Verifikasi ketat menyaring proposal bantuan ke partai politik di NTT. Di balik angka-angka, terselip harapan dan potensi jebakan. Dua hari rapat intensif di aula Kesbangpol Provinsi NTT mengungkap pentingnya sinergi antar lembaga demi menjaga integritas anggaran partai politik.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah semangat demokrasi pasca-Pemilu 2024, suasana di Aula Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat lebih formal dari biasanya. Kamis dan Jumat, 17–18 Juli 2025, puluhan pejabat lintas instansi duduk satu meja. Mereka bukan membahas kemenangan atau kekalahan partai politik, melainkan memeriksa setiap dokumen, satu demi satu. Topiknya jelas: verifikasi dan penilaian kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kementerian Hukum Wilayah NTT yang kini dinakhodai Silvester Sili Laba hadir aktif dalam forum ini. Lewat perwakilannya, Analis Hukum Ahli Madya Hempy J.W. Poyk dan Arnolus Bailao, mereka menjadi garda hukum dalam tim verifikasi. Tugasnya: memastikan semua permohonan dan dokumen proposal bantuan partai politik taat azas dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada celah.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan nyata terhadap sistem demokrasi yang sehat dan transparan,” kata Silvester dari tempat terpisah. “Setiap proses harus mengikuti aturan yang berlaku. Ini soal akuntabilitas publik.”
Rapat dua hari ini dibagi dua. Hari pertama, 17 Juli, membahas proposal bantuan keuangan dari sebelas partai politik tingkat Provinsi NTT. Hari kedua, Jumat 18 Juli, fokus pada pengajuan dari kabupaten/kota. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang mengajukan permohonan kenaikan bantuan pasca memenangkan sejumlah kursi di DPRD Kabupaten.
Namun tidak semua daerah siap. Proposal dari Pemkab TTS, misalnya, belum lengkap. Tim penilai yang terdiri dari unsur Kemenkum, Inspektorat Daerah, KPU, Biro Hukum, dan Badan Keuangan Daerah belum bisa melanjutkan ke tahap evaluasi karena berkas yang diajukan masih mengandung kekurangan administratif.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Regina Maria Manbait, mengingatkan pentingnya tertib dokumen dalam proses ini. “Kami harapkan semua partai dan pemerintah daerah yang mengajukan bantuan mematuhi ketentuan administratif agar proses berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya serius.
Senada dengan itu, Kabid Politik Dalam Negeri Lusiana Hermanus menegaskan bahwa tim verifikasi adalah benteng integritas dalam pengelolaan dana bantuan partai politik. “Kita tidak hanya memverifikasi, tetapi juga menjaga kredibilitas sistem demokrasi kita,” tegasnya.
Verifikasi ini mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, yang secara rinci mengatur tata cara penghitungan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dana bantuan politik. Dana itu bukan hanya simbol dukungan negara terhadap partai politik, tapi juga indikator kedewasaan sistem demokrasi lokal. Jika dikelola asal-asalan, kredibilitas partai bisa tergerus. Jika tepat sasaran dan sesuai aturan, kepercayaan publik terhadap partai politik bisa terbangun.
Di Kupang, dua hari ini bukan hanya soal hitung-hitungan anggaran. Ia adalah cermin dari komitmen institusi-institusi negara untuk membersihkan ruang demokrasi dari praktik yang tak patuh hukum. Proses verifikasi yang tengah berlangsung mungkin terkesan teknis dan administratif. Namun di balik ketelitian itu, ada taruhan besar: menjaga agar demokrasi lokal tetap hidup, sehat, dan berintegritas.*/NTTKemenkum.go.id/Laurens Leba Tukan
Komentar