Oleh Pius Rengka
Politik perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sikka, Flores, NTT, tiga bulan belakangan kian kompetitif. Tetapi, pasangan calon independen, Flory Ken, telah merebut hati rakyat tatkala mereka tampil memukau pada deklarasi pencalonan di Sikka Convention Centre, 19 April 2024, Jumat, 10.00 Wita.
Sampai kini, sedikitnya empat nama telah berkibar luas di panggung media sosial. Flory Mekeng, Roby Idong, Suitbertus Amandus dan Stef Say.
Hingga tulisan ini dikirim ke selatanindonesia.com, belum diperoleh informasi pasti siapa para calon dari partai politik. Tetapi, sumber credibel dari Golkar menyebutkan, Golkar belum menentukan calon Bupati Sikka. Dia mengamini satu pasangan calon independen Flory Mekeng telah fenomenal karena Flory telah duluan merebut perhatian luas di Sikka.
Pasangan Flory Mekeng dan Kasianus Nong Kensi, dikenal Flory Ken, menonjol karena mereka telah mengunjungi 150 titik simpul rakyat di kabupaten itu. Tujuan kunjungan, untuk tatap muka dan perkenalan gagasan serta merumuskan kehendak bersama.
Pasangan Flory Ken diramalkan mendapuk mayoritas dukungan suara pemilih karena visi misi dan program pembangunan yang dikembangkannya berbasis pada kehendak rakyat. Artinya, apa yang dilakukan pemerintah nantinya, ialah melakukan apa yang dikehendaki rakyat. Meminjam pikiran Roberto Gargarella (1998), pemimpin mengamankan imparsialitas, melayani representasi mayoritas, dan berproses dalam mekanisme suasana deliberasi politik.
Keputusan-keputusan imparsial mensyaratkan deliberasi seluruh atau sebagian besar kepentingan rakyat. Dalam orasi politik di depan 700 massa di Sikka Convention Centre, 19 April 2024, Jumat, 10.00 Wita, Flory Mekeng berkata, rakyat menghendaki empat tuntutan untuk mengubah kondisi Sikka secara signifikan.
Pertama, rakyat menghendaki agar postur birokrasi sehat karena birokrasi sebagai instrumen penggerak utama mesin perubahan sosial. Birokrasi sehat adalah birokrasi yang diperoleh dari hasil seleksi rational. Penempatan (placement) orang yang tepat sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing. Maka placement birokrat tidak dibangun di atas fundasi imajinasi like dislike, orang saya dan bukan orang saya, blok politik sana atau blok politik sini. Intinya rational base seperti dibayangkan Max Weber yaitu birokrasi yang legal rasional atau meritokrasi sistem.
Kedua, kebijakan publik harus menyentuh dan menjawabi keluhan dan tuntutan rakyat. Keluhan dan tuntutan rakyat dikonversi menjadi kebijakan publik melalui mekanisme harmonis eksekutif dan legislatif. Jadi rakyat mau, hubungan eksekutif dan legislatif adalah hubungan mitra kerja untuk menyelesaikan masalah rakyat. Debat gagasan eksekutif dan legislatif berorientasi kepada kepentingan terbaik rakyat, bukan berorientasi pada kepentingan elit politik dan eksekutif. Karena itu, ketegangan hubungan eksekutif dan legislatif tidak sebatas ketegangan wacana atau diskursus, tetapi dilanjutkan dengan agenda setting yang bertujuan melayani kepentingan rakyat yang nantinya tampak dalam postur APBD.
Ketiga, merawat relasi damai entitas negara, privat sector, civil society dan komunitas politik. Karena, gerakan perubahan hanya mungkin dikerjakan maksimal jika semua pihak bekerja sama dan sama-sama bekerja.
Keempat, semua elemen politik maupun elemen diaspora merupakan kekuatan sinergis yang bekerja kolaboratif demi kepentingan rakyat Sikka.
Pidato politik Flory Mekeng yang menggetarkan itu disambut entusias oleh masyarakat dan para tokoh masyarakat yang hadir. Tampak di antaranya, para pensiunan, para aktivis masyarakat sipil, tokoh muslim Sikka Mohamad Abduh, Pendeta Ishak Lobo, dan Bapa Yance Padeng.
Mengutip SuaraSikka.com, Minggu, 21 April 2024, Flory menyebutkan pasangan Flory Ken bertekad mengintervensi anggaran APBD Sikka untuk pengadaan pupuk non subsidi. “Pupuk harus tersedia. Saya melakukan kebijakan pupuk dengan intervensi APBD untuk pengadaan pupuk non subsidi,” ujar Flory menjawabi keluhan rakyat.
Flory mengangkat isu itu lantaran diperolehnya keluhan dan tuntutan masyarakat petani Sikka sepanjang kunjungannya kepada rakyat. Rakyat mengeluh kelangkaan pupuk. Mereka, katanya, sulit mengakses pupuk tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Kebijakan pengadaan pupuk bagi petani sangat penting mengingat 5 tahun terakhir para petani mengeluh kelangkaan pupuk non subsidi. Bagi Flory, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, wajib diperhatikan serius oleh pemerintah karena masyarakat Kabupaten Sikka hidup pada dan dari sektor-sektor tersebut.
Pasangan Flory-Ken adalah kandidat pertama yang melakukan deklarasi. Fakta ini menunjukkan pasangan ini sangat siap mengikuti kontestasi Pilkada Sikka 2024.
Flory Mekeng, pensiunan ASN. Dia pernah memimpin 8 organisasi perangkat daerah di Pemprov NTT. Dia pernah ditunjuk Menteri Dalam Negeri menjadi Penjabat Bupati Sikka. Sedangkan Kasianus Nong Kensi adalah seorang pengusaha muda. Dia bergerak pada lembaga keuangan mikro.
Pasangan Flory-Ken merupakan kolaborasi birokrat berpengalaman dan pengusaha muda, yang melukiskan konfigurasi figur visioner, kreatif, dan inovatif. Dua figur ini sangat ideal memimpin Kabupaten Sikka yang luluh lantah selama 5 tahun terakhir.
Belum Ajukan Calon:
Sementara itu, partai Golkar, PDIP, NasDem, Gerindra, PKB, PAN dan Demokrat, hingga kini belum mengajukan calon. Tetapi, informasi yang diperoleh menyebutkan, partai-partai politik akan serius mempertimbangkan kekuatan calon independen sehingga pantas dilamar mengingat potensi perolehan suara yang diperoleh calon independen sangat kuat.
Sumber yang tak mau namanya disebut menyebutkan, bagaimana pun partai politik berkepentingan dengan konstituen. Maka partai politik serius mempertimbangkan calon yang aksesibel dengan para pemilih. Karena itulah calon independen dilirik.
Nah, calon independen mungkin masuk dalam radar pencarian kader potensial. Pasangan Flory Ken, dapat ditawari atau dilamar partai politik. “Partai politik kan wajib memproyeksi kekuatan politik untuk kepentingan elektoral 2029,” ujarnya.
Jika pemilihan bupati dan walikota dikaitkan dengan dinamika politik nasional, maka sikap dan pilihan partai politik lokal perlu cermat. Seperti berita dari Jakarta, 6 Mei 2024, menyebutkan Presiden Jokowi mengeluh karena kurang sinkronnya program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta, 6 Mei 2024, Jokowi mengatakan, masih banyak program kerja pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, padahal sudah ada rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Ia mengambil contoh, pemerintah pusat sudah membangun pelabuhan, tetapi pemerintah daerah tidak membangun jalan akses menuju pelabuhan dengan maksimal.
Sementara itu, beredar kabar, jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah menjadi 40, lebih banyak dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebanyak 34, yang terdiri dari 4 menteri koordinator (Menko) dan 30 menteri bidang. Perubahan postur kabinet dan konfigurasi koalisi pemerintah pusat bukan tidak mungkin terhubung dengan konfigurasi politik pemerintah lokal.**/
