KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Hingga 20 Juli 2023, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersebar diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh NTT sebanyak 3.135 orang yang terdiri dari 623 Tahanan dan 2.512 Nara Pidana.
Dari jumlah tersebut, WBP yang sudah menjadi PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) sebanyak 1.053 orang per Juni 2023.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kenkumham) Provinsi NTT, Meeciana Dominika Jone mengharapkan agar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mmberikan perhatian serius untuk membantu menyelesaikan persoalan kepesertaan BPJS bagi para WBP.
Harapan terhadap Melki Laka Lena itu disampaikan Merciana Jone ketika Ketua DPD I Golkar NTT itu bersama Ketua Komisi III DPRD NTT Jonas Salean dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT H. Mohammad Ansor melakukan kunjungan ke Klinik Pratama Cendana Lapas Kelas IIA Kota Kupang, Jumat (21/7/2023).
“Saya dan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT sangat senang dan bangga atas kunjungan Pak Melki Laka Lena dan rombongan. Banyak sekali WBP kita yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga ketika mengalami sakit, jadi kesulitan. Ini yang kami butuh perhatian dari Pak Melki, Pak Jonas Salena dan Pak Haji Ansor,” sebut Merciana Jone.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat itu melimpahkan kepercayaan kepada Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT H. Mohammad Ansor untuk membantu memfasilitasi pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi WBP di seluruh Lapas di NTT yang belum terdaftar.
Mohammad Ansor kepada SelatanIndonesia.com mengatakan, siap mengamankan kepercayaan Melki Laka Lena terkait keluham dan harapan dari Kakanwil Kemenkumham NTT bahwa masih banyak WBP di Lapas dan Rutan se-NTT yang belum memiliki kartu KIS BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah (PBI).
“Solusinya adalah saya segera berkoordinasi dengan Kabid Dukcapil pada Dinas Kesehata, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT, Kanwil Hukum dan HAM NTT serta Dinas Sosial NTT untuk pengurusan data kependudukan para WBP. Terutama KTP dan KK, kemudian mengusulkn untuk mendapatkn kartu BPJS melalui PBI Pemerintah Provinsi NTT,” sebut Mohammad Ansor.
Polisi senior Partai Golkar yang terpilih dua kali beruntun jadi anggota DPRD NTT dari Dapil Kota Kupang ini mengatakan, setekah itu OPD terkait di Pemerintahan Privinsi NTT akan berkoord dengan Dukcapil dan Dinas Sosial Kabupaten dan kota dalam rangka percepatan pengurusannya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang juga Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena berkomitmen untuk memperjuangkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh Klinik Kesehatan untuk seluruh Lapas di NTT.
Komitmen Melki Laka Lena itu disampaikan saat bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT Jonas Salean dan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT H. Mohammad Ansor melakukan kunjungan di Klinik Pratama Cendana Lapas Klas II A Kupang, Jumat (21/7/2023). Turut mendampingi Melki Laka Lena, dr. Charles Mesang, Zeth Malelak dan Peter Nenohay. Ikut hadir saat itu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT, Merciana Dominika Jone dan Kepala Lapas Kelas II A Kupang Badarudin.
Jone memaparkan seluruh Lapas di NTT sangat membutuhkan fasilitas Kesehatan termasuk tenaga dokter, tenaga medis dan obat-obatan. “Kalau di Lapas Kelas II A Kupang sudah ada Klinik Pratama, tetapi di daerah-daerah di NTT masih sangat membutuhkan adanya Kilinik di Lapas yang dilengkapi dengan dokter, tenaga medis dan peralatan serta obat yang memadai,” sebut Merciana.
Keluhan yang sama disampaikan Kelapa Kelas IIA Kupang Badarudin ketika Melki Laka Lena, Jonas Salean dan Mohammad Ansor mengunjungi Klinik Pratama Cendana di kompleks Lapas Kelas IIA Kupang. “Masih banyak kebutuhan layanan Kesehatan yang harus dipenuhi dalam Kilinik Pratama Cendana Lapas Kelas IIA Kupang. Teknisnya dijelaskan oleh dr. Fika selaku Penanggungjawab Klinik,” ujar Kalapas Badarudin.***Laurens Leba Tukan
