G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Kategori: Pemerintah Propinsi NTT

  • WTP Lagi: Sepuluh Tahun NTT Menjaga Komitmen Anggaran

    WTP Lagi: Sepuluh Tahun NTT Menjaga Komitmen Anggaran

    KUPANG.SELATANINDONESIA.COM — Tepuk tangan membahana di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat siang (23/5/2025). Di depan meja pimpinan, selembar dokumen tebal berganti tangan dari Staf Ahli BPK RI Bernardus Dwita Pradana ke Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, lalu ke Ketua DPRD Emelia J. Nomleni. Di dalam dokumen itu tertulis satu frase yang telah menjadi langganan Pemprov NTT selama satu decade yairtu Wajar Tanpa Pengecualian.

    Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 kembali dinyatakan bersih tanpa catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini menjadi Opini WTP kesepuluh secara berturut-turut, sebuah rekor yang tidak mudah diraih, apalagi untuk provinsi dengan tantangan geografis, fiskal, dan infrastruktur seperti NTT.

    “Ini bukan hanya angka dan laporan,” ujar Emelia Nomleni seusai paripurna. “Ini tentang cara kita menjaga kepercayaan rakyat.”

    WTP, tiga huruf yang sering dianggap pencapaian puncak dalam dunia birokrasi fiskal. Tapi bagi Gubernur Melki Laka Lena, WTP hanyalah pijakan awal. “WTP adalah bentuk pertanggungjawaban. Tapi lebih dari itu, ini soal integritas dan janji sosial kepada rakyat,” katanya ketika ditemui usai acara.

    Bernardus Dwita dari BPK menyampaikan, laporan NTT dinyatakan memenuhi seluruh aspek evaluasi: sesuai standar akuntansi pemerintahan, menyajikan informasi memadai, patuh pada regulasi, dan menunjukkan sistem pengendalian internal yang efektif. “Tapi jangan lupakan, selalu ada ruang untuk pembenahan,” ujarnya mengingatkan. BPK mencatat masih ada sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti. “WTP bukan tujuan akhir.”

    Tentu, catatan-catatan itu tak dibacakan di mimbar. Namun, dalam ruang-ruang audit BPK, masih ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki diantaranya efisiensi anggaran, pengawasan penggunaan dana hibah, hingga kualitas belanja daerah.

    Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni dalam pidatonya, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan harus bermuara pada keadilan sosial. Ia menyebut empat indikator nyata yaitu pendidikan berkualitas, layanan kesehatan cepat dan tepat, infrastruktur jalan yang layak, serta irigasi yang menyentuh sawah-sawah petani kecil.

    “APBD bukan alat administratif, tetapi kontrak sosial yang harus ditepati,” katanya, dengan suara yang ditekan pada kata “kontrak”.

    Sejak 2015, NTT tidak pernah luput dari status WTP. Di era Gubernur sebelumnya, Viktor Laiskodat, hingga kini di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena, tata kelola fiskal dijaga ketat. Gaya kepemimpinan berubah, tetapi satu hal tetap, ketekunan menyusun laporan keuangan sesuai standar negara.

    Pencapaian ini pun menjadi semacam simbol reputasi birokrasi NTT yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. “NTT bisa menjadi pilot project tata kelola fiskal daerah di Indonesia Timur,” kata Bernardus.

    Namun reputasi, sebagaimana janji, harus terus ditegakkan lewat realisasi. Dalam sepuluh tahun WTP, rakyat menanti apakah akuntabilitas anggaran juga dibarengi dengan akuntabilitas moral terutama dalam menjawab kebutuhan dasar.

    Di luar gedung DPRD, langit Kupang bersih dan terik. Di jalan-jalan, sopir ojek masih sibuk menunggu penumpang. Di desa-desa pedalaman, guru honorer tetap berjalan kaki menuju sekolah. Di ladang-ladang kering, petani menatap langit, berharap hujan dan irigasi.

    WTP adalah kehormatan. Tapi rakyat menanti bukti bahwa angka dalam laporan itu adalah janji yang tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar ditepati.*/laurens leba tukan/fara

  • Diplomasi Hijau Melki Laka Lena: Negeri Serumpun di Tepian Sungai

    Diplomasi Hijau Melki Laka Lena: Negeri Serumpun di Tepian Sungai

    Gubernur NTT Melki Laka Lena menggerakkan kerja sama lintas negara dalam pengelolaan DAS bersama Timor Leste. Sebuah ikhtiar ekologis yang merawat akar kekerabatan di tanah yang pernah terbelah.

