
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ketua Umum KADIN NTT Bobby Lianto beserta para pengurus mengajak investor China Energy masuk berinvestasi di wilayah NTT. Mereka bertemu Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake yang akrab disapa Ody Kalake. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTT, Rabu (15/11/2023), KADIN NTT menyampaikan permasalahan Investasi di NTT dan juga persoalan sektor Pariwisata NTT.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari silaturahmi dan diskusi terkait pembangunan Ekonomi di NTT pada tanggal 29 September 2023 silam antara KADIN NTT dengan Penjabat Gubernur NTT. “Saya atas Nama Ketua KADIN Provinsi NTT beserta segenap Dewan Pengurus mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Penjabat Gubernur NTT yang menerima kami saat itu. Dan pertemuan hari ini sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Dan, kami siap mendukung pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung Kebangkitan Ekonomi NTT,terutama dalam sektor Investasi,” sebut Bobby Lianto kepada SelatanIndonsia.com usai pertemuan dengan Penjabat Gubernur NTT.
Bobby Lianto mengatakan, kepada Penjabat Gubernur NTT ia menyampaikan sejumlah dukungan konkret KADIN NTT di sektor investasi di NTT selama ini beserta kendala yang dihadapai.
“Pertama, PT TIMOR MITRANIAGA yang berinvestasi di sektor Perkebunan Kakao yang berlokasi di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sumba Barat dengan total luasan sekitar 1.000 Ha. Perkebunan ini dimulai sejak tahun 1993 dengan status lahan HGU per 25 tahun. Masalah yang dihadapi saat ini yaitu Proses Perpanjangan HGU di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten setempat terkendala pada salah satu persyaratan yang dibutuhkan yaitu PKKPR dimana sampai saat ini belum disetujui oleh pemerintah kabupaten setempat,” jelas Bobby Lianto.
Yang kedua, PT PEMBANGUNAN SEHAT SEJAHTERA selaku developer properti dengan lokasi Perumahan Sejahtera Land di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. “Sertifikat Hak Guna Bangunan atas perumahan ini sudah terbit pada tahun 2014 dengan luasan 30 Ha. Kami mulai pembangunan tahun 2015 dan pada tahun 2018 kami ditegur oleh Dinas Kehutanan setempat bahwa dibagian ujung lokasi pembangunan kami berada dalam kawasan hutan negara padahal kawasan yang ditunjuk ini berada dalam sertifikat perusahaan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang. Kami sudah bersurat ke Sekertaris Jenderal selaku Ketua Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan,” jelasnya.
Bobby Lianto membeberkan persoalan ketiga adalah PT BUMI BIRU SEJAHTERA, yang membangun Pabrik Pengelolaan Rumput Laut berlokasi di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. “Ini adalah perusahaan investor dari Cina dengan total rencana investasi sebesar 25 M. Sudah dilakukan pembelihan lahan sebesar 2 Ha untuk pembangunan pabrik. Dan telah dilakukan pembuatan pagar keliling areal dan perbaikan saluran air sepanjang pabrik. Sampai saai ini proses perijinan terhambat karena pengajuan PKKPR pada OSS di lokasi ini ditolak oleh pemerintah pusat karena perutukan kawasan tidak mendukung untuk pembangunan pabrik. Kami terus berupaya dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini agar pihak investor selaku pemilik perusahaan tetap mau berinvestasi di Kabupaten Kupang,” katanya.
Keempat adalah PT SEMEN TIMOR. Pabrik pembuatan Semen dengan kapasitas produksi 1.500.000 ton per tahun untuk kebutuhan semen di NTT dan eksport ke Timor Leste dan Australian. “Luasan areal yang sudah land clearing sebesar 350 Ha dengan nilai investasi sebesar Rp 5,2 triliun. Perijinan yang sudah ada yaitu ijin lokasi dan kesesuaian tata ruang Kabupaten Kupang. Proses perijinan di Kementrian Investasi sampai saat ini tidak bisa dilanjutkan berkaitan dengan memorandum dari Kementrian Perindustrian tahun 2020 untuk melarang pendirian pabrik semen kecuali di daerah Papua,” jelas Bobby Lianto.
Permohonan Dukungan Pemerintah Provinsi terhadap sektor Pariwisata di NTT
Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto saat itu juga menyatakan komitmen KADIN NTT untuk siap mendukung pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung Kebangkitan Ekonomi NTT, terutama dalam sektor Pariwisata. Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait dukungan KADIN di sektor Pariwisata.
“Penerbangan Air Asia perdana tanggal 28 Oktober 2023 tujuan Singapur – Labuan Bajo dan Kuala Lumpur – Labuan Bajo. Namun untuk hal ini kami mohon bantuan Bapak Penjabat Gubernur NTT untuk membantu proses Gate Away pintu masuk Labuan Bajo. Dan sesuai surat Konsulat Republik Indonesia di Darwin (Bpk Gulfan) untuk mendukung penerbangan Denpasar – Kupang – Darwin juga Memohon membantu Proses Gate Away pintu masuk di Kupang,” katanya.
Bobby Lianto menguraikan, alternative transportasi laut tujuan Kupang – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo lantaran tiket pesawat yang sangat mahal. Sehingga dapat menjadi jalur Transportasi Alternative yang terjangkau. “Kami lakukan diskusi dengan Operator Pemilik Kapal dengan Catatan subsidi Jumlah Penumpang untuk menutupi Break Event Poin (BEP) biaya operasional kapal. Dengan jumlah penumpang minimal 250. Jika di bawah jumlah tersebut penawarannya adalah pemda dapat mensubsidi kekurangan penumpangnya,” sebut dia.
Ia menambahkan, dalam Pelaksanaan Word Travel Market yang digelar pada tanggal 6-8 November, KADIN membantu memfasilitasi satu stand/ booth yang akan dihadiri oleh perwakilan KADIN dan Perhotelan dari NTT.
Menanggapi sejumlah persoalan yang dipaparkan KADIN NTT, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake sangat responsive. “Saat itu juga langsung memanggil Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTT untuk langsung mengadakan rapat khsusudan mengikuti masukan dari KADIN NTT. Napak Penjabat Gubernur memberikan atensi dan dukungan penuh terhadap investasi yang masuk NTT. Juga terus memberikan dukungan sedangkan untuk teknis kerja samanya akan dibicarakan kemduain dangan prinsip saling menguntungkan,” katanya.*/)SI