Rudi Kabunang, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dapil NTT II.
Silaturahmi ini bukan sekadar kunjungan kehormatan. Ada sinyal kuat bahwa dua institusi, legislatif dan kepolisian ingin menyelaraskan langkah di tengah tantangan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kepolisian hari ini bukan hanya pengawal hukum, tetapi juga garda terdepan dalam mendukung stabilitas pangan,” ujar Umbu Rudi membuka pembicaraan.
Ia merespons langsung mandat Presiden kepada Polri agar turut serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam konteks daerah seperti Sumba Timur dengan bentang lahan luas dan infrastruktur terbatas, hal ini bukan perkara mudah.
Polisi Bertani, Legislator Mengawal
Kapolres Gede Harimbawa menyambut dengan antusias. Ia menyebut bahwa perintah Presiden bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kepercayaan terhadap peran aparat keamanan dalam menstabilkan kehidupan masyarakat dari hulu ke hilir.
”Kami siap terlibat aktif. Ketahanan pangan bukan di luar tugas kami. Karena kalau perut lapar, keamanan pun rapuh,” kata Gede Harimbawa, mantan penyidik senior yang dikenal sebagai polisi yang gemar turun ke lapangan.
Umbu Rudi Kabunang menambahkan, peran legislatif akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tidak berhenti pada seremoni atau proyek pendek.
“Saya percaya Pak Kapolres Gede membawa semangat baru. Kita perlu pendekatan keamanan yang humanis tapi tegas, dan pendekatan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam soal pangan,” lanjutnya.
Membangun Koordinasi Sejak Awal
Pertemuan itu juga menjadi arena sinkronisasi awal antara lembaga penegak hukum dan perwakilan rakyat. Sebagai mitra kerja Kementerian Hukum, Kementrian HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta berada di Badan Legislasi, Umbu Rudi menekankan pentingnya koordinasi sejak dini agar tidak terjadi tumpang tindih, apalagi tarik-menarik kepentingan.
Gede Harimbawa menyambut terbuka. Baginya, sinergi bukan sekadar jargon. Ia menyiapkan ruang dialog terbuka bagi siapa pun yang ingin mendukung kerja-kerja institusinya.
“Kami siap membangun komunikasi dengan siapa pun. Dari pemerintah, DPR, tokoh adat, hingga masyarakat sipil. Kunci keamanan hari ini adalah kolaborasi,” ujar Kapolres yang dikenal berwawasan sosiologis itu.
Dari Kantor ke Kampung
Di luar ruangan itu, realitas Sumba Timur menunggu sentuhan nyata. Wilayah seluas hampir 7.000 km², sebagian besar pedalaman, dengan akses jalan dan komunikasi terbatas. Di sinilah ketahanan pangan bukan sekadar isu nasional, tapi soal dapur warga sehari-hari.
Silaturahmi antara Kapolres dan legislator itu berakhir tanpa berita besar di media nasional. Tapi justru di balik kesederhanaannya, tampak fondasi kokoh bagi kerja-kerja kebangsaan yang berpijak dari daerah.
“Kami punya kepentingan yang sama: menjaga rakyat, dari gangguan keamanan maupun dari kelaparan,” kata Umbu Rudi menutup pertemuan.
Dan dari ruang kantor sederhana di Mapolres itu, satu babak kecil dari sejarah Sumba Timur kembali ditulis dengan tinta sinergi dan komitmen untuk tidak sekadar mengawal hukum, tapi juga mengawal hidup rakyat.*/Laurens Leba Tukan
Komentar