KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah geliat aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, dan struktur usaha yang masih rapuh, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melontarkan peringatan tegas: Nusa Tenggara Timur tidak bisa terus bertumpu pada ekonomi konsumsi. Defisit perdagangan yang mencapai Rp51 triliun per tahun menjadi sinyal bahwa fondasi produksi daerah masih lemah dan membutuhkan pembenahan serius.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Melki saat menutup rangkaian Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi NTT di Kupang, Sabtu (2/5/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 hingga 3 Mei tersebut diikuti ratusan pengusaha muda dari berbagai kabupaten/kota.
“Sudah saatnya kita beralih dari ekonomi konsumsi ke produksi. Defisit Rp51 triliun ini bukan sekadar angka, tetapi pengingat bahwa basis usaha kita masih lemah,” ujar Gubernur Melki.
Menurut dia, keterbatasan jumlah pelaku usaha menjadi salah satu akar persoalan lambannya pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, peran organisasi pengusaha muda dinilai krusial untuk mendorong lahirnya wirausaha baru sekaligus memperkuat sektor riil.
Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTT mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini kembali disalurkan melalui Bank NTT dengan alokasi awal Rp350 miliar. Secara keseluruhan, plafon KUR yang tersedia dapat mencapai Rp1 triliun.
Gubernur Melki bahkan mengusulkan adanya skema khusus bagi anggota HIPMI agar lebih mudah mengakses pembiayaan. “Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan. Pemerintah siap memfasilitasi,” katanya.
Namun, akses pembiayaan saja dinilai tidak cukup. Gubernur Melki menekankan pentingnya perubahan pola pikir pelaku ekonomi. “Kita harus bangun cara pandang: saya berproduksi maka saya ada, bukan saya berbelanja maka saya ada,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengusaha muda untuk jeli menangkap peluang dari berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti program makan bergizi gratis maupun pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satu yang disoroti adalah potensi tambak garam di Rote yang dinilai memiliki prospek besar.
Secara khusus, Gubernur Melki meminta jajaran HIPMI di Rote Ndao mulai merumuskan langkah konkret. “Lihat peluangnya, dan ambil peran di sana,” katanya.
Ketua BPD HIPMI NTT, Restu Herdani Baptista Dupe, menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pengusaha muda di daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak berhenti pada forum.
“Keberhasilan sejati diukur dari apa yang kita kerjakan setelah kita pulang dari tempat ini,” ujar Restu.
Ia berharap seluruh anggota HIPMI dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru untuk membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta sektor perbankan.
Dorongan kolaborasi juga menjadi penekanan utama dalam forum tersebut. Pemerintah daerah, HIPMI, dan perbankan diharapkan dapat bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat, termasuk dengan mengidentifikasi dan mengembangkan lahan-lahan tidur yang potensial menjadi pusat produksi baru.
Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari defisit perdagangan yang besar, keterbatasan jumlah pengusaha, hingga akses pembiayaan—pertemuan ini menjadi penanda bahwa transformasi ekonomi NTT tidak lagi bisa ditunda. Pemerintah daerah kini menaruh harapan besar pada generasi muda pengusaha untuk menjadi penggerak utama menuju kemandirian ekonomi.*/agustin/llt
Komentar