JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Partai Golkar yang pertama kali menggagas Koalisi Besar. Partai berlambang pohon beringin itu terus merajut partai-partai pendukung pemerintah untuk gabung dalam koalisi besar.
Kendati masih dalam tahap penjajakan, namun ikhtiar Partai Golkar dalam koalisi besar itu tidak sebatas besar tetapi untuk menang di Pemilu 2024. Sejauh ini sudah ada lima partai memberi sinyal positif untuk bekerja sama menghadapi Pemilu 2024. Kelima partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengungkap upaya menyatukan partai-partai pemerintah dalam satu gerbong koalisi butuh proses yang tak mudah. Pasalnya membentuk koalisi bukan sebatas menyatukan kekuatan tetapi untuk merebut kemenangan dalam pemilu. “Tentunya semua kondisi harus diperhitungkan agar koalisi itu bukan hanya besar, tapi harus menang dalam pesta demokrasi,” sebut Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Senin (17/4/2023) dilansir dari akurat.co.
Wacana koalisi besar pertama kali disampaikan Ketum Golkar Airlangga Hartarto selepas menghadiri buka bersama di Nasdem Tower yang turut dihadiri Surya Paloh, Jusuf Kalla, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan, pada akhir Maret 2023. Wacana ini menguat selepas Presiden Jokowi bertemu lima ketum partai pemerintah di markas DPP PAN.
Koalisi besar yang sedang dijajaki sejauh ini seolah hendak meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang sejatinya masing-masing koalisi sudah cukup kursi untuk mengusung capres-cawapres. Wacana koalisi besar juga diwarnai aktifnya kunjungan silaturahmi para ketum partai.
Belakangan ada gelagat untuk menarik PDI Perjuangan masuk dalam barisan, walaupun dalam perkembangan terakhir tidak ada satu ketum partai bersilaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri maupun elite PDI Perjuangan lainnya. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang memiliki tiket pencapresan tanpa harus berkoalisi, hingga kini konsisten untuk tidak menyikapi wacana koalisi termasuk pencapresan.
Menurut Melchias Mekeng, upaya membentuk koalisi besar membutuhkan proses. Lantaran harus mendapatkan legitimasi dari seluruh partai yang serius untuk berkoalisi. Sederhananya bukan hanya konsesus bersama urusan siapa capres-cawapres yang bakal diusung. “Namanya politik tentunya semua harus melalui proses yang legitimate,” ujar Melky Mekeng.
Anggota Komisi XI DPR ini menyebut, secara implisit, koalisi besar memungkinkan terbentuk memasuki tenggat akhir pendaftaran capres-cawapres di KPU. Artinya, koalisi besar masih terus berdinamika mengikuti tahapan pemilu. “Penetapan capresnya masih beberapa bulan lagi, jadi ya publik harap bersabar saja,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI dari Dapil NTT 1 ini.***Laurens Leba Tukan
