JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah tekanan transformasi industri perbankan nasional dan tuntutan penguatan modal inti bank daerah, kolaborasi antarlembaga keuangan kini menjadi strategi utama untuk menjaga daya saing. Momentum itu kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja Tahunan 2026 Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim yang digelar di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Forum yang mengusung tema “Penyelarasan Strategik KUB Bank Jatim” tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali Bank NTT. Kehadiran Pemerintah Provinsi NTT dinilai menjadi sinyal kuat dukungan daerah terhadap penguatan ekosistem perbankan pembangunan daerah melalui skema KUB.
Dalam beberapa tahun terakhir, KUB menjadi instrumen penting konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) sebagaimana diarahkan regulator melalui kebijakan penguatan struktur permodalan dan tata kelola industri perbankan nasional. Melalui skema ini, bank induk tidak hanya berperan sebagai penyokong modal, tetapi juga mitra strategis dalam transformasi bisnis, digitalisasi layanan, penguatan manajemen risiko, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur Melki Laka Lena yang didampingi Dirut Bank NTT Charlie Paulus dan sejumlah Direksi menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Provinsi NTT dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sektor perbankan daerah di tengah tantangan transformasi industri jasa keuangan nasional.
“Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung penguatan sektor perbankan daerah, memperluas kolaborasi antar lembaga keuangan, serta mendorong peningkatan pelayanan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Melki kepada wartawan.
Menurut dia, skema Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank NTT dan Bank Jatim tidak hanya penting dalam memperkuat struktur permodalan bank daerah, tetapi juga membuka ruang transformasi kelembagaan dan peningkatan daya saing BPD di era digital.
“Kami melihat sinergi KUB ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi Bank NTT, baik dari sisi tata kelola, digitalisasi layanan, penguatan SDM, maupun ekspansi bisnis yang lebih sehat dan kompetitif,” katanya.
Gubernur Melki juga menilai kolaborasi antardaerah melalui KUB akan memberikan dampak lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi regional, khususnya dalam memperkuat akses pembiayaan sektor produktif di NTT.
“Kerja sama antara Bank NTT dan Bank Jatim harus mampu menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sinergi antarbank pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kami berharap forum seperti ini menjadi ruang konsolidasi untuk membangun perbankan daerah yang semakin modern, profesional, dan mampu bersaing di tingkat nasional,” kata Gubernur Melki.
Sejak penandatanganan Shareholder Agreement pada akhir 2024, hubungan kedua bank terus diperkuat melalui berbagai kerja sama bisnis dan operasional. Bank Jatim bahkan telah merealisasikan penyertaan modal kepada Bank NTT sebagai bagian dari pembentukan struktur KUB dan penguatan permodalan bank daerah.
Dalam rapat kerja tahunan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah agenda strategis, mulai dari tata kelola perusahaan, audit internal, laporan konsolidasi keuangan, penguatan treasury, teknologi informasi, human capital, hingga penyelarasan strategi bisnis antaranggota KUB.
Pemerintah Provinsi NTT memandang keterlibatan aktif dalam forum ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat sektor jasa keuangan daerah agar mampu menopang pembangunan ekonomi secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antardaerah melalui KUB juga diharapkan mampu mempercepat transformasi BPD agar lebih kompetitif di tengah ekspansi layanan keuangan digital dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Selain dihadiri jajaran direksi dan komisaris KUB induk maupun anak, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, para kepala daerah anggota KUB, serta pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Timur dan daerah anggota KUB lainnya.*/llt
Komentar