Rumah Layak Huni Jadi Ukuran Keberhasilan Pemimpin Daerah, Sumba Tengah Bangun 4.296 Rumah dan Kini Perkuat Program Pemberdayaan
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah pusat menegaskan bahwa kepemilikan rumah layak huni merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Di tengah upaya nasional mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengalaman Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan bahwa pembangunan rumah dapat menjadi pintu masuk perubahan sosial, meski tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian saat sosialisasi pembiayaan perumahan di Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026). Ia menegaskan, semakin banyak warga yang memiliki rumah layak huni, semakin terlihat keberhasilan kepemimpinan daerah.
Menurut Tito, indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari kemampuan pemimpin daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau kepala daerah tidak bisa membuat rakyatnya punya rumah, dan justru makin banyak yang tidak punya rumah, itu berarti gagal,” ujarnya.
Pemerintah pusat saat ini mendorong percepatan program pembangunan rumah melalui target 3 juta rumah, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut melibatkan berbagai skema pembiayaan, mulai dari perbankan hingga dukungan kebijakan daerah seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain mengatasi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan perumahan juga dinilai memiliki efek berganda bagi perekonomian. Sektor bahan bangunan, perbankan, transportasi, hingga usaha mikro kecil menengah ikut bergerak ketika pembangunan rumah meningkat.
Namun, pengalaman di daerah menunjukkan bahwa rumah hanya salah satu bagian dari solusi kemiskinan.
Sumba Tengah: Rumah Sebagai Pondasi Perubahan
Di wilayah timur Indonesia, Paulus S. K. Limu menjadikan pembangunan rumah sebagai strategi awal mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten yang berstatus daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) ini sempat memiliki tingkat kemiskinan sekitar 36 persen, termasuk yang tertinggi di provinsi tersebut bahkan di Indonesia.
Selama periode pertama kepemimpinannya (2019–2023), Bupati Paulus menggagas program Rumah Mandiri, sebuah gerakan pembangunan rumah bagi keluarga miskin dengan konsep hunian sehat yang dilengkapi sanitasi layak, dapur sehat, dan lingkungan yang lebih aman.
Dalam kurun enam tahun terakhir, pemerintah daerah bersama masyarakat berhasil membangun 4.296 unit Rumah Mandiri.
Pembangunan tersebut bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain:
Dana Alokasi Umum (DAU): 1.758 unit rumah dengan anggaran sekitar Rp110,68 miliar
Dana Desa: 1.538 unit rumah dengan anggaran Rp94,85 miliar
Pendanaan lain seperti APBN, dana afirmasi, CSR Bank NTT, dan dukungan program Bank Dunia: 1.000 unit rumah dengan anggaran sekitar Rp22,55 miliar
Total investasi pembangunan rumah mencapai sekitar Rp227,88 miliar.
Program ini memberi dampak nyata. Dalam lima tahun, tingkat kemiskinan di Sumba Tengah berhasil turun sekitar lima persen, dari lebih dari 36 persen menjadi sekitar 30 persen.
Menurut Bupati Paulus, rumah layak huni menjadi fondasi penting bagi perubahan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang lebih sehat berdampak pada penurunan penyakit, meningkatkan kenyamanan belajar anak, dan memperbaiki kondisi sosial keluarga.
“Rumah yang sehat membuat keluarga lebih siap naik kelas secara ekonomi,” kata Paulus.
Rumah Saja Tidak Cukup Menghapus Kemiskinan
Meski pembangunan rumah memberikan dampak sosial yang signifikan, Paulus mengakui bahwa hunian layak saja tidak cukup untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.
“Rumah layak huni saja tidak menurunkan kemiskinan kalau penghuninya tidak punya pendapatan,” ujarnya.
Menurutnya, rumah hanya memperbaiki sekitar tujuh dari 14 indikator kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan kondisi fisik hunian dan kesehatan lingkungan. Sementara indikator lain seperti pendapatan, pekerjaan, dan ketahanan ekonomi keluarga masih membutuhkan intervensi yang lebih luas.
Saat ini, jumlah warga miskin pada kelompok desil terbawah di Sumba Tengah masih mencapai sekitar 24.000 jiwa, dengan sekitar 4.000 jiwa berada pada kategori paling miskin.
Kesadaran itu mendorong pemerintah daerah merancang pendekatan baru yang lebih komprehensif.
PK POM: Dari Rumah ke Pekarangan Produktif
Pada periode kedua kepemimpinannya, Bupati Paulus meluncurkan program baru bernama Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM).
Istilah Pro Oli Mila dalam bahasa lokal berarti solidaritas dan bela rasa kepada masyarakat miskin. Program ini dirancang untuk mengubah rumah yang sudah dibangun menjadi pusat kegiatan ekonomi keluarga.
Melalui PK POM, setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan beberapa sumber penghidupan sekaligus, yaitu:
4.000 benih ikan lele untuk kolam pekarangan
11 ekor bebek petelur (10 betina dan 1 jantan)
3 ekor kambing untuk pengembangan ternak
Lahan hortikultura sekitar dua are untuk menanam sayur dan tanaman pangan
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah memperkirakan setiap keluarga dapat memperoleh pendapatan minimal sekitar Rp1,2 juta per bulan. Bahkan dari produksi telur bebek saja, potensi pendapatan diperkirakan dapat mencapai hampir Rp3 juta per bulan.
Selain meningkatkan pendapatan, PK POM juga dirancang untuk memperbaiki gizi keluarga. Produksi telur, ikan, dan sayuran di pekarangan diharapkan membantu menekan kasus stunting yang masih mencapai lebih dari 4.000 kasus di Sumba Tengah.
Program ini juga terintegrasi dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin, penguatan literasi anak, serta pemantauan kesehatan ibu hamil, balita, hingga lansia.
Partisipasi Warga Jadi Kunci
Berbeda dengan bantuan sosial konvensional, PK POM menekankan partisipasi aktif masyarakat.
Keluarga penerima bantuan diwajibkan membangun kandang ternak, kolam ikan, serta kebun pekarangan secara mandiri. Jika tidak siap menjalankan program tersebut, bantuan akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih siap.
“Kalau tidak siap bekerja, mohon maaf, bantuan diberikan kepada orang lain,” ujar Bupati Paulus.
Prinsip gotong royong juga tetap menjadi bagian penting dari pembangunan di Sumba Tengah. Bahkan pembangunan rumah senilai Rp150 juta dapat ditekan hingga sekitar Rp70 juta berkat partisipasi masyarakat.
Mencari Jalan Keluar dari Lingkaran Kemiskinan
Dengan keterbatasan anggaran daerah, APBD Sumba Tengah yang turun dari Rp500 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026, pemerintah daerah harus mencari cara baru agar program penanggulangan kemiskinan tetap berjalan.
Melalui kombinasi pembangunan rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan gizi, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah daerah menargetkan penurunan kemiskinan hingga 10 persen dalam lima tahun ke depan.
Bagi Bupati Paulus, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang berdiri, tetapi dari perubahan kehidupan masyarakat yang paling rentan.
“Rumah mereka adalah rumah saya. Makan mereka adalah makan saya,” ujarnya. “Saya bahagia kalau mereka bahagia.”*/Laures Leba Tukan
Komentar