WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Sekda Kabuoaten Sumba Tengah, Bernardus B. Gela memimpin rapat kesiapan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Sumba Tengah. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Bupati Sumba Tengah, Selasa (26/5/2026) itu menegaskan arah baru kebijakan pangan daerah yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga penguatan ekonomi berbasis produksi lokal.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah menempatkan program MBG 3T sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemandirian pangan di tingkat kabupaten. Secara nasional, terdapat 37 dapur 3T yang akan dibangun, termasuk di Sumba Tengah. Hingga saat ini, 12 dapur telah tercatat dalam portal Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, skema pelaksanaan dapur 3T memiliki ketentuan ketat: seluruh bahan baku tidak diperbolehkan berasal dari luar daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal agar dapur MBG benar-benar bertumpu pada produksi masyarakat setempat.
Salah satu penopang utama yang disorot dalam rapat tersebut adalah pengembangan Program PK POM, sebuah inisiatif Bupati Paulus S. K. Limu di Sumba Tengah yang digagas untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan melalui pengelolaan kebun dan produksi pertanian masyarakat. Program ini dirancang agar mampu memasok kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan, sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi petani lokal.
Dalam implementasinya, seluruh kebun PK POM direncanakan menjadi pemasok utama bahan baku dapur MBG. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Selain dapur 3T, rapat juga menyoroti perkembangan dapur aglomerasi yang dirancang untuk melayani ribuan penerima manfaat melalui produksi makanan skala besar. Dari 12 titik yang direncanakan, baru satu dapur yang saat ini telah beroperasi.
Pemerintah daerah menekankan bahwa dapur aglomerasi harus berada dalam satu yayasan agar dapat terdaftar dalam sistem BGN. Setelah terverifikasi, pembangunan dan operasional dapur ditargetkan rampung dalam waktu 45 hari.
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga menegaskan pentingnya koordinasi antara mitra MBG dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Melalui skema MBG 3T yang dipadukan dengan penguatan Program PK POM, pemerintah daerah berharap terbentuk ekosistem pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi nadi baru pertumbuhan ekonomi lokal di Sumba Tengah.*/prokopimSTeng/llt
Komentar