G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Kapolri

  • Kapolda NTT Raih Nominator Terbaik “HeForShe” Awards 2025 dari Kapolri

    Kapolda NTT Raih Nominator Terbaik “HeForShe” Awards 2025 dari Kapolri

    Mendorong Polwan Maju, Menguatkan Komitmen Kesetaraan

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., kembali mencatat pencapaian penting dalam kiprahnya di kepolisian. Ia terpilih sebagai Nominator Terbaik Polri Awards in Support of UN “HeForShe” Movement 2025, sebuah ajang penghargaan yang menyoroti kontribusi pemimpin laki-laki dalam memperkuat kesetaraan gender di lingkungan Polri. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada Kamis (27/11/2025) malam di Jakarta.

    Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi bagi para pimpinan yang dianggap memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong peran Polisi Wanita (Polwan) dalam struktur kepemimpinan dan operasional kepolisian.

    Pengakuan atas Kepemimpinan Inklusif

    Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menyebut pencapaian ini sebagai bukti kesungguhan Kapolda dalam membangun institusi yang lebih terbuka dan setara.

    “Bapak Kapolda NTT telah memberikan ruang yang luas bagi Polwan untuk menempati jabatan strategis, memimpin satuan, dan terlibat aktif dalam operasi kepolisian. Penghargaan ini adalah pengakuan nasional atas kepemimpinan beliau yang progresif dan humanis,” ujar Kombes Henry.

    Ia menambahkan bahwa kehadiran Polwan dalam berbagai lini tugas semakin kuat pada masa kepemimpinan Irjen Rudi Darmoko. Selain memegang jabatan strategis, Polwan turut menjadi garda terdepan dalam program sosial, kemanusiaan, hingga penanganan kasus sensitif seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Mendorong Polwan untuk Memimpin

    Selama memimpin Polda NTT, Irjen Rudi Darmoko dikenal konsisten memberikan ruang dan kepercayaan kepada anggota Polwan. Beberapa langkah konkret yang ia lakukan antara lain: memberikan kesempatan Polwan memimpin satuan di tingkat Polda maupun Polres; mendorong peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan; memperkuat peran Polwan dalam penanganan kasus TPPO, KDRT, serta kejahatan terhadap perempuan dan anak; menggerakkan Polwan untuk terlibat dalam program sosial dan kemanusiaan di daerah-daerah terpencil.

    “Beliau selalu mengatakan bahwa Polwan bukan pelengkap, tetapi bagian inti dari kepolisian modern. Karena itu, Polwan harus mendapatkan ruang untuk berkembang dan memimpin,” lanjut Kombes Henry.

    Kebanggaan bagi Masyarakat NTT

    Penghargaan ini juga mendapat respons positif dari masyarakat NTT, wilayah yang masih menghadapi persoalan kerentanan perempuan dan anak. Pencapaian Kapolda dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat budaya organisasi yang lebih responsif dan berperspektif gender.

    “Prestasi ini menunjukkan bahwa Polda NTT berada pada barisan terdepan dalam membangun sistem yang menghargai perempuan, memperkuat perlindungan, dan memberi ruang aman bagi mereka untuk berkembang,” ujar Kabidhumas.

    Dengan masuknya Irjen Rudi Darmoko sebagai nominator terbaik, Polda NTT menegaskan posisi sebagai salah satu institusi yang serius membangun kepolisian yang ramah, modern, dan inklusif di kawasan timur Indonesia.*/TBNews/Laurens Leba Tukan

  • Empat Legislator NTT Bawa Suara ke Mabes Polri, Demi Keadilan untuk Kompol Cosmas

    Empat Legislator NTT Bawa Suara ke Mabes Polri, Demi Keadilan untuk Kompol Cosmas

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Empat legislator Senayan asal Nusa Tenggara Timur melangkah serentak menuju Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Rabu siang, (10/9/2025). Mereka bukan datang dengan agenda politik, melainkan dengan misi tunggal, memperjuangkan rasa keadilan bagi seorang perwira polisi dari tanah Flobamorata, Kompol Cosmas Kadju Gae.