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pagi masih muda ketika Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, melangkah ke podium utama di aula Hotel Sotis Kupang, Kamis (22/5/2025). Di hadapannya, ratusan peserta lokakarya dari dua negara duduk menyimak. Para perencana wilayah, ahli hidrologi, pejabat lintas kementerian, serta wakil lembaga mitra pembangunan. Semuanya hadir untuk satu tujuan, membuka lembaran baru kerja sama Indonesia dan Timor Leste dalam menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama.

    Lokakarya bertajuk Management of Indonesian Timor Leste Transboundary Watershed (MITLTW) ini bukan sekadar seremonial birokrasi. Di tangan Gubernur Melki, proyek ini menjelma menjadi panggung diplomasi hijau. Ia menyebutnya sebagai momentum membangun “gerakan lintas batas untuk masa depan yang damai dan lestari.”

    “Negeri kita serumpun, terhubung oleh sungai dan sejarah. Maka tidak cukup kita membagi peta, tanpa membagi tanggung jawab menjaga alam,” ujar Gubernur Melki dalam nada yang tenang namun bernas.

    DAS Talau–Loes dan Moa–Malib membentang melintasi wilayah Indonesia dan Timor Leste, mengaliri lembah-lembah di Atambua hingga Oecusse. Namun sungai ini bukan sekadar jalur air, ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat adat seperti Bunak, Tetun, Kemak, dan Dawan. Mereka berbagi tanah ulayat, upacara adat, hingga silsilah keluarga yang tak peduli pada sekat negara.

    Dalam sejarah panjangnya, tapal batas negara hanya muncul sebagai konsekuensi politik. Tapi sungai tetap mengalir tanpa paspor. Maka proyek MITLTW hadir untuk menjembatani logika negara dengan logika alam dan budaya.

    “Banyak yang berbicara tentang kerja sama bilateral, tapi lupa bahwa masyarakat adat telah lebih dulu hidup bersama,” kata seorang tokoh adat dari Malaka, yang hadir dalam forum.

    Proyek ini merancang pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat. Alih-alih memaksakan teknologi dari pusat, MITLTW akan melibatkan warga perbatasan sebagai penjaga pertama kawasan hulu dan hilir. Mereka akan menjadi bagian dari pemetaan partisipatif, pembentukan forum lintas batas, serta penyusunan kebijakan pengelolaan air berbasis lokal.

    Bagi Gubernur Melki, proyek ini juga sarat makna geopolitik. “Ini bukan hanya soal air. Ini tentang keadilan ekologis, kedaulatan pangan, dan harga diri sebagai bangsa yang saling percaya,” ujarnya seusai acara.

    Sebagai pemimpin daerah, ia membawa semangat baru dalam membangun hubungan dengan Timor Leste. Tidak dengan diplomasi meja panjang, tetapi lewat sungai, ladang, dan kampung adat.

    Dalam kacamata Gubernur Melki, DAS adalah ruang hidup yang perlu dilindungi bersama. Ia berbicara tentang perubahan iklim, erosi tanah, dan kekeringan ekstrem sebagai ancaman lintas negara yang tidak bisa dihadapi sendirian. “Sungai mengalir ke dua arah. Maka solusi pun harus dua arah,” tegasnya.

    Langkah awal telah dimulai. MITLTW menargetkan serangkaian riset ekologi, pembentukan jejaring komunitas, dan penguatan sistem hukum adat sebagai bagian dari strategi konservasi lintas batas. Dukungan dari lembaga pembangunan internasional telah digalang, namun tantangan tetap menghadang yaitu ego sektoral, keterbatasan infrastruktur, hingga ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan.

    Tapi pagi itu, di Kupang, harapan dibangun dengan fondasi baru. Sebuah diplomasi hijau yang menyulam batas negara lewat air, budaya, dan persaudaraan.

    Dan di tengah semua itu, Gubernur Melki Laka Lena berdiri sebagai simbol perubahan. Seorang gubernur yang mengembalikan diplomasi ke akar paling sederhana, menjadikan sungai sebagai tempat bertemu, bukan berpisah.

    “Dari sungai kita datang, ke sungai pula kita pulang. Mari kita jaga dia, bersama-sama,” pungkasnya.*/laurens leba tukan/igo

  • Gubernur Melki di Panggung Nusantara: Pancasila, Geopolitik, dan Mimpi Indonesia Raya dari Timur

    Gubernur Melki di Panggung Nusantara: Pancasila, Geopolitik, dan Mimpi Indonesia Raya dari Timur

    Dalam pusaran ketidakpastian global, Gubernur NTT Melki Laka Lena tampil di Senayan membangun jembatan geopolitik dari Timur, membumikan Pancasila sebagai arah strategis menuju Indonesia Raya.

