Waibakul,SELATANINDONESIA.COM — Matahari baru saja naik setinggi pohon lontar di Waibakul ketika ratusan warga desa berduyun-duyun memenuhi balai pertemuan. Ada yang mengenakan sarung khas Sumba, ada pula yang datang dengan pakaian kerja seadanya. Di tangan mereka tergenggam kartu hijau berlogo BPJS Ketenagakerjaan dan Buku Tabungan Bank NTT. Bagi para petani, buruh tani, dan pekerja harian di pelosok Sumba Tengah itu, kartu tersebut bukan sekadar selembar plastik. Ia menjadi simbol hadirnya negara di tengah kehidupan mereka yang rapuh oleh risiko sosial dan ekonomi.
Hari itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.565 pekerja rentan. Program ini bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan jaring pengaman yang akan berlaku hingga lima tahun ke depan, seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi lewat APBD.
“Ini wujud nyata kepedulian pemerintah dalam melindungi masyarakat Sumba Tengah, khususnya mereka yang selama ini rentan,” ujar Wakil Bupati Sumba Tengah Martinus Umbu Djoka, mewakili Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, yang menjadi penggagas utama skema perlindungan tersebut. Hadir pula Asisten I dr. Oktavianus Deky, Kepala Dinas Nakertrans Sumba Tengah Matilde K. Settu, serta Pimpinan Cabang Bank NTT Waibakul Gilbert Daud dan Perwakilan BPJS Sumba Timur.
Skema Unik: APBD untuk Perlindungan Sosial
Program perlindungan pekerja rentan ini dirancang dengan model yang jarang ditemukan di daerah lain. Iuran kepesertaan sepenuhnya dibayar menggunakan APBD Provinsi NTT hingga tahun 2030. Artinya, para pekerja desa tak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk bergabung. Mereka berhak atas manfaat perlindungan penuh dari jaminan kecelakaan kerja hingga santunan kematian senilai Rp42 juta.
Bagi Gubernur Melki Laka Lena, skema ini adalah cara paling nyata menepati janji kampanyenya: menghadirkan negara hingga ke akar rumput. Dalam berbagai kesempatan, Melki kerap menekankan bahwa pembangunan NTT tidak hanya soal infrastruktur jalan atau gedung, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepastian hidup masyarakat kecil.
“Pekerja rentan adalah tulang punggung ekonomi lokal. Mereka harus dijaga agar tidak jatuh semakin dalam ketika musibah menimpa,” ujar Melki dalam satu pertemuan sebelumnya di Kupang.
Peran Bank NTT: Dari Kartu ke Literasi Keuangan
Selain BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pelaksana teknis, Bank NTT mengambil peran strategis. Tak hanya mendistribusikan kartu, bank daerah itu juga membuka rekening tabungan untuk setiap peserta. Dengan begitu, pekerja tak hanya terlindungi dari risiko kerja, tetapi juga didorong masuk ke dalam ekosistem keuangan formal.
“Kami ingin memastikan masyarakat Sumba Tengah tidak hanya memperoleh perlindungan jaminan sosial, tetapi juga semakin dekat dengan layanan perbankan yang transparan dan aman,” kata Gilbert Daud, Pimpinan Cabang Bank NTT Waibakul. Ia menekankan pentingnya momentum ini untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa agar mereka terbiasa menabung, merencanakan keuangan, dan memahami arti akses terhadap lembaga keuangan.
Makna Sosial: Dari Desa ke Masa Depan
Bagi masyarakat Desa Dasaelu, yang menjadi penerima simbolis kartu, program ini terasa seperti anugerah. “Kami merasa lebih tenang. Kalau terjadi apa-apa, anak-anak tidak ditinggalkan tanpa pegangan,” ujar seorang buruh tani yang hadir sambil menggenggam erat kartu barunya.
Cerita-cerita seperti itu memperlihatkan makna sosial dari program Gubernur Melki. Perlindungan sosial bukan lagi jargon kebijakan, tetapi hadir nyata di tangan rakyat. Di NTT, sebuah provinsi yang kerap dicitrakan miskin dan tertinggal, langkah ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Jejak Politik Kebijakan
Dalam lanskap politik daerah, program ini juga memancarkan pesan kuat. Gubernur Melki dan Wakil Gubernur Johni Asadoma sedang membangun citra kepemimpinan yang menekankan kehadiran pemerintah di sektor-sektor vital: pendidikan, kesehatan, energi, dan kini perlindungan sosial. Dukungan penuh BPJS Ketenagakerjaan dan Bank NTT memperlihatkan model kolaborasi baru antara pemerintah daerah dan institusi formal.
Lebih dari sekadar bantuan, program ini menjadi instrumen politik kebijakan: membangun kepercayaan rakyat lewat kepastian perlindungan. Di Waibakul, kartu hijau BPJS itu mungkin hanya selembar plastik kecil, tapi di baliknya tersimpan cerita besar tentang bagaimana sebuah provinsi berusaha menjaga rakyatnya agar tak tumbang di tengah badai kehidupan.*/GD/Laurens Leba Tukan
Komentar