    Di ruang kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mereka menyampaikan aspirasi yang ramai bergema di NTT. Keempatnya adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Golkar, Dapil NTT I), Ahmad Yohan (Fraksi PAN, Dapil NTT I), Julie Sutrisno Laiskodat (Fraksi NasDem, Dapil NTT I), dan Umbu Rudi Kabunang (Fraksi Golkar, Dapil NTT II).

    “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri agar proses yang sedang dijalani Kompol Cosmas dilihat secara adil dan proporsional. Ia sedang menjalankan tugas, bukan bertindak dengan kesengajaan. Apalagi ia masih punya hak hukum untuk banding bahkan peninjauan kembali,” kata Mekeng, yang dihubungi dari Kupang.

    Nada yang sama disuarakan Ahmad Yohan. Menurut legislator PAN itu, langkah mereka adalah bentuk tanggapan atas aspirasi masyarakat NTT. “Banyak harapan masyarakat agar proses yang dialami Pak Cosmas diputuskan secara bijak dan adil,” ujarnya.

    Umbu Rudi Kabunang menambahkan, Kapolri merespons positif aspirasi tersebut. “Masukan dari kami diterima dengan baik. Itu memberi harapan bahwa keadilan tetap menjadi dasar pertimbangan,” katanya. Umbu Rudi memberikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang telah menjalankan tugas dengan baik, memulihkan situasi Indonesia sehingga kembali kondusif.

    “Kompol Cosmas adalah salah satu putra terbaik NTT yang sudah luar biasa mendedikasikan hidupnya untuk menjaga keamanan Republik ini. Beliau selalu ada di garda terdepan membela negara,” kata Ahmad Yohan.

    Menurut AYO, sapaan akrab Ahmad Yohan, rekam jejak Cosmas penuh pengorbanan. Ia pernah ditugaskan di Poso hingga tertembak di bahu kiri, bertugas di Aceh, Timor Leste, dan Papua, serta pernah dikirim dalam misi pasukan perdamaian PBB di Sudan.

    AYO juga menekankan bahwa Cosmas meniti karier bukan dari jalur Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan dari bawah sebagai bintara hingga dipercaya memimpin Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Polda Metro Jaya, posisi strategis yang biasanya hanya ditempati lulusan Akpol.

    Pertemuan dengan Kapolri itu meninggalkan jejak simbolis, wakil rakyat dari tiga partai berbeda sepakat duduk bersama demi satu isu, keadilan bagi seorang polisi yang tengah menghadapi ujian hukum. Dari ruang Kapolri, gema suara Flobamora mencari keadilan kini menunggu jawaban.

    Seperti ombak Laut Flores yang tak pernah lelah menghantam karang, perjuangan itu terus bergema, mencari pantai tempat keadilan berlabuh. Dari tanah Flobamora, suara rakyat menyatu dalam satu doa: agar hukum bukan sekadar palu, melainkan cahaya yang menuntun pada keadilan sejati.*/Laurens Leba Tukan

     

  • Umbu Rudi Kabunang Memohon Presiden dan Kapolri Anulir Pemecatan Kompol Cosmas

    Umbu Rudi Kabunang Memohon Presiden dan Kapolri Anulir Pemecatan Kompol Cosmas

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam atas meninggalnya Alfan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. “Kami menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum. Kami turut berdukacita yang mendalam,” ujar Umbu Rudi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kasus hukum yang menyeret nama Kompol Cosmas Kaju Gae  adalah  peristiwa  yang merupakan kejadian di luar dugaan, bukan karena kesengajaan. “Tidak ada niatan seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa. Karena itu, kita berharap proses banding yang kini sedang berjalan diputuskan seadil-adilnya. Aspirasi ratusan ribu orang yang menandatangani petisi agar Kompol Cosmas tidak dipecat perlu di pertimbangkan ” katanya.