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Gedung Nusantara IV semarak sejak pagi, Selasa (20/5/2025). Karpet merah terbentang, deretan kursi penuh oleh elite nasional dan tokoh daerah. Di tengah sorotan lampu dan kamera, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melki Laka Lena melangkah pasti.

    Ini bukan sekadar kehadiran formal dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”. Ini adalah panggung strategis, tempat sang Gubernur muda dari Timur menyampaikan kegelisahan sekaligus visinya tentang Indonesia di tengah dunia yang sedang berubah cepat.

    “Geopolitik bukan isu orang pusat saja,” ujar Gubernur Melki kepada SelatanIndonesia.com usai sarasehan yang dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. “Kita di Timur juga merasakan dampaknya, dari krisis energi sampai ketimpangan pembangunan. Tapi dari sini juga, solusi bisa lahir.”

    Melki tak sedang berbasa-basi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia menggagas platform dialog antara provinsi kepulauan seperti NTT dengan kementerian strategis terkait ketahanan pangan, energi, dan mitigasi perubahan iklim. Di forum ini, ia kembali menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan responsif terhadap perubahan geopolitik global.

    Ketegangan ekonomi dunia, pemanasan global, konflik energi, hingga transformasi digital telah menciptakan efek domino yang sampai ke desa-desa kecil di Pulau Flores dan Sumba. “Jangan sampai narasi geopolitik hanya hidup di ruang akademik atau debat elite. Ia harus membumi di kebijakan, termasuk menyentuh nelayan, petani, dan warga yang menyalakan lampu dari panel surya di pelosok,” kata Gubernur Melki.

    Sarasehan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjadi ajang strategis lintas sektor dan lintas daerah. Gubernur Melki menekankan perlunya sinergi nyata antara pusat dan daerah, serta penegasan kembali bahwa Pancasila bukan hanya warisan, melainkan alat baca dan arah navigasi bangsa menghadapi perubahan global.

    Di antara para pembicara, sosok Gubernur Melki mencuri perhatian. Tak hanya karena kapasitasnya sebagai kepala daerah, tetapi karena keberaniannya membawa isu geopolitik ke ruang-ruang konkret diantaranya pangan, air, energi, dan solidaritas kebangsaan. “Kita harus berani memikirkan Indonesia dari Timur. Dari sini, Indonesia bisa belajar banyak hal mulai daya tahan, solidaritas lokal, dan inovasi dalam keterbatasan,” katanya.

    Saat acara usai, para peserta berkerumun, berdiskusi hangat. Tapi Gubernur Melki sudah lebih dulu pamit. Agenda di Jakarta padat, tapi pikirannya tetap ke NTT ke petani jagung di Timor, anak-anak sekolah di Adonara, dan nelayan yang bertahan di Laut Sawu. Di balik panggung Senayan, Gubernur Melki sedang menata geopolitik dari pinggiran demi Indonesia yang lebih adil dan berdaulat.*/laurens leba tukan

     

  • Kapolri Dinilai Gagal Melindungi Anak, Ibu-ibu NTT Mengadu di Senayan

    Kapolri Dinilai Gagal Melindungi Anak, Ibu-ibu NTT Mengadu di Senayan

    Desakan dari DPR dan aktivis perempuan mengungkap bobroknya sistem internal Polri setelah kasus pemerkosaan anak oleh mantan Kapolres Ngada terkuak.

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Tangis tak kunjung reda dari mulut bocah lima tahun itu ketika Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang  mendatangi rumah orang tuanya di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang beberapa pekan silam.   Umbu Rudi menenangkan korban kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia tak berbicara banyak, hanya menggenggam tangan kecil korban dan ibunya, memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.

    “Saya pastikan semua korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum. Ini bukan hanya kejahatan terhadap anak, ini kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata politisi Golkar dari Dapil NTT 2 itu.

    Kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur oleh perwira polisi aktif itu mengguncang publik Nusa Tenggara Timur. Lebih dari sekadar kekerasan seksual, fakta-fakta di lapangan menunjukkan dugaan kuat bahwa Fajar melakukan tindakan tersebut secara sistematis, penuh manipulasi, bahkan menggunakan obat-obatan untuk membius korban. Orang tua korban bahkan tidak mengetahui selama berbulan-bulan bahwa anak mereka tengah mengalami trauma berat dan kerusakan psikologis mendalam.

