KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Masa jabatan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi atau yang dikenal dengan sandi politik Viktory Joss akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang. Beragam capaian ditorehkan dua politisi senior ini selama hampir lima tahun memimpin provinsi berbasis kepulauan ini.
Selain pembangunan pariwisata, infrastruktur, pertanian, perikanan dan kelautan serta sektor lain, dua dari sekian indikator keberhasilan kepala daerah saat ini adalah keberhasilan mengendalikan inflasi dan kerja konvergensi melawan stunting.
“Pada tahun 2018 Viktory Joss memimpin NTT, angka stunting berada pada angka 38,7 persen. Dan saat ini sudah turun menjadi 15,7 persen. Kita berharap angka stunting bisa turun menjadi 12 persen pada akhir masa jabatan kami,” sebut Wagub NTT Josef A. Nae Soi di Kupang, Jumat (9/6/2023).
Pada aspek pengendalian inflasi, menurut Kepala Biro Ekonomi dan Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara bahwa inflasi di Provinsi NTT semakin terkendali dan melandai. “Inflasi di Provinsi NTT pada Mei 2023 adalah terkendali melandai dari 5,12% YoY menjadi 4,20%,” kata Lery Rupidara kepada wartawan di Kupang Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, angka ini telah sesuai dengan angka rentang sasaran inflasi, yaitu tiga plus minus satu persen = dua sampai empat persen. Dijelaskan Dr. Lery Rupidara, pada Mei 2023, gabungan tiga Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi MtM sebesar 0,64 persen, dengan IHK sebesar 113,81.
Kota Kupang mengalami deflasi MtM sebesar 0,79 persen, Kota Maumere mengalami deflasi MtM sebesar 0,05 persen, dan Kota Waingapu mengalami deflasi MtM sebesar 0,03 persen.
“Inflasi YoY Mei 2023, Gabungan tiga Kota Inflasi di Provinsi NTT adalah sebesar 4,20 persen, Kota Kupang sebesar 4,16 persen, Kota Maumere sebesar 4,90 persen, dan Kota Waingapu sebesar 3,80 persen,” terangnya.
Dikatakan Lery Rupidara, pada Mei 2023, dari 90 kota sampel IHK Nasional, 77 kota mengalami inflasi MtM dan 13 kota mengalami deflasi MtM.
Kota yang mengalami Inflasi MtM tertinggi adalah Kota Tanjung Pandan sebesar 1,28 persen sedangkan inflasi MtM terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 0,01 persen.
Sedangkan Kota yang mengalami deflasi MtM tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 0,79 persen, sedangkan deflasi MtM terendah terjadi di Kota Bima sebesar 0,03 persen.
“Untuk Inflasi YoY tertinggi terjadi di Kota-Kota baru sebesar 6,04 persen dan inflasi YoY terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,93 persen,” ungkapnya.
Lery Rupidara mengatakan, melandainya inflasi ini tidak terlepas dari 10 Kunci Upaya Pengendalian Inflasi (Extra Effort), di antaranya pertama, Komunikasi Publik yang diintensifkan sebagai upaya menghindari kepanikan/menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.
Kedua, pemerintah Provinsi NTT meningkatkan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas
Ketiga, mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Kepala Daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).
Keempat, memberikan layanan BBM Subsidi Tepat Sasaran ke Masyarakat Tidak Mampu. Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin, perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Kelima, melaksanakan Gerakan Penghematan Energi, dimana pemerintah menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energy (seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari).
Keenam, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen diantaranya, menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dll.
Ketujuh, melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah, karena belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
Kedelapan, mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial berupa Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT); Anggaran Bantuan Sosial (Bansos); Anggaran Desa; Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU); Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.
Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) umumkan Inflasi hingga Kab/Kota.
Kesepuluh, isu pengendalian inflasi dijadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemic Covid-19.
Lery Rupidara menambahkan, terdapat enam Upaya Konkrit Pemda Dalam Penanganan Inflasi Daerah yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan Menanam, Merealisasikan BTT, Dukungan Transportasi dari APBD
Lery menambahkan, pada Rakornas inflasi Selasa 6 Juni 2023 dipimpin Menteri Dalam Negeri disampaikan angka inflasi nasional Mei 2023 YoY adalah 4% MtM 0,09% YtD 1,10%
Angka-angka ini menunjukkan terkendalinya inflasi tetapi harus tetap diingat bahwa kondisi di daerah-daerah adalah bervariasi. “Deflasi yang terlalu dalam harus dikendalikan karena hal ini tidak kondusif bagi produsen,” ungkapnya.
Masyarakat dihimbau untuk waspada dampak-dampak El Nino seperti kurangnya curah hujan, kekeringan, kebakaran dan masalah produksi pangan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk waspada dan memberikan perhatian serius pada masalah pangan, tembakau, transportasi. Dan waspada penyakit hewan.
Pada aspek fiskal, belanja dan pendapatan pemerintah, konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanganan food loss and waste mengingat tingginya angka food loss and waste di Indonesia.
TPID Provinsi NTT usai mengikuti secara virtual Rakornas tersebut, melalui Kepala Biro PAP dan Staf Ahli Gubernur NTT Bidang perekonomian menegaskan kembali pelaksanaan kebijakan berjalan kaki dalam rangka pengendalian inflasi, kesehatan dan ramah lingkungan, mencegah food loss and waste, misalkan distribusi snack secara terukur dan tidak digunakannya dos telah dilaksanakan di Biro PAP disamping publikasi.
“Selain itu adalah peran unsur non pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi. Terima kasih atas arahan pimpinan dan kolaborasi dari semua pihak dalam upaya pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Provinsi NTT terutama TPID Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT, Bank Indonesia, Polda NTT, Bank NTT, Bulog, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, PLN, LJK, dan pihak lainnya yang tidak disebut satu persatu. Hormat dan terima kasih,” pungkasnya.***Laurens Leba Tukan