    Pernyataan Umbu Rudi disampaikan usai pertemuan tokoh-tokoh diaspora NTT di Rumah Makan Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta. Sejumlah tokoh senior hadir, antara lain mantan Kepala BNN Komjen (Purn) Gories Mere, mantan Kapolda NTT Irjen (Purn) Jacky Ully, dan tokoh masyarakat NTT Alfons Loemau. Hadir pula legislator asal NTT seperti Melchias Markus Mekeng, Julie Sutrisno Laiskodat, dan Ahmad Yohan.

    Pertemuan tersebut menjadi wadah konsolidasi tokoh NTT untuk memberikan dukungan moral terhadap Kompol Cosmas. Mereka menilai Cosmas memiliki rekam jejak panjang di Korps Brimob dengan dedikasi tinggi, termasuk dalam penugasan-penugasan nasional yang berat.

    Kompol Cosmas adalah salah satu putra terbaik NTT yang telah mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 30 tahun untuk Polri dan NKRI. “Beliau selalu berada di garis depan. Dari Poso, Aceh, Timor Leste, hingga Papua. Bahkan sempat tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Sudan. Itu bukan pengabdian biasa,” ujarnya.

    Cosmas, bukan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol). Ia meniti karier dari jalur bintara hingga menjabat Komandan Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Polda Metro Jaya. Dalam kultur Polri, jabatan tersebut hampir selalu diisi lulusan Akpol. “Beliau menembus sekat itu bukan karena privilese, melainkan karena prestasi nyata dan pengakuan dari institusi,” tambahnya.

    Cosmas pun memiliki rekam jejak pengorbanan. Saat bertugas di Poso, ia pernah tertembak di bahu kiri—bekas luka itu masih membekas hingga kini. “Dengan dedikasi dan loyalitas seperti ini, kami meminta Polri meninjau kembali keputusan Sidang Kode Etik yang memberhentikan beliau,” tegas Umbu Rudi.

    Karena itu, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Mabes Polri agar di anulir pada tingkat banding.

    “Kami minta Bapak Presiden RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau ulang lagi  keputusan pemecatan kompol kosmas ,” tegas Umbu Rudi.

    Kasus ini berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di depan DPR RI yang berujung ricuh pada 2024 lalu. Dalam peristiwa itu, Alfan Kurniawan yang sedang bekerja sebagai pengemudi ojek online menjadi korban dan meninggal dunia. Kompol Cosmas, yang saat itu bertugas mengendalikan pasukan Brimob, kemudian ditetapkan bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut walaupun kompol kosmas tidak.menyetir.

    Kini, selain menjalani proses hukum, Cosmas juga tengah menempuh jalur banding atas putusan PTDH dari kepolisian. Dukungan dari tokoh-tokoh NTT diharapkan memberi bobot tambahan agar keputusan akhir lebih proporsional.*/Laurens Leba Tukan

  • Ahmad Yohan Minta Polri Bijak Tinjau Ulang Pemecatan Kompol Cosmas

    Ahmad Yohan Minta Polri Bijak Tinjau Ulang Pemecatan Kompol Cosmas

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT 1, Ahmad Yohan, angkat suara terkait keputusan Sidang Dewan Etik Polri yang memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Kompol Cosmas Kaju Gae. Ia menilai, dengan segala pengabdian dan dedikasi selama lebih dari 30 tahun, Polri perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan.