    Tekanan terhadap institusi hukum datang dari berbagai penjuru. Ketua Tim Penggeraka PKK Provinsi NTT, Asty Laka Lena bersama Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) NTT pada Selasa (20/5/2025) menggelar rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta. Mereka terdiri dari Rm. Leo Mali, Libby Sinlaeloe, Tory Ata dan sejumlah ajtivis perlindungan perempuan dan anak.

    Anggota Komisi III DPR RI asal NTT, Umbu Rudi Kabunang bersuara lantang dalam rapat dengar pendapat umum tersebut. Ia menyebut kasus ini sebagai bukti kegagalan menyeluruh institusi kepolisian.

    “Seorang Kapolres bisa memperkosa anak berusia lima tahun—ini kehancuran moral total. Saya nyatakan sistem pengangkatan jabatan di Polri telah gagal,” tegas Umbu, yang juga pernah menjadi pengacara publik.

    Ia tak hanya mengkritik pelaku, tetapi juga menyentil pucuk pimpinan Polri. “Kapolri harus mengevaluasi dari akar—dari rekrutmen, pendidikan, hingga proses kaderisasi. Jangan-jangan ini bukan kasus pertama, hanya yang ketahuan saja,” katanya.

    Umbu juga menuding institusi Polri lalai menunjukkan empati kepada korban. “Saya tidak dengar ada pernyataan resmi dari Polri yang menyentuh sisi kemanusiaan para korban. Ini menyakitkan,” tambahnya.

    Desakan dari Umbu dan Asty bergema bersama suara keras dari para aktivis perempuan di NTT. Salah satunya datang dari Lobby Sinlaeloe, aktivis dari Rumah Peremouan Kupang. Ia menyebut kasus ini sebagai “puncak gunung es” dari relasi kuasa dalam lembaga penegak hukum yang tak pernah disentuh reformasi serius.

    “Ketika pelakunya adalah aparat negara, anak-anak tak punya tempat berlindung. Bayangkan, mereka dibungkam dengan ancaman, dimanipulasi, bahkan dibius. Ini kerja sistematis. Dan kita semua tahu, ini bisa terjadi karena struktur kita membiarkan,” ujar Lobby.

    APPA NTT, jaringan yang terdiri dari organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan gereja, turut bersuara. Mereka tidak hanya mengawal proses hukum, tapi juga menuntut pembenahan institusional dalam tubuh kepolisian. Dalam dokumen yang mereka serahkan ke Komisi XIII DPR, mereka menyebutkan bahwa “Fajar bukan satu-satunya, dan ini bukan sekadar aib, tapi darurat moral dan hukum.”

    Sementara itu, proses hukum terhadap AKBP Fajar masih berjalan lambat. Meski telah ditahan, belum ada keterangan resmi mengenai pasal-pasal yang dikenakan, terutama soal penggunaan obat-obatan untuk membius korban. Aktivis menuding polisi lamban dan tidak transparan.

    “Kami tidak mau kasus ini lenyap seperti banyak kasus lain yang melibatkan aparat. Ini harus menjadi momentum reformasi kepolisian. Kalau perlu, bentuk tim independen untuk mengusut sampai ke atas,” kata Umbu tegas.

    Bagi Asty Laka Lena, perjuangan ini tidak berhenti di meja hukum. Ia tengah merancang skema pemulihan jangka panjang bagi anak-anak korban, mulai dari trauma healing untuk menjaga mental anak. “Saya ingin mereka tumbuh menjadi perempuan kuat, dan tak seorang pun boleh merenggut masa kecil mereka lagi,” ucap Asty dengan mata berkaca-kaca.*/laurens leba tukan

  • Darah Rote di Tubuh Gubernur Maluku

    Darah Rote di Tubuh Gubernur Maluku

    Hendrik Lewerissa menelusuri jejak leluhur dari Edalode, kampung terpencil di Selatan Indonesia. Di sana, sejarah keluarga yang lama terpendam menemukan jalannya pulang, sekaligus membuka lembaran baru hubungan kultural antara Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

    ROTENDAO,SELATANINDONESIA.COM – Tak banyak yang menyangka bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyimpan akar yang tertanam jauh di selatan Nusantara, di tanah kering bebatuan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Edalode, sebuah dusun kecil di Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, tempat neneknya dilahirkan dan meninggalkan jejak sejarah keluarga yang nyaris terlupakan. Nenek sang Gubernur Maluku ini bernama Regina Pakuleo.

