Sambut HUT RI ke-80, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beri kado keringanan pajak kendaraan bermotor. UPT Penda Sumba Timur gencar blusukan hingga mimbar gereja.
WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, yang dikenal dengan sandi politik ”Melki-Johni” membuka lembar baru perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan cara yang tak biasa: memangkas beban pajak rakyat.
Lewat Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025, duet pemimpin NTT itu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam bentuk amnesti fiskal. Mulai dari pembebasan denda pajak, diskon 50 persen untuk tunggakan, hingga penghapusan pajak progresif dan insentif mutasi kendaraan dari luar NTT.
Di lapangan, semangat amnesti ini diterjemahkan menjadi gerakan massif. Di Sumba Timur, UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT menggandeng semua unsur mulai pemda, Satlantas, Jasa Raharja, tokoh agama hingga aparat desa untuk memastikan informasi ini tidak tinggal di meja birokrasi.
“Kami keliling dari pasar hingga mimbar gereja. Dari jalan kampung sampai media sosial. Semua demi menyampaikan bahwa kini saatnya masyarakat mendapat keringanan,” ujar Oktavianus Mare, Kepala UPT Penda NTT Wilayah Sumba Timur, dalam keterangan resminya, Sabtu (2/8/2025).
Sejak program mulai berlaku pada 28 Juli 2025, geliatnya langsung terasa. Jumlah penerimaan pajak meningkat dalam hitungan hari. “Artinya informasi sampai. Masyarakat tidak menunggu, mereka datang,” kata Okto.
Untuk memperkuat langkah ini, UPT Penda Sumba Timur mengaktifkan berbagai program inovatif mulai dari Si Cantika (Siap Cepat Tagihan dan Informasi Pajak), SAMARU (Samsat Masuk Rumah), SAMATO (Samsat Masuk Toko), hingga Jempola (Jemput Bola Pelayanan). Bahkan pada momen Valentine, mereka membagi bunga bertema “sadar pajak.”
Kepada seluruh pemilik kendaraan di Sumba Timur, Okto menyerukan agar memanfaatkan momentum ini. “Taat pajak bukan cuma soal kepatuhan, tapi kontribusi nyata untuk membangun Sumba Timur dan NTT,” tegasnya.
Dari balik kebijakan fiskal, Pemerintah Provinsi NTT ingin menegaskan: pembangunan tak hanya dimulai dari proyek, tapi dari keadilan dan keberpihakan.*/Laurens Leba Tukan
Komentar