    “Kompol Cosmas adalah salah satu putra terbaik NTT yang sudah luar biasa mendedikasikan hidupnya untuk menjaga keamanan Republik ini. Beliau selalu ada di garda terdepan membela negara,” kata Ahmad Yohan saat bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh NTT di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

    Menurut AYO, sapaan akrab Ahmad Yohan, rekam jejak Cosmas penuh pengorbanan. Ia pernah ditugaskan di Poso hingga tertembak di bahu kiri, bertugas di Aceh, Timor Leste, dan Papua, serta pernah dikirim dalam misi pasukan perdamaian PBB di Sudan. “Bagi kami, pengabdian ini tidak bisa dihapus begitu saja oleh satu peristiwa. Polri sebaiknya menimbang sisi pengabdian itu,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa Cosmas meniti karier bukan dari jalur Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan dari bawah sebagai bintara hingga dipercaya memimpin Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Polda Metro Jaya, posisi strategis yang biasanya hanya ditempati lulusan Akpol. “Itu bukti beliau bukan naik karena privilese, tapi karena prestasi nyata,” tegasnya.

    Pertemuan di Jakarta itu dihadiri sejumlah tokoh NTT, antara lain mantan Kepala BNN Komjen (Purn) Gories Mere, mantan Kapolda NTT Irjen (Purn) Jacky Ully, tokoh senior Alfons Loemau, serta legislator Melchias Markus Mekeng, Julie Sutrisno Laiskodat, dan Umbu Rudi Kabunang. Mereka kompak memberikan dukungan moral kepada Cosmas dan berharap ada kebijaksanaan dari Polri dalam menyikapi kasus ini.*/Laurens Leba Tukan

     

  • Kapolri Dinilai Gagal Melindungi Anak, Ibu-ibu NTT Mengadu di Senayan

    Kapolri Dinilai Gagal Melindungi Anak, Ibu-ibu NTT Mengadu di Senayan

    Desakan dari DPR dan aktivis perempuan mengungkap bobroknya sistem internal Polri setelah kasus pemerkosaan anak oleh mantan Kapolres Ngada terkuak.

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Tangis tak kunjung reda dari mulut bocah lima tahun itu ketika Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang  mendatangi rumah orang tuanya di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang beberapa pekan silam.   Umbu Rudi menenangkan korban kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia tak berbicara banyak, hanya menggenggam tangan kecil korban dan ibunya, memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.

    “Saya pastikan semua korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum. Ini bukan hanya kejahatan terhadap anak, ini kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata politisi Golkar dari Dapil NTT 2 itu.

    Kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur oleh perwira polisi aktif itu mengguncang publik Nusa Tenggara Timur. Lebih dari sekadar kekerasan seksual, fakta-fakta di lapangan menunjukkan dugaan kuat bahwa Fajar melakukan tindakan tersebut secara sistematis, penuh manipulasi, bahkan menggunakan obat-obatan untuk membius korban. Orang tua korban bahkan tidak mengetahui selama berbulan-bulan bahwa anak mereka tengah mengalami trauma berat dan kerusakan psikologis mendalam.

    Tekanan terhadap institusi hukum datang dari berbagai penjuru. Ketua Tim Penggeraka PKK Provinsi NTT, Asty Laka Lena bersama Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) NTT pada Selasa (20/5/2025) menggelar rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta. Mereka terdiri dari Rm. Leo Mali, Libby Sinlaeloe, Tory Ata dan sejumlah ajtivis perlindungan perempuan dan anak.

    Anggota Komisi III DPR RI asal NTT, Umbu Rudi Kabunang bersuara lantang dalam rapat dengar pendapat umum tersebut. Ia menyebut kasus ini sebagai bukti kegagalan menyeluruh institusi kepolisian.

    “Seorang Kapolres bisa memperkosa anak berusia lima tahun—ini kehancuran moral total. Saya nyatakan sistem pengangkatan jabatan di Polri telah gagal,” tegas Umbu, yang juga pernah menjadi pengacara publik.

    Ia tak hanya mengkritik pelaku, tetapi juga menyentil pucuk pimpinan Polri. “Kapolri harus mengevaluasi dari akar—dari rekrutmen, pendidikan, hingga proses kaderisasi. Jangan-jangan ini bukan kasus pertama, hanya yang ketahuan saja,” katanya.

