NTT Matangkan Kerja Sama Bali–NTB–NTT, Pariwisata dan Konektivitas Jadi Poros Utama
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mematangkan persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kawasan Sunda Kecil Bali–Nusa Tenggara Barat (NTB)–NTT yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kerja sama ini, Provinsi NTT bertindak sebagai tuan rumah.
Rapat persiapan digelar di ruang rapat Gubernur NTT, Senin (19/1/2026) sore hingga malam, dan dipimpin langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Hadir pula pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan, jajaran perangkat daerah, BUMN dan BUMD, instansi vertikal, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, maskapai penerbangan, hingga pelaku usaha lokal.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Bali, NTB, dan NTT pada 25 November 2025 di Mataram, NTB.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa PKS Bali–NTB–NTT harus melampaui kesepakatan administratif dan diterjemahkan ke dalam program nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Penting bagi kita untuk merangkum berbagai perspektif dan kepentingan para pemangku kepentingan, lalu menurunkannya ke dalam kerja sama yang konkret dan bisa segera diimplementasikan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menegaskan, sebagai tuan rumah penandatanganan PKS, Pemerintah Provinsi NTT memiliki tanggung jawab menyiapkan agenda, substansi kerja sama, hingga skema pelaksanaan yang terukur.
“Ini pertemuan awal menuju 28 Januari. Karena kita menjadi tuan rumah, maka seluruh agenda, materi, dan kesiapan kerja sama harus kita pastikan betul-betul matang,” katanya.
Gubernur Melki juga mengajak seluruh pihak—baik pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas—untuk terlibat aktif agar kerja sama kawasan Sunda Kecil tidak berhenti pada dokumen.
“Saya berharap PKS ini bukan hanya ditandatangani, tetapi langsung diimplementasikan sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Plh Sekda NTT Flori Rita Wuisan memaparkan rancangan kerja sama yang menempatkan pariwisata dan konektivitas sebagai poros utama. Ketiga provinsi dinilai memiliki keunggulan pariwisata yang saling melengkapi dan dapat dikembangkan melalui pendekatan kawasan.
Penguatan kerja sama pariwisata mencakup peningkatan konektivitas udara dan laut, pengembangan paket wisata terintegrasi Bali–NTB–NTT, promosi dan branding bersama, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kolaborasi penyelenggaraan event, serta dukungan infrastruktur pendukung.
Selain pariwisata, PKS Bali–NTB–NTT juga mencakup tujuh bidang kerja sama strategis, yakni kelautan dan perikanan; pariwisata dan perhubungan; penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; peternakan dan kesehatan hewan; pertanian dan ketahanan pangan; komunikasi dan informatika; serta energi baru terbarukan.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTT Boby Liyanto menyatakan dukungan dunia usaha terhadap rencana kerja sama tersebut.
“Kami menyambut baik inisiatif ini dan siap mendukung dengan rencana kerja yang konkret,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh berbagai perwakilan instansi dan pelaku usaha yang hadir dalam rapat. Mereka menyatakan kesiapan berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing.
Melalui kerja sama kawasan Bali–NTB–NTT, Pemerintah Provinsi NTT berharap terbangun sinergi regional yang kuat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Sunda Kecil.*/oan wutun/llt
Komentar