KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kemelut tak berkesudahan di lahan rens peternakan Besiae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), disinyalir ada dalang dibalik persoalan tersebut.
Saban tahun, berbagai aksi protes dan perlawanan selalu muncul dari masyarakat Besipae seiring dengan berbagai rencana jangka panjang Pemerintah Provinsi NTT memaksimalkan lahan seluas 3.780 Ha itu.
Aksi perlawanan dari warga Besipae tidak tanggung-tanggung. Kaum perempuan dan anak warga Besipae sering tampil di garda terdepan melakukan perlawanan. Bahkan, ibu-ibu Besipae sampai bertelanjang dada dihadapan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai bentuk protes. Aksi telanjang dada para ibu Besipae itu terjadi pada Selasa (12/5/2020) silam Ketika Gubernur Laiskodat mendatangi kawasan itu.
Terbaru, pada Kamis (20/10/2022) Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah melakukan penertiban di lokasi Besipae dengan membongkar rumah-rumah warga termasuk yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT. Perlawanan dari warga Besipae terus dilakukan ketika penertiban. Beredar luas di berbagai media sosial, kepingan video yang memperlihatkan anak-anak Besipae sedang menangis dibalik reruntuhan bangunan rumah darurat dan tengah diguyur hujan. Bahkan sesorang yang merekam adegan itu berteriak memanggil nama Presiden Joko Widodo untuk berbelaskasih.
Banyak pihak menduga ada aktor dibalik persoalan Besipae. Namun dugaan itu enggan ditanggapi Pemerintah Provinsi NTT. “ Berita ini sudah viral, teman-teman bisa menilai sendiri (soal dalang). Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Tanpa bukti saya tidak mengomentari hal itu (ada dalang),” sebut Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alex Lumba kepada wartawan di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Sabtu (22/10/2022). Turut hadir saat itu Plt. Sekda NTT Yohanna Lisapaly, Kepala Biro Hukum Setda NTT Oder Maks Sombu, dan Kepala Dinas PUPR NTT Maksi Nenabu.
Kaban Alex Lumba menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT mengantongi sertifikat kepemilikan lahan Besipae seluas 3.780 hektare. Sertifikat itu diterbitkan pada tahun 2013 sebagai pengganti sertifikat tahun 1986 yang hilang.
Ia menjelaskan, penertiban yang dilakukan pemerintah provinsi NTT hanya dilakukan bagi 18 KK yang sejak awal menolak untuk dibangun rumah sementara di kawasan Besipae. “Dari total 37 okupan yang ada di kawasan Besipae, 19 KK terima rumah yang dibangun pemerintah Provinsi NTT, sedangkan 18 KK tidak terima, dan pergi meninggalkan rumah yang kita bangun,” katanya.
Setelah lama meninggalkan rumah tersebut, kata Alex, beberapa hari lalu mereka kembali dan melakukan penghadangan terhadap aktifitas pembangunan di kawasan Besipae. “Mereka pulang tidak ambil kunci yang di Kapolsek, tetapi mereka bongkar saja pintu dan masuk, jadi saat kita mau melakukan aktivitas pembangunan mereka melakukan perlawanan,” katanya.
Kaban Alex menambahkan, proses penertiban yang dilakukan pemerintah provinsi NTT dilakukan secara humanis, dan menghindari kontak fisik. “Kami selalu mengedepankan penertiban yang humanis, kami hindari kontak fisik,” sebutnya.***Laurens Leba Tukan