    Umbu juga menuding institusi Polri lalai menunjukkan empati kepada korban. “Saya tidak dengar ada pernyataan resmi dari Polri yang menyentuh sisi kemanusiaan para korban. Ini menyakitkan,” tambahnya.

    Desakan dari Umbu dan Asty bergema bersama suara keras dari para aktivis perempuan di NTT. Salah satunya datang dari Lobby Sinlaeloe, aktivis dari Rumah Peremouan Kupang. Ia menyebut kasus ini sebagai “puncak gunung es” dari relasi kuasa dalam lembaga penegak hukum yang tak pernah disentuh reformasi serius.

    “Ketika pelakunya adalah aparat negara, anak-anak tak punya tempat berlindung. Bayangkan, mereka dibungkam dengan ancaman, dimanipulasi, bahkan dibius. Ini kerja sistematis. Dan kita semua tahu, ini bisa terjadi karena struktur kita membiarkan,” ujar Lobby.

    APPA NTT, jaringan yang terdiri dari organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan gereja, turut bersuara. Mereka tidak hanya mengawal proses hukum, tapi juga menuntut pembenahan institusional dalam tubuh kepolisian. Dalam dokumen yang mereka serahkan ke Komisi XIII DPR, mereka menyebutkan bahwa “Fajar bukan satu-satunya, dan ini bukan sekadar aib, tapi darurat moral dan hukum.”

    Sementara itu, proses hukum terhadap AKBP Fajar masih berjalan lambat. Meski telah ditahan, belum ada keterangan resmi mengenai pasal-pasal yang dikenakan, terutama soal penggunaan obat-obatan untuk membius korban. Aktivis menuding polisi lamban dan tidak transparan.

    “Kami tidak mau kasus ini lenyap seperti banyak kasus lain yang melibatkan aparat. Ini harus menjadi momentum reformasi kepolisian. Kalau perlu, bentuk tim independen untuk mengusut sampai ke atas,” kata Umbu tegas.

    Bagi Asty Laka Lena, perjuangan ini tidak berhenti di meja hukum. Ia tengah merancang skema pemulihan jangka panjang bagi anak-anak korban, mulai dari trauma healing untuk menjaga mental anak. “Saya ingin mereka tumbuh menjadi perempuan kuat, dan tak seorang pun boleh merenggut masa kecil mereka lagi,” ucap Asty dengan mata berkaca-kaca.*/laurens leba tukan

  • Kapolri Didesak Diaspora Lembata Sedunia, Bentuk Tim Investigasi Selidiki Seleksi Akpol di Polda NTT

    Kapolri Didesak Diaspora Lembata Sedunia, Bentuk Tim Investigasi Selidiki Seleksi Akpol di Polda NTT

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Desakan publik kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si terus berdatangan menyusul hasil seleksi calon siswa taruna-taruni (catar) Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) karena tidak mengakomodir putra-putri daerah itu.

    Diaspora Lembata Sedunia yang terhimpun dalam Ata Lembata meminta Kapolri Listyo Sigit agar serius memberi atensi mengingat berpotensi terjadi hal-hal berbau kecurangan atau nepotisme. Apalagi, mereka yang lolos seleksi lebih didominasi nama-nama dari luar daerah tertentu. Bahkan, empat nama casis yang lolos seleksi diduga publik NTT adalah  casis yang sekampung halaman dengan Kapolda NTT Daniel Tahi Silitonga.

    “Untuk memastikan apakah dalam proses seleksi itu terjadi hal-hal berbau kecurangan atau nepotisme kami minta Kapolri Pak Listyo Prabowo membentuk tim investigasi kasus ini,” ujar anggota Ata Lembata Petrus Bala Pattyona, SH, MH melalui keterangan tertulis yang diterima SelatanIndonesia.com, Senin (8/7/2024).

