JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilan diplomasi Indonesia yang memperoleh kepercayaan dunia internasional dengan ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026.
“Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan pengakuan dunia terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian sebagai bagian penting dari diplomasi Indonesia,” ujar Umbu Rudi, Kamis (8/1/2026).
Ia menilai, kepercayaan internasional itu juga tercermin dari langkah strategis Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia dalam kabinet pemerintahannya. Sebuah terobosan yang menegaskan keseriusan negara dalam memperkuat perlindungan HAM secara institusional.
Lebih jauh, Umbu Rudi menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM RI merupakan pilihan yang tepat dan sarat makna.
“Sangat tepat Pak Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian HAM dan memberikan kepercayaan kepada Pak Natalius Pigai, sosok yang dikenal luas hingga dunia internasional sebagai aktivis HAM, sebagai Menteri HAM RI,” sebut Umbu Rudi.
Umbu Rudi menambahkan, langkah tersebut sekaligus memperkuat legitimasi moral Indonesia dalam memimpin Dewan HAM PBB di tengah kompleksitas isu hak asasi manusia global yang kerap diwarnai politisasi dan standar ganda.
“Indonesia tidak hanya berbicara HAM di forum internasional, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang kuat di dalam negeri. Inilah yang membuat kepercayaan dunia semakin relevan dan bermakna,” katanya.
Menurut Umbu Rudi, penetapan tersebut bukan hanya capaian diplomatik, melainkan juga penegasan atas posisi Indonesia sebagai negara yang dipandang mampu memimpin agenda global hak asasi manusia secara objektif, inklusif, dan berimbang di tengah dinamika geopolitik dunia.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo yang menempatkan diplomasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global, termasuk dalam isu-isu hak asasi manusia yang kerap sarat kepentingan politik.
Umbu Rudi menegaskan, presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan yang bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun, ia juga mengingatkan bahwa amanah tersebut mengandung tantangan besar.
“Indonesia harus mampu menjaga independensi dan kredibilitas Dewan HAM PBB, menghindari politisasi dan standar ganda, serta menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, khususnya terkait hak atas pembangunan dan keadilan sosial,” katanya.
Selain itu, Umbu Rudi menekankan pentingnya konsistensi antara peran Indonesia di tingkat global dan penguatan perlindungan HAM di dalam negeri. Menurut dia, keduanya harus berjalan seiring dan saling menguatkan agar kepemimpinan Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat.
Ia berharap, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia dapat menghadirkan kepemimpinan Dewan HAM PBB yang adil, objektif, dan berorientasi pada dialog, sekaligus menyuarakan kepentingan negara-negara Global South yang selama ini kerap terpinggirkan dalam diskursus HAM internasional. Selain itu, Indonesia harus menjadi contoh dalam menindak tegas para pelaku intoleran yang mengatasnamakan Suku, Agama, dan Golongan. “Jangan lagi ada tindakan intoleran terhadap kelompok minoritas di Indonesia atas nama agama. Kebebasan mendirikan rumah ibadah dan memeluk agama harus dijamin oleh negara,” tegas Umbu Rudi.
“Penetapan ini bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kemanusiaan dunia,” ujar Umbu Rudi.
Untuk diketahui, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut. Indonesia dipilih melalui mekanisme kawasan Asia-Pacific Group (APG) dan akan menjalankan presidensi untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Presidensi Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang menekankan penguatan konsensus, dialog lintas kawasan, serta peningkatan kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.*/laurens leba tukan
Komentar