KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali menorehkan capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab SBD kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT di Kupang, Selasa (26/5/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama Ketua DPRD SBD Rudolf Radu Holo.
Raihan opini WTP tersebut menjadi penanda bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dinilai telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan pengungkapan yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Dalam keterangannya, Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla menyebut capaian itu sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas dan disiplin pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan sinergi kolektif seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten SBD, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan ukuran penting terhadap kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Di tengah tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran yang bersih, opini dari BPK menjadi indikator penting tingkat kepercayaan terhadap penggunaan APBD.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat mampu mempertahankan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan berbagai publikasi BPK NTT dan dokumen pemerintah daerah, SBD terus memperbaiki kualitas laporan keuangan serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.
Secara umum, opini audit yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah terbagi dalam beberapa tingkatan.
Tingkat paling rendah adalah Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini ini diberikan apabila auditor tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup sehingga tidak dapat menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.
Di atasnya terdapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, laporan keuangan pada dasarnya telah disajikan wajar, namun masih terdapat sejumlah pengecualian atau catatan material yang perlu diperbaiki.
Sementara itu, opini tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara memadai, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, BPK tetap menekankan bahwa opini WTP bukan berarti tidak ada temuan sama sekali. Dalam praktik pemeriksaan, pemerintah daerah tetap diminta menindaklanjuti sejumlah rekomendasi administratif maupun penguatan sistem pengawasan internal agar kualitas tata kelola keuangan terus meningkat.
Capaian WTP yang kembali diraih Sumba Barat Daya sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap belanja daerah benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.*/kominfoSBD/llt
Komentar