WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Pagi Rabu (13/8/2025), langit Waibakul masih berkabut tipis ketika ratusan aparatur sipil negara, PPPK, dan tenaga kontrak daerah berbaris rapi di lapangan Kantor Bupati Sumba Tengah. Di hadapan mereka, Bupati Drs. Paulus S. K. Limu berdiri tegak, didampingi Wakil Bupati Martinus Umbu Djoka, Sekretaris Daerah Bernad Gela, dan jajaran pimpinan perangkat daerah. Nada suaranya tegas, tanpa basa-basi.
“Disiplin bukan hanya soal hadir di apel Senin,” ujarnya lantang, “tetapi hadir setiap hari kerja dengan tanggung jawab penuh.” Ia menatap barisan ASN yang tak sepenuhnya lengkap. Bagi yang mangkir tanpa keterangan, Bupati langsung memerintahkan rapat khusus usai apel. Bahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) dengan lebih dari lima staf berizin dalam satu hari pun masuk daftar evaluasi.
Sorotan Bupati tak berhenti di situ. Ia menyinggung rapat bulanan yang digelar rutin setiap tanggal 10–13. Meski berjalan mulus dalam tiga hingga empat bulan terakhir, hasilnya dinilai belum memuaskan. “Rapat itu harus melahirkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konkret. Administrasi dan fisik. Bukan hanya catatan,” kata Paulus. Mulai bulan depan, setiap OPD diwajibkan membuat rencana aksi berbasis rekomendasi rapat sebelumnya, lengkap dengan evaluasi capaian.
Dinas PUPR mendapat sorotan khusus. Hasil uji petik Bupati menemukan empat bidang kerja yang belum sepenuhnya mengikuti instruksi. “Ini tidak boleh berulang,” tegasnya.
Menutup arahan, Bupati Paulus menuntut penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terkoordinasi, sinergis, dan kolaboratif, mengacu pada RPJMD serta selaras dengan program strategis nasional dan provinsi. Ia bahkan berencana melakukan “presentasi acak” terhadap Renstra OPD sebagai mekanisme evaluasi mendadak.
“Marilah terus bekerja untuk berbuat baik bagi tana waikanenana loku waikalala demi soli oli mila peda oli jara,” ujarnya, memanggil semangat lokal yang berarti bekerja demi tanah, air, dan kehidupan masyarakat.
Pagi itu, pesan Bupati jelas: di Sumba Tengah, kedisiplinan dan aksi nyata adalah mata uang utama pelayanan publik.*/ProkopimSTeng/Laurens Leba Tukan
Komentar