WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Transformasi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sumba Barat memasuki babak baru. Selasa (3/3/2026) di Aula Kantor Bupati, peluncuran Sistem Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Daerah bukan sekadar seremoni, melainkan penanda percepatan reformasi birokrasi berbasis digital yang selama beberapa tahun terakhir dirancang secara bertahap.
Di balik peluncuran itu, dua figur menonjol: Bupati Yohanis Dade dan Pemimpin Cabang Bank NTT Waikabubak, Marthin Sooai. Keduanya menjadi representasi sinergi pemerintah daerah dan perbankan dalam mendorong elektronifikasi transaksi serta penguatan akuntabilitas fiskal.
Dari Manual ke Sistem Terintegrasi
Dalam sambutannya, Bupati Yohanis Dade menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran regulasi. Transformasi, menurut dia, harus menyentuh sistem kerja yang konkret. “SP2D Online membuat proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilakukan secara elektronik dan langsung terhubung dengan perbankan. Ini mempercepat pencairan, meminimalkan kesalahan administratif, dan memperkuat pengawasan,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut sekaligus mendorong peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada 2026.
Implementasi KKI sendiri telah disiapkan sejak 2023, diajukan resmi pada 2024, dan melalui uji coba pada 2025.
Kepala BKAD Anita Rinie menyebutkan, Sumba Barat menjadi kabupaten pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menerapkan KKI di seluruh OPD, serta kabupaten keempat di NTT yang mengoperasikan SP2D Online.
Peran Strategis Bank NTT
Di sisi lain, Marthin Sooai menempatkan Bank NTT bukan sekadar sebagai lembaga penyedia layanan perbankan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyebut implementasi SP2D Online dan KKI sebagai bagian dari komitmen bersama membangun ekosistem transaksi non-tunai yang transparan dan real time.
“Seluruh transaksi kini tercatat langsung dalam sistem. Ini bukan hanya memudahkan pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” kata Marthin.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Sumba Barat terdapat 51 merchant mitra Bank NTT, sementara di seluruh Pulau Sumba jumlahnya mencapai 136 merchant. Ekosistem ini dinilai siap mendukung penggunaan KKI untuk belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, transportasi, penginapan, hingga konsumsi kegiatan pemerintahan.
Peluncuran dilakukan bersama tim IT Bank NTT selama dua hari pendampingan teknis, memastikan seluruh perangkat daerah dapat langsung terkoneksi dan beroperasi penuh sejak hari pertama.
Disiplin Baru dalam Pengelolaan Anggaran
Bupati Yohanis Dade tidak menutup mata bahwa perubahan sistem selalu menuntut adaptasi. Ia secara tegas menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, pengguna anggaran, hingga bendahara untuk menjadikan KKI dan SP2D Online sebagai standar operasional baru.
Menurut dia, digitalisasi keuangan bukan hanya soal kecepatan transaksi, tetapi juga soal disiplin administrasi dan kepatuhan hukum. Risiko kesalahan pencatatan dan potensi penyimpangan diharapkan dapat ditekan melalui sistem yang terdokumentasi secara elektronik.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari agenda besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumba Barat 2025–2029, yang menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan daerah.
Menuju Kabupaten Digital
Sinergi antara kepemimpinan politik dan dukungan perbankan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi. Bupati Yohanis Dade menegaskan, kemitraan dengan Bank NTT, khususnya Cabang Waikabubak telah melahirkan berbagai inovasi yang berdampak pada penguatan ekonomi daerah.
Sementara Marthin Sooai memastikan, Bank NTT akan terus menghadirkan terobosan layanan untuk mendukung visi kabupaten digital yang transparan dan berdaya saing.
Peluncuran SP2D Online dan KKI itu, pada akhirnya, bukan hanya tentang perubahan mekanisme pencairan dana. Ia menjadi simbol pergeseran budaya kerja, dari sistem manual yang rentan dan lambat menuju tata kelola keuangan digital yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel. Di Sumba Barat, reformasi birokrasi kini bergerak dari wacana menuju praktik nyata.*/ts/llt
Komentar