    Menurut Bala Pattyona, mencermati hasil seleksi casis Polri di Polda NTT hampir yang lulus kebanyakan bernama dari luar NTT. Banyak pihak di NTT, lanjutnya, dengan nada keras memprotes menapa 11 casis Polri sebagian berharga Batak.

    “Bahkan ada yang mengatakan empat orang casis yang lulus seleksi sekampung dengan Kapolda NTT Daniel Tahi Silitonga. Karena itu, Kapolri Pak Listyo perlu segera membentuk suatu tim investigasi. Bisa saja nama-nama yang lolos dianggap bukan orang asli NTT,” kata Bala Pattyona, pengacara kelahiran kampung Kluang, Desa Belabaja (Boto) Pulau Lembata.

    Menurutnya, cara memastikan casis yang lolos seleksi bukan orang NTT, misalnya dengan memeriksa data kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dan ijazahnya  untuk memastikan apakah calon siswa tersebut lahir,  besar dan menamatkan sekolahnya di NTT.

    “Ini penting karena bisa saja nama-nama yang tak akrab di NTT ternyata lahir dan besar serta sekolah di NTT. Seandainya data kependudukan seperti KTP yang dibuat sebulan bahkan beberapa hari menjelang seleksi atau numpang KK, maka patut dianulir Kapolri melalui Panitia Seleksi Polda NTT,” kata Bala Pattyona.

    Bala Pattyona menegaskan, langkah membatalkan atau menganulir hasil seleksi tersebut tepat karena kehadiran casis dadakan itu telah mengambil kesempatan dan hak putra-putri NTT. Orang semacam ini (casis) secara legal memang orang NTT karena memiliki KTP NTT tetapi nama NTT sudah diplesetkan publik menjadi ‘Nusa Tempat Titip’ sehingga menghilangkan hak orang NTT yang diplesetkan ‘Nama Tidak Tercantum’.

    Bala Pattyona menambahkan, seandainya data administrasinya dari awal bermasalah tentu ada orang yang berpengaruh yang mengatur ini semua hingga lolos. Dalam proses verifikasi dari awal bila ditemukan, misalnya sekolahnya di luar NTT, entah di Bali atau Sumatera Utara, harusnya dibatalkan.

    “Kehadiran casis mengikuti seleksi dari Polda NTT telah membatasi hak putra-putri NTT. Meski hal ini tidak ada pengaturannya, apalagi melanggar hukum. Ini soal pemerataan karena hanya 11 kuota untuk NTT.  Ini juga menjadi pertanyaan mengapa untuk NTT kuotanya  hanya 11 orang, sementara Sumut bisa di atas 200 orang?,” ujar Pattyona retoris.

    Bala Pattyona menegaskan, semua pihak berkepentingan seharusnya memperjuangkan kuota untuk NTT harus banyak dan berlaku untuk semua lembaga misalnya TNI, Pengadilan atau hakim-hakim, kejaksaan dan semua kementerian dan lembaga harus dipikirkan.

    “Jangan sampai kejadian dalam seleksi casis Polri dan di instansi lain sudah terjadi baru saling menyalahkan atau menuduh pimpinan institusi berbuat curang atau KKN,” ujar Bala Pattyona.

    Pengajar Universitas Melbourne Dr Justin Wejak yang juga admin Ata Lembata mengatakan, ada idiom where there is smoke, there is fire, di mana ada asap, di sana ada api. Reaksi warga NTT terhadap berita kelulusan 11 casis taruna Akpol asal Polda NTT bukan tanpa sebab. Media-media online, media konvensional maupun media sosial, cenderung melaporkan bahwa dari nama-nama peserta ujian yang lulus, diduga cuma satu peserta ‘asli’ NTT.

    “Jika dugaan itu terbukti betul maka pertanyaan maha penting yang perlu diselidiki secara tuntas adalah mengapa, why? Reaksi itu ibarat ‘asap’, dan berita kelulusan ibarat ‘api’. Maka, hemat saya yang perlu diselidiki selanjutnya sekarang mestinya bukan ‘smoke’ atau asap (reaksi), melainkan ‘fire’ atau api (aksi=kelulusan peserta ‘pendatang’). Persepsi ‘asli-pendatang’ tidak boleh diremehtemehkan,” kata Justin, dosen Universitas Melbourne, Australia.

    Menurut Justin, dosen asal Lembata, oleh karena persepsi berpotensi menciptakan konflik sosial dalam masyarakat. Nyaris di mana-mana di seantero jagat, apalagi di Indonesia bangunan dikotomi ‘asli-pendatang’, jika tidak disiasati dengan baik, maka dapat menjadi racun berbahaya dalam relasi sosial antarsara.

    “Tugas negara yaitu segera membentuk tim untuk menyelidiki dugaan ketidakadilan terkait kelulusan 11 casis Akpol asal Polda NTT.  Ini penting  bukan saja untuk menciptakan rasa keadilan sosial, melainkan juga demi menjaga nama baik institusi kepolisian. Does the state have the courage to do that? Apakah negara punya keberanian melakukan itu?,” kata Justin,

    Sedangkan admin grup lainnya, Ansel Deri menegaskan, hasil seleksi casis Polri Polda NTT tahun 2024 paling buruk dan tak mencerminkan penghormatan dan penghargaan atas SDM anak muda NTT yang berniat mengabdikan diri di korps Bhayangkara. Kapolda NTT dan Panitia Seleksi Casis Polri di Polda NTT tak perlu memberikan penjelasan panjang lebar namun dianulir saja.

    “Pak Kapolda NTT dan Panitia Seleksi segera menganulir hasil seleksi itu. Saya pikir anak-anak muda NTT juga punya kemampuan tapi kalau mereka tidak lolos seleksi maka itu akan jadi pertanyaan publik dan berpotensi mempermalukan Polri secara kelembagaan. Pak Kapolri perlu segera memberikan atensi soal ini serius,” ujar Ansel Deri, warga diaspora asal Lembata.

    Praktisi hukum yang juga warga diaspora lainnya, Mathias Lado Purab, SH, MH menambahkan, intinya hasil seleksi casis Akpol dari Polda NTT sebanyak 11 orang dan diduga empat orang adalah keluarga dari Kapolda NTT dan ini menjadi pertanyaan, apalagi yang lolos seleksi hanya satu putra daerah NTT.

    “Apakah orang NTT tidak punya kesempatan yang sama dengan dengan daerah lain? Atau memang praktek-praktek seperti itu sering terjadi saat penerimaan para calon taruna Akpol. Kapolri Jenderal Pol Listyo Prabowo mesti segera menjelaskan kepada publik, khususnya masyarakat NTT,” kata Lado Purab.

    Warga Lembata Diaspora di Uni Emirat Arab, Marianus Wilhelmus Lawe Wahang mengatakan, kemampuan anak-anak muda NTT tak jelek-jelek amat. Menurutnya, dunia tahu NTT adalah gudang orang pintar kelas dunia sehingga hasil seleksi casis Polri di Polda NTT yang didominasi nama orang luar adalah pengalaman miris dan memprihatinkan bagi publik tanah Flobamora.

    “Negara melalui Polri mesti mulai memikirkan aspek pemerataan dalam proses seleksi casis Polri di Polda NTT. Kita tidak bicara soal adik-adik peserta dari luar NTT karena mereka juga punya hak setara dengan teman-temannya di NTT tetapi melihat hasil seleksi yang didominasi nama dari luar itu bentuk pelecehan terhadap kesiapan SDM NTT. Pak Kapolri Listyo mesti serius memberi atensi atas kasus ini,” kata Marianus dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Senin (8/7). *)Ansel Deri