Perekonomian dunia, bangsa dan daerah Nusa Tenggara Timur sejak terjadinya Pandemi Covid 19 dan juga geopolitik Rusia Ukraina adalah perekonomian yang dilanda destabilisasi. Perekonomian yang dilanda dengan apa yang disebut Stagflasi, perekonomian dunia yang
dilanda resesi dan ancaman resesi. Indonesia juga terancam resesi meski dengan tingkat ancaman yang rendah. Stagflasi adalah perekonomian dimana terjadi kontraksi-kontrasi yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan meningginya inflasi melewati rentang sasaran.
Di sisi lain, Indonesia dan NTT khususnya juga mengalami stagflasi. Jelas bahwa persoalan stagflasi yaitu persoalan penurunan pertumbuhan dan peningkatan inflasi melewati rentang sasaran ini menunjukkan terjadinya penggerusan terhadap aktifitas perekonomian, pendapatan, daya beli, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan umum.
Jelas hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang menuntut  perhatian dan tanggungjawab bersama dalam bentuk psikologik maupun teknis kapasitas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Persoalan Inflasi ini, yang terkait dengan supply, bukanlah persoalan pemerintah saja  tetapi persoalan bersama semua elemen baik itu pemerintah, masyarakat, swasta, dunia usaha maupun masyarakat luas. Sekalipun terdapat lembaga yang bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ini hanyalah salah satu yang bersama-sama dengan semua elemen di atas yang seharusnya berkolaborasi, bersinerji melaksanakan upaya-upaya pengendalian inflasi. Inflasi wajib hukumnya dikendalikan dan dikembalikan kepada angka rentang sasaran tiga plus minus satu persen atau dua sampai empat persen.
Pengendalian inflasi tersebut adalah serangkaian upaya berdasarkan tiga pendekatan yaitu pendekatan fiskal, pendekatan moneter, pendekatan non fiskal dan non moneter. Berkaitan dengan penerimaan dan belanja, berkaitan dengan moneter, berkaitan dengan semua hal non fiskal dan non moneter. Dengan kata lain upaya pengendalian iinflasi adalah upaya yang idak bersifat one side, tidak bersifat satu pendekatan saja. Lebih lanjut, pengendalian inflasi saat ini menjadi isu prioritas pemerintahan nasional Indonesia maupun regional Nusa Tenggara Timur, tidak hanya untuk mengembangkan apa yang disebut komunikasi yang efektif diantara para pelaku tetapi juga dalam kesatuan dari apa yang disebut pendekatan 4 K yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga dan Komunikasi yang efektif tersebut.
Dengan demikian, seluruh upaya pengendalian inflasi baik di tingkat pusat mapun daerah adalah dalam kerangka pelaksanaan apa yang disebut pendekatan 4 K tersebut dan seperti dikemukakan di atas bahwa salah satu lembaga kerja dan jaminan terpenuhinya 4 K tersebut adalah TPID baik di tingkat Provinsi NTT maupun di tingkat kabupaten dan kota; TPID Provinsi NTT, TPID Kabupaten dan TPID Kota. TPID bersama semua elemen masyarakat dan daerah bekerja untuk mewujudnyatakan terpenuhinya 4 K sesuai dengan intense yang diperlukan bagi menciptakan stabilitas angka inflasi sesuai dengan rentang sasaran yang telah ditetapkan tersebut.
Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sesuai pula dengan realitas di sekeliling apa yang disebut inflasi, maka terdapat beberapa point arahan yang selanjutnya disebut langkah-langkah extra effort antara lain :
- Menjadikan isu inflasi sebagai isu prioritas
- Pengendalian inflasi melalui pendekatan kolaborasi dan sinerji
- Sinerji tim pengendali inflasi pusat dengan tim pengendali inflasi
daerah - Menginformasikan angka inflasi secara rutin
- Pengembangan dukungan digitalisasi
- Pemantauan pasar
- Inspeksi pasar
- Operasi pasar murah
- Kerja sama antar daerah (KAD) surplus dan defisit komoditas pangan
- Platfon perdagangan digital
- Neraca komoditas pangan strategis
- Sarana prasarana penyimpanan komoditas pangan strategis
- Gerakan tanam pangan cepat panen termasuk urban farming
- Penghematan dan penggunaan BBM secara tepat sasaran
- Optimalisasi dana DAK, penggunaan dana transfer umum untuk pengendalian inflasi, BTT, Bansos dan lain-lain termasuk untuk subsidi transportasi komoditas, penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial kelompok usaha bersama, operasi pasar murah, dukungan sektor
kelautan dan perikanan dan upaya koordinasi pengendalian inflasi dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arahan extra effort pengendalian inflasi daerah ini telah dilakukan di Provinsi NTT di bawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melibatkan TPID Provinsi NTT, Bank Indonesia dan elemen lainnya. Upaya komunikasi melalui berbagai pertemuan/meeting tingkat hight level maupun tingkat teknis secara menyeluruh melibatkan semua bupati/walikota se- Provinsi NTT, level regional Kepulauan Sumba, Flores, Lembata, Alor dan Timor, Rote, Sabu, level satu kabupaten dan semua level itu  melibatkan unsur TPID Kabupaten dan Kota, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, TNI dan Polri, lembaga jasa keuangan, koperasi, sekolah, LSM, Lembaga agama, pemuda, wanita dan masyarakat luas.
Jika dirunut dari Bulan April 2022 maka rangkaian kegiatannya adalah HLM TPID Provinsi bertempat di KPw BI NTT di Kupang dipimpin Wakil Gubernur NTT mendengarkan laporan TPID dan penegasan point- point seperti point arahan extra effort tersebut. Tanggal 26 April dilaksanakan Sidak Pasar di Kota Kupang, distributor dan Pelabuhan Tenau, Bulog, PT Angkasa Pura melibatkan Walikota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT dan KPw BI NTT. Tanggal 7 Juli adalah pelaksanaan HLM TPID Kabupaten Rote Ndao dipimpin Bupati, dihadiri Kepala Biro PAP NTT, Kepala OJK, Kepala KPw BI, Dirut Bank NTT dan OPD/pihak terkait yang diikuti dengan kegiatan lapangan di bidang pertanian dan pengembangan layanan jasa keuangan. Tanggal 3 Agustus peluncuran Kampong Sadar Inflasi di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang oleh Wakil Walikota dan Kepala KPw BI NTT. Tanggal  2 Agustus adalah pelaksanaan HLM TPID Provinsi dihadiri Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT di KP Bank NTT di Kupang. Tanggal 18 Agustus adalah Rakornas TPID secara virtual dipimpin Presiden RI.
Tanggal 29 Agustus pelaksanaan kegiatan sosialisasi aplikasi B Pung Petani, suatu aplikasi yang dirancang oleh Bank NTT mendukung supply-demand komoditi pangan di NTT, sosialisasi di Kabupaten Manggarai, tanggal 30 Agustus di Kabupaten Manggarai Barat dihadiri Dirut Bank NTT, Kadis Pertanian dan KP Provinsi, Kepala Biro PAP NTT dan OPD terkait di Tingkat Kabupaten, penyuluh, pendamping dan unsur kantor cabang, Cabang Pembantu Bank NTT dan lainnya. 30 Agustus adalah rapat TPIP dipimpin Presiden dan diikuti unsur provinsi dan kabupaten/kota secara virtual dari ruang rapat Sekda Provinsi NTT. Tanggal 1 September 2022 adalah Rapat Koordinasi TPIP dan TPID dipimpin Menteri Dalam Negeri dan Pejabat Pusat Setingkat Menteri  diikuti virtual Sekda NTT, Kepala Biro PAP dan TPID NTT. Tanggal 2-5 September 2022 kunjungan kerja Gubernur NTT di Kabupaten Rote Ndao dalam pertemuan dengan semua jajaran kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, TNI Polri, TPID Kabupaten dan unsur masyarakat luas antara lain membahas pengendalian inflasi. Tanggal 11 September pelaksanaan HLM Gubernur dan Bupati se-Flores,  embata dan Alor di Maumere, Kabupaten Sikka diikuti dengan rangkaian gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang difasilitasi Bank Indonesia.
