KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Bukan sekadar piala yang dibawa pulang Pemerintah Kota Kupang dari Jakarta. Sebanyak 15 sepeda motor dan satu unit printer KTP elektronik menjadi bonus atas capaian Kota Kupang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, Kota Kupang berhasil meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) tingkat kota Regional Nusa Tenggara–Maluku.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan CNBC Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Atas pencapaian itu, Pemerintah Kota Kupang mendapatkan apresiasi berupa 15 unit sepeda motor dan satu unit printer Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat mobilitas petugas sekaligus mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Dalam kategori pemerintah kota Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Kota Kupang berada pada peringkat kedua setelah Kota Bima. Sementara posisi ketiga ditempati Kota Mataram.
Adapun untuk kategori pemerintah kabupaten, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, meraih penghargaan terbaik pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Sumbawa Barat dan posisi ketiga Kabupaten Pulau Morotai.
Penghargaan ini tidak diberikan semata-mata berdasarkan penilaian administratif. Sejumlah indikator menjadi dasar evaluasi, antara lain capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.
Dengan indikator tersebut, kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah percepatan transformasi digital.
Menurut Mendagri Tito, data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu basis data pemerintah yang paling lengkap. Data tersebut tidak hanya memuat identitas penduduk, tetapi juga dilengkapi informasi biometrik berupa pengenalan wajah, sidik jari, hingga iris mata.
Sistem administrasi kependudukan itu telah terintegrasi melalui jaringan pelayanan di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Mendagri Tito mengatakan, keberadaan basis data tersebut menjadi modal penting untuk membangun pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
Ke depan, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi lainnya.
Dengan demikian, administrasi kependudukan tidak lagi sekadar urusan penerbitan KTP, kartu keluarga, atau akta pencatatan sipil. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi fondasi bagi pembangunan pemerintahan digital.
Mendagri juga menekankan pentingnya kompetisi dan pemberian penghargaan antardaerah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah.
Daerah yang berhasil menunjukkan capaian positif diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk mengembangkan inovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Selain persoalan administrasi kependudukan, Tito turut mengingatkan kepala daerah agar memperkuat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan kontribusi nyata seluruh pemerintah daerah. Indikatornya antara lain konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, realisasi belanja pemerintah, serta kemampuan daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel, berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
“Semoga kepala-kepala daerah yang mendapatkan penghargaan di sini bisa terpicu, termotivasi. Kami dari CNBC Indonesia siap mendukung segala program-program untuk tujuan positif memajukan perekonomian Indonesia. Kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut ke depan,” ujarnya.
Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Kupang.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata-mata hasil kerja seorang kepala daerah.
“Penghargaan ini bukan tentang hebatnya saya, melainkan karena anugerah Tuhan, dukungan masyarakat, serta dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” kata Wali Kota Christian.
Ia berharap penghargaan tersebut tidak membuat jajaran Pemerintah Kota Kupang cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi dorongan untuk terus membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Wali Kota Christian, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya penghargaan yang diterima di panggung nasional, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan sehari-hari.
“Bagi kami, penghargaan yang sesungguhnya bukan hanya yang diterima di panggung, melainkan ketika masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, ramah, dan berkualitas. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Kini, tantangan Pemerintah Kota Kupang bukan sekadar mempertahankan penghargaan Terbaik II tersebut. Sebanyak 15 sepeda motor dan printer KTP-el yang diterima juga diharapkan benar-benar berujung pada pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau warga.
Sebab, bagi masyarakat, prestasi pemerintah bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang dipajang, melainkan dari seberapa cepat urusan mereka diselesaikan.*/Ansel Ladjar/llt




Komentar