KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merespons keluhan dan aspirasi masyarakat tentang tingginya harga tiket pesawat udara dalam wilayah provinsi NTT. Golkar mndorong Pemda NTT untuk bersikap terhadap Dimonim Air milik anak negeri NTT.
Sekretaris sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, H. Mohammad Ansor ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam paripurna, Rabu (27/9/2023) malam, meminta Pemerintah daerah lebih komperhensif dalam menelaah dan membuat kebijakan sehubungan dengan kehadiran dan keberadaan perusahaan penerbangan lokal di NTT.
“Pada waktu lalu sekitar tahun 2005-2017, ada perusahaan penerbangan milik konsorsium pengusaha NTT yang lahir dari ide brilian sumber daya manusia pengusaha milenial NTT. Perusahaan Airline yang bernama TransNusa ini membuka kantor pusat di Kupang dan beberapa kantor Cabang antara lain di Denpasar, Mataram dan Jakarta. Perusahaan Airlaine yang berkantor pusat di jalan Palapa Kupang, telah membtuka kesempatan kerja dan mempekerjakan lebih dari 50 karyawan. Bahkan PT TransNusa telah berkolaborasi membangun hotel T’More di Kupang dan satu hotel di Mataram,” sebut Mohammad Ansor
Ia menambahkan, PT TransNusa juga telah mempunyai perencanaan penambahan armada penerbangan secara bertahap untuk pelayanan masyarakat. Namun karena kebijakan Pemerintah Daerah, terjadi persaingan bebas beda kelas. Dan, lambat laun TransNusa kalah bersaing dan menjual saham kepada pihak lain. “Kantor pusat ditutup, terjadi PHK bagi karyawan. Sementara itu harga tiket pesawat terus melambung,” jelas Ansor.
Politisi senor Partai Golkar NTT yang terpilih dua periode beruntun dari Dapil Kota Kupang ini mengatakan, daerah NTT pernah mengalami inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan April-Mei 2023, yang dipicu antara lain karena harga tiket pesawat yang tinggi.
“Harga tiket tinggi karena perusahaan airline di luar kendali pemerintah daerah, karena perusahaan penerbangannya milik swasta dari luar NTT. Ya, jika perusahaan swasta lokal TransNusa waktu itu bisa dipertimbangkan sebagai perusahaan swasta daerah yang dapat memperoleh kemudahan proteksi, mungkin saja harga tiket dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Pelajaran yang periu ditarik dari pengalaman ini ialah jika ada perusahaan swasta lokal yang berinvestasi pada bidang spesifik apalagi oleh kaum milenial, hendaknya mendapat perlindungan hingga mampu kuat bersaing bebas,” ujar Mohammad Ansor.
Ia menambahkan, belajar dari TransNusa Air Service, Pemerintah perlu bersikap terhadap Dimonim Air milik anak negeri NTT. “Perhatian Pemda terhadap Dimonim Air ini penting agar bisa tumbuh dan mengembangkan pelayanannya di NTT,” sebutnya.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi Wakil Ketua Christian Mboeik dan Aloysius Ladi serta Sebagian besar anggota DPRD NTT. Hadir mewakili Penjabat Gubernur NTT, Sekda NTT Kosmas D. Lana serta para pimpinan OPD. ***Laurens Leba Tukan
