KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Pemprov NTT agar jangan terlalu gegabah menetapkan harga masuk Taman Nasional Kokodo (TNK).
“Ini bukan waktu yang tepat menaikkan harga tarif masuk ke Pulau Komodo,” sebut Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Maximilianus Adipati Pari kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (29/7/2022).
Kendati mempunyai dasar kajian akademis, Golkar menyebut, dengan menggeliatnya tujuan wisata ke Labuan Bajo khususnya yang masuk ke pulau komodo, maka yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah pembenahan infrastruktur yang mumpuni di Labuan Bajo.
“Infrastruktur harus aman bagi tamu-tamu yang masuk dan keluar dari Labuan Bajo terutama yang tujuannya mengunjungi Pulau Komodo, Pulau Pandar, Pulau Tinca dan obyek wisata bahari lainnya,” sebut Maximilianus.
Ketua DPD I AMPI Provinsi NTT ini mengatakan, pemerintah juga mempertimbangan masukan dan aspirasi dari masyarakat yang melakukan aksi menolak harga masuk TNK.
“Faktanya ada aksi protes dari masyarakat, itu artinya ada masalah dengan penetapan harga. Mestinya pemerintah hadir untuk mengurus masyarakatnya. Disisi lain juga pemerintah semestinya harus memperhatikan peningkatan perekonomian masyarakat NTT pasca pandemi ini,” sebutnya.
Dikatakan Maximilianus, walupun tidak terlihat, tetapi saat ini banyak masyarakat yang sedang memikirkan bagaimana cara mengutang untuk pemulihan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya.
“Terutama untuk mengurus anak-anak mereka bersekolah dan masuk perguruan tinggi. Barangkali pemerintah sekarang membuat kebijakan-kebijakan dan aturan yang mengutungkan seluruh lapisan masyarakat. Jangan membuat kebijakan dan aturan yang tidak populis,” tegas politisi muda yang terpilih dua periode