KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 ditargetkan Pendapatan daerah sebesar Rp 5.340.255.924.189. Angka tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.139.341.049.189 atau sebesar 40,06 % dari total pendapatan. Dan, pendapatan transfer sebesar Rp 3.199.163.279.000 atau sebesar 59,91% serta lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.751.596.000 atau sebesar 0,03% dari total rencana pendapatan daerah.
Sedangkan, pada pendapatan Daerah Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.199.163.279.000 terdapat tambahan rincian, sekarang diistilahkan sebagai block grent. Juga, spesifik grent dengan detail dapat dijabarkan sebagai berikut, DAU formasi baru PPPK sebesar Rp 2.324.466.000, DAU bidang pendidikan sebesar Rp 305.656.333.000, DAU Bidang Kesehatan Rp 96.144.585.000, DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 81.043.493.000. DAU bidang-bidang ini namanya spesifik grent, sementara block grent tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar 1.371.850.218.000. Dalam penjabarannya DAU block grent ini alokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS serta PPPK dan juga sebagiannya kewajiban pinjaman daerah.
Demikian postur APBD NTT tahun 2023 yang diketahui setelah dialkukannya penyerahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah NTT Tahun Anggaran 2023, Kamis (5/1/2023) di Ruang Rapat Gubernur NTT.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan, pentingnya membangun kinerja dengan kualitas terbaik untuk memberi manfaat besar bagi daerah. “Kita perlu terus membangun kinerja dengan keterpanggilan untuk melayani deerah ini. Bangun cara berpikir yang terus mendukung visi pembangunan “NTT Bangkit Menuju Sejahtera”, dan kita lakukan dengan kerja cerdas san kerja cerdas,” kata Gubernur.
Disebutkan Gubernur Laiskodat, birokrasi memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran. “Kita perlu dengan desain kinerja yang luar biasa. Jangan kerja dengan cara-cara biasa, dan jangan kerja sendiri-sendiri. Kita bangun tim kerja kolaboratif. Bergerak bersama dan saya juga minta agar bisa kerja dengan libatkan pihak swasta. Kita lakukan ini juga untuk mengejar ketertinggalan kita dalam aspek pembangunan,” ujar Gubernur.
Plt. Sekda NTT, Yohanna Lisapaly memaparkan informasi singkat terkait pelaksana APBD tahun anggaran 2022 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.
Disebutkan Lispaly, terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pendapatan daerah terealisasi sebesar 87,35 % atau 4,38 triliun lebih dari budget 5,02 triliun. Belanja Daerah terealisasi sebesar 86,7 % atau sebesar 4,76 triliun lebih dari budget sebesar 5, 49 triliun lebih. Jumlah pembiayaan sebesar 472,48 miliar lebih sehingga terdapat silpa sebesar 96,08 miliar lebih yang secepatnya dilakukan pergeseran anggaran untuk memastikan anggaran terhadap silpa.*/)Remy/BiroAdpim
Editor: Laurens Leba Tukan
