BETUN,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah hujan yang mengguyur Rumah Kuning Haitimuk, Kabupaten Malaka, Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka tidak hanya menjadi arena konsolidasi politik internal partai. Forum lima tahunan itu juga menjelma menjadi ruang artikulasi harapan masyarakat perbatasan RI-RDTL yang selama ini menanti percepatan pembangunan.
Musda yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) tersebut kembali mempercayakan Adrianus Bria Seran (ABS) memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka untuk periode 2026–2031. Keputusan itu menegaskan kuatnya posisi ABS di tubuh Golkar Malaka sekaligus menjadi sinyal bahwa mayoritas kader masih menghendaki keberlanjutan kepemimpinan yang selama ini mengantarkan partai berlambang pohon beringin itu meraih dominasi politik di daerah tersebut. Ibarat kata, ABS Masih Seasin Air Laut dalam kalkulasi politik Golkar di Kabupaten Malaka.
Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, F.X. Alain Niti Susanto, bahkan menyebut Malaka sebagai salah satu etalase keberhasilan politik Golkar di NTT. Dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur hingga pemilihan kepala daerah, Golkar selalu tampil sebagai pemenang.
Menurut Alain, capaian tersebut menjadikan Golkar Malaka sebagai model konsolidasi politik yang layak diteladani oleh kabupaten lain di NTT.
“Golkar Malaka menjadi contoh keberhasilan politik yang lengkap. Kemenangan itu tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari kerja organisasi yang terstruktur hingga tingkat bawah,” ujarnya saat membuka Musda.
Dominasi politik Golkar di Malaka memang terlihat nyata. Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 berasal dari kader yang didukung penuh Golkar dan Partai Perindo. Di legislatif, partai tersebut juga berhasil mempertahankan posisi Ketua DPRD Kabupaten Malaka. Pada Pilpres dan Pilgub terakhir, pasangan yang didukung Golkar juga meraih kemenangan di daerah perbatasan itu.
Meski demikian, Alain mengingatkan bahwa kemenangan politik tidak boleh membuat kader terlena. Ia meminta kepengurusan baru untuk segera melakukan konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa, memperkuat kaderisasi generasi muda, memperbesar ruang bagi kader perempuan, serta membangun program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Partai yang besar harus mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin baru. Regenerasi menjadi syarat penting agar kemenangan dapat terus dipertahankan,” kata Alain yang saat itu hadir di Malaka didampingi Sekretaris DPD I Golkar NTT, Wehelmintje Sarce Libby Sinlaeloe, Bendahara Restu Herdani Dupe, dan sejumlah pengurus DPD I Golkar NTT diantaranya Agustinus Nahak, Vinsen Bureni, Jemmy Lasa, Eddy Naga, dan Fenty Nope serta sejumlah pengurus PD AMPG NTT.
Bagi ABS yang pencalonan di periode ketiga menjadi Ketua DPD II Golkar Malaka setelah mendapat diskresi dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia itu, bahwa mandat yang kembali diberikan Golkar merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat struktur partai hingga ke tingkat paling bawah.
Dalam pidato politiknya, Ketua DPRD Kabupaten Malaka itu menegaskan bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga oleh soliditas organisasi dan kedekatan kader dengan masyarakat.
“Konsolidasi organisasi akan menjadi agenda utama kami. Struktur partai harus kuat sampai ke desa dan dusun sehingga Golkar tetap hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Namun, perhatian utama dalam Musda kali ini tidak hanya tertuju pada dinamika internal partai. Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (SBS) memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan pesan strategis mengenai masa depan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Menurut Bupati SBS, daerah perbatasan semestinya tidak dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan beranda depan yang mencerminkan wajah Indonesia di mata negara tetangga.
“Perbatasan adalah show window Indonesia. Apa yang dilihat masyarakat negara tetangga tentang Indonesia sangat ditentukan oleh kondisi daerah perbatasan,” katanya di hadapan peserta Musda.
Karena itu, ia berharap kader-kader Golkar yang berada di tingkat provinsi maupun pusat dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata bagi masyarakat perbatasan.
Bagi Malaka, kebutuhan tersebut bukan semata soal pembangunan fisik. Jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga konektivitas ekonomi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Bupati SBS menilai, kemajuan kawasan perbatasan merupakan bagian dari agenda strategis nasional. Keberhasilan membangun daerah perbatasan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah terdepan.
”Saya tiga kali menjadi calon Bupati Malaka, tiang penyokong utamanya adalah Partai Golkar. Terima kasih dukungan penuh dari Partai Golkar,” sebut Bupati SBS.
Di tengah suasana politik nasional yang kerap diwarnai polarisasi, Bupati SBS juga mengapresiasi iklim demokrasi yang berkembang di Malaka. Kehadiran para pimpinan partai politik dalam Musda Golkar dinilainya menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak menghalangi kerja sama untuk kepentingan masyarakat.
“Kita mungkin berada di kamar yang berbeda, tetapi tetap tinggal dalam rumah besar yang sama, yaitu Republik Indonesia,” ujarnya.
Pesan tersebut seolah menjadi benang merah Musda II Golkar Malaka. Di satu sisi, forum itu menandai keberlanjutan kepemimpinan ABS dan penguatan konsolidasi politik Golkar. Di sisi lain, Musda menjadi panggung bagi munculnya agenda pembangunan yang lebih besar, yakni mendorong kawasan perbatasan Malaka menjadi wajah kemajuan Indonesia di ujung selatan Pulau Timor.
Musda Golkar Malaka dihadiri seluruh pimpinan Partai Golkar Kecamatan se Kabupaten Malaka, Pimpinan Ormas dan Orsap Golkar Malaka, para pimpinnan partai politik di kabupaten Malaka, KPU Malaka, Bawaslu Malaka serta Forkopimda Malaka.
Dengan modal kemenangan politik yang nyaris sempurna dalam beberapa pemilu terakhir, tantangan berikutnya bagi Golkar Malaka bukan lagi sekadar mempertahankan dominasi elektoral. Yang lebih penting adalah membuktikan bahwa kekuatan politik tersebut mampu diterjemahkan menjadi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.*/llt
Komentar