Tanggal 12 September Rapat Pengendalian Inflasi TPIP dan TPID se-Indonesia dipimpin Presiden RI, diikuti TPID NTT secara  irtual. 13 September 2022 Rapat Tindak Lanjut PMK 134/2022 diBadan Keuangan Daerah. 14 September Rakornas Pusat dan Daerah Inflasi dipimpin Menteri Dalam Negeri diikuti virtual TPID NTT. 27 September Rapat Tindak Lanjut Extra Effort Pengendalian Inflasi dipimpin Sekda NTT di Kantor KPw BI NTT di Kupang diikuti TPID dan OPD terkait. 27 September 2022 Dialog RRI Pro 1 Kupang tentanginflasi bersama Kepala Biro PAP NTT dan KPw BI NTT.9 Oktober 2022 rapat gubernur dengan semua jajaran Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan dan Desa diikuti kegiatan penanaman jagung; tanggal 10 Oktober kegiatan yang sama di Kabupaten Sumba Barat juga diikuti dengan penanaman jagung.
Tanggal 21 Oktober HLM TPID Provinsi dan Kabupaten se-Pulau Sumba di Rumah Budaya Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dihadiri jajaran TPID, Bupati, OPD kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat luas diikuti penanaman jagung dan cabai, panen cabai, pengembangan layanan jasa keuangan Laku Pandai Bank NTT Agen B Ju Bisa. Sejak Senin tanggal 24 Oktober 2022 rutin dilaksanakan akornas Pusat Daerah tentang Inflasi dipimpin Menteri Dalam Negeri, Â adan Pangan Nasional, BPS, Kejagung, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati, Walikota, TPID dan OPD terkait.Terakhir adalah Senin tanggal 14 Nopember 2022 dipimpin Wakil Mendagri dan dari Pemerintah Provinsi NTT dihadiri Wakil Gubernur, Unsur Forkompinda, Bank Indonesia, Bank NTT, TPID dan OPD terkait dari Ruang Rapat Gubernur NTT Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di Kupang.
Agenda-agenda dari berbagai macam rapat tingkat nasional dan daerah tersebut senantiasa terkait pelaksanaan 4 K dan point-point extra effort tersebut di atas memberikan kesempatan presentase dari fakta inflasi tertinggi dan terendah diikuti arahan program kegiatan, anggaran dan pengarahan sumber daya demi pengendalian inflasi  nasional dan daerah.
Bagi NTT, terakhir dengan inisiasi TPID Provinsi melalui Biro PAP Setda Provinsi NTT pada Rabu 16 Nopember di Ruang Rapat Walikota Kupang telah dilakukan pertemuan TPID Provinsi NTT dan TPID Kota Kupang membahas tindak lanjut integrated provinsi kota pengendalian inflasi di Kota Kupang, dihadiri Pj. Walikota dan jajaran,,Plt KPw BI NTT dan jajaran, Kepala Biro PAP NTT dan Jajaran, BPS Provinsi dan Kota, Dinas Pertanian, Perindag, Perhubungan, Kominfo, Bagian Ekonomi, Ketahanan Pangan dan lainnya. Selain bahas extra effort di atas juga gerakan antisipasi food loss and waste serta gerakan berjalan kaki, bersepeda dan menggunakan kendaraan umum yang diinisiasi Biro PAP Setda Provinsi NTT.
Sebelumnya, melalui Biro PAP NTT dilakukan upaya sinerji dan dorongan pengendalian inflasi di tiga kabupaten : Sikka, Flotim, Sumba Timur melalui kegiatan Pemantauan Pasar dan Harga; Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Extra Effort bersama TPID dan OPD/instansi terkait, penyerahan simbolis anakan cabai, mendorong gerakan tanam pangan cepat panen untuk pengendalian inflasi pangan. Akan berlanjut di enam kabupaten.
Kerja kolaborasi, sinerji dan dengan dukungan digitalisasi semisal yang telah dirancang Bank NTT melalui aplikasi B Pung Petani, yang terus digencarkan. Tidak hanya gerakan-gerakan teknis tetapi juga sosial dan moral yang seoptimal mungkin, diharapkan dapat mengendalikan dan mengembalikan inflasi ke tingkatnya yang stabil. Optimis kita pasti bisa.*)Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dr. Lery Rupidara, M,Si)
