KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. Umbu Rudi Kabunang mengingatkan kembali fondasi dasar kehidupan berbangsa: Pancasila.
Pesan itu ia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (8/2/2026), di hadapan sekitar 150 tokoh masyarakat dan pemuda. Di ruang pertemuan yang dipenuhi semangat dialog itu, Umbu Rudi berbicara lugas: tanpa Pancasila, Indonesia berpotensi terpecah oleh perbedaan yang tak terkelola.
“Kalau tidak ada Pancasila, saya yakin negara ini sudah pecah. Kita bisa hidup rukun sampai hari ini karena ada alat perekat bangsa, yaitu Pancasila,” ujarnya.
Fondasi yang Tak Boleh Luntur
Menurut Umbu Rudi, pascareformasi, MPR memegang mandat strategis: melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memasyarakatkan Empat Pilar kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menilai, gaung penguatan ideologi negara sempat meredup setelah era Reformasi. Pada masa sebelumnya, internalisasi nilai Pancasila dilakukan secara sistematis melalui program P4 dan Pendidikan Moral Pancasila. Namun, perubahan politik membawa pendekatan baru yang tidak selalu diikuti dengan strategi penguatan ideologi yang adaptif.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan NTT II, Umbu Rudi menyinggung kekhawatiran yang pernah disampaikan almarhum Taufik Kiemas saat menjabat Ketua MPR pada 2011–2012. Ketika itu, ancaman disintegrasi dinilai tidak lagi datang dalam bentuk fisik, melainkan melalui infiltrasi gagasan dan narasi di ruang digital.
“Lewat media sosial, narasi yang menjelekkan Pancasila bisa dengan mudah masuk sampai ke pelosok. Ini yang harus kita waspadai,” katanya.
Belajar dari Sejarah Bangsa Lain
Umbu Rudi mengajak peserta melihat pengalaman sejumlah negara yang terjerumus dalam konflik berkepanjangan akibat rapuhnya ideologi pemersatu, seperti Yugoslavia, Irak, Libya, dan Suriah. Perpecahan, kata dia, sering kali berawal dari melemahnya kesepakatan bersama tentang identitas dan arah bangsa.
Indonesia, dengan hampir 300 juta penduduk dan ribuan suku bangsa, memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar. Karena itu, fondasi ideologis tidak boleh sekadar menjadi hafalan, melainkan harus dihidupi dalam praktik sehari-hari.
Pendidikan sebagai Titik Awal
Penguatan ideologi, menurut Umbu Rudi, harus dimulai dari bangku sekolah. Ia mendorong agar pembacaan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kembali ditegaskan sebagai bagian dari rutinitas sebelum kegiatan belajar mengajar.
“Kalau ini luntur, itu hanya soal waktu negara ini pecah. Pendidikan ideologi harus dimulai sejak dini,” ujarnya.
Ia menegaskan, Empat Pilar bukanlah konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Pancasila menjadi dasar nilai, UUD 1945 memberi kerangka hukum, NKRI menjamin keutuhan wilayah, dan Bhinneka Tunggal Ika meneguhkan komitmen hidup dalam keberagaman.
Di tengah pembangunan yang terus digenjot dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Umbu Rudi mengingatkan bahwa kemajuan material tidak akan berarti tanpa ketahanan ideologi.
“Kita harus berpikir bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk anak dan cucu kita. Jangan sampai mereka hidup di negara yang terpecah,” katanya.
Di Kupang, pesan itu disampaikan dengan nada serius—sekaligus harapan—bahwa persatuan Indonesia tidak boleh diserahkan pada kebetulan, melainkan harus terus dirawat sebagai kesadaran kolektif.*/llt
Komentar