    Minggu pagi (18/5/2025), Lewerissa kembali ke tanah leluhur itu. Didampingi istrinya, Maya Baby Rampen, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Agus Ririmase, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, rombongan ini menyeberangi lautan dari Kupang menggunakan kapal SAR KN Antareja milik Basarnas. Mereka berlabuh di Pelabuhan Ba’a, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Edalode.

    Di sana, suasana haru menyelimuti pertemuan di rumah almarhum Alter Manubulu, kerabat dekat dari garis nenek Gubernur Lewerissa. Nama-nama lama disebut ulang, para leluhur yang dahulu hidup dalam keheningan kampung, kini kembali hidup dalam ingatan dan darah keturunan mereka.

    Rote–Ambon: Jembatan Sejarah dan Darah

    Kunjungan ini tak hanya mempererat hubungan pribadi. Ia juga membuka kembali lembar sejarah lama tentang migrasi orang Rote ke Maluku, yang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka.

    Informasi yang dihimpun SelatanIndonesia.com, pada masa penjajahan Belanda, orang-orang dari Rote, Sabu, dan daerah kepulauan NTT lainnya banyak direkrut sebagai tenaga administrasi, guru, pelaut, serta serdadu Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Karena pendidikan Barat yang diperoleh dari zending dan misi Protestan di Rote, banyak dari mereka dianggap mumpuni dan disiplin. Mereka kemudian ditempatkan di berbagai wilayah Hindia Belanda, termasuk di kepulauan Maluku.

    Beberapa dari mereka menetap dan menikah di tanah baru, seperti di Ambon, Seram, dan Saparua. Meski hidup di tempat asing, identitas kultural sebagai orang Rote tetap dijaga. Itu terlihat dalam cara bicara, nilai hidup, musik tradisional sasando yang tetap dimainkan, hingga makanan khas yang diwariskan secara turun-temurun. Garis silsilah ini perlahan larut dalam masyarakat lokal, tetapi sesekali muncul Kembali seperti dalam sosok Hendrik Lewerissa.

    “Darah orang Rote itu darah petarung. Tahan banting dan setia pada tanahnya, meski ia merantau jauh,” ujar seorang tua adat dari Edalode, yang menyambut kedatangan Gubernur dengan sirih pinang dan selendang tenun khas Rote.

    Ziarah Identitas

    Bagi Lewerissa, perjalanan ini bukan sekadar nostalgia. Ia menyebutnya sebagai ziarah identitas. “Saya tumbuh sebagai anak Ambon, tetapi hari ini saya merasakan bahwa sebagian dari jiwa saya telah lama hidup di tanah Rote. Saya pulang untuk menyatukan dua dunia dalam diri saya,” katanya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut hangat pengakuan itu. Ia menegaskan pentingnya jalinan antarwilayah di Indonesia Timur yang memiliki sejarah migrasi dan ikatan darah yang panjang. “Ini bukan hanya cerita keluarga. Ini narasi kolektif tentang bagaimana bangsa ini dibentuk dari pelayaran, perantauan, dan pertemuan antarpulau,” ujarnya.

    Setelah acara keluarga di tempat leluhur eks kerajaan Korbafo era dulu, Gubernur Lawerissa sempat ziarah ke makam raja Korbafo terakhir, Ch. P. Manubulu. Di sana, ia berdiri menghadap makam raja Korbafo. Ditemani angin dan hawah magis Rote Ndao, seolah ia mendengarkan bisikan leluhurnya yang telah lama menunggu kepulangan ini.

    Rombongan kemudian kembali ke Kupang, tapi sebuah penggal sejarah kini telah dijahit kembali. Di tubuh seorang Gubernur Maluku, darah Rote kembali menemukan nadinya.*/laurens leba tukan

     

  • Dua Gubernur, Satu Pattimura

    Dua Gubernur, Satu Pattimura

    Menyatukan Maluku dan NTT dalam Jiwa Pattimura

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Siang itu, matahari menggantung tepat di atas selat Pukuafu, membiaskan cahaya keemasan di atas geladak Kapal Basarnas Kupang. Ombak kecil menyentuh lambung kapal saat dua pemimpin dari dua provinsi bertetangga melangkah bersama ke buritan kapal. Mereka adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

    Minggu, (18/5/2025), menjadi hari yang tidak biasa bagi masyarakat Rote Ndao, pulau paling selatan Nusantara. Di antara semilir angin musim peralihan dan suara burung camar, Gubernur Maluku tiba. Ia tak hanya sebagai tamu kenegaraan, tapi sebagai simbol persaudaraan yang menjangkau melampaui batas administratif provinsi. Ia datang untuk menyapa keluarga besar Ikatan Warga Asal Maluku (IWASMA) di Rote Ndao. Sang Gubernur mengunjungi situs Edalode, dan menapakkan kaki di Titik Nol Kilometer Selatan Indonesia, tanah di ujung bumi Flobamorata.

    Kehadiran Lewerissa di NTT bukan tanpa alasan emosional. Malam sebelumnya, Sabtu (17/5/2025), ia berdiri satu panggung dengan Gubernur Melki dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma di Alun-alun Kota Kupang. Ribuan orang memadati lapangan terbuka dalam perayaan Hari Perjuangan Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura ke-208. Acara itu dirangkai penuh nuansa budaya Maluku, kidung pengharapan, dan semangat sejarah.

    “Pattimura bukan hanya milik Maluku,” ujar Wakil Gubernur Johanis Asadoma dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan. “Dia adalah milik kita semua, simbol keberanian, keteguhan, dan rasa kebangsaan yang melampaui pulau dan provinsi.”

    Wagub Asadoma, mantan jenderal polisi kelahiran Alor, berbicara dengan nada yang penuh emosi. Ia mengaitkan perjuangan Pattimura dengan tantangan pembangunan masa kini di wilayah timur Indonesia. Soal keterisolasian, kemiskinan struktural, dan perlunya semangat kolektif dalam membangun daerah kepulauan.

    Acara yang digagas IWASMA NTT itu mengusung tema “Menyatu Kolaborasi Membangun Flobamorata Berkelanjutan”. Tema yang terdengar idealis, tapi di Kupang malam itu, terasa membumi. Anak-anak muda Maluku di NTT menari cakalele, para tetua menyanyikan lagu-lagu pujian dalam dialek Ambon, sementara pejabat pemerintah berbaur bersama warga tanpa sekat protokoler.

    Menurut Elly Wairata, Ketua IWASMA NTT, perayaan ini lebih dari sekadar mengenang Kapitan Thomas Matulessy. “Ini adalah ikhtiar merawat identitas sekaligus membangun ikatan sosial baru,” katanya.

    Gubernur Lewerissa tampak terharu saat melihat antusiasme warga diaspora Maluku yang telah lama menjadi bagian dari denyut kehidupan NTT. Di Rote, ia tidak datang membawa pidato panjang. Ia datang membawa pelukan, ciuman hidung, sapaan, dan cerita tentang rumah yang terus melebar di antara dua pulau.

    Sejarah mencatat bahwa banyak warga Maluku merantau ke Nusa Tenggara Timur sejak zaman kolonial. Mereka datang sebagai guru, pendeta, tentara, pegawai pemerintah dan menetap. Di banyak kota kecil NTT, nama-nama seperti Latumahina, Tetelepta, dan Wattimena bukan lagi “orang Maluku,” tapi “orang sini.”

    Melki Laka Lena, Gubernur NTT, menyadari akar ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa semangat Pattimura harus menjadi jembatan untuk membangun masa depan bersama. “Kita semua anak timur, kita anak pulau. Kita harus saling dukung untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata,” kata Gubernur Melki.

    Di tengah euforia pesta rakyat, perayaan ini sesungguhnya membawa pesan geopolitik yang penting yaitu menyatukan wilayah timur Indonesia sebagai poros pertumbuhan nasional, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan Jakarta. Gagasan Flobamorata—Flores, Sumba, Timor, Alor, Maluku—bukan lagi utopia, tapi peta baru solidaritas pembangunan.

    Dan mungkin, seperti yang dicontohkan Kapitan Pattimura dua abad lalu, perjuangan tak harus selalu dengan senjata. Tapi dengan keberanian menjaga nilai, menyambung tali persaudaraan, dan menatap jauh ke depan, menembus batas laut dan birokrasi.

    Perjalanan lintas provinsi ini menunjukkan bagaimana sejarah dan budaya bisa menjadi dasar kerja sama lintas wilayah. Apakah kunjungan serupa akan dilakukan pula ke daerah lain di timur Indonesia? Waktu akan menjawabnya. Tapi hari ini, laut bukan lagi yang memisahkan. Ia justru menjadi penghubung.*/meldo/laurens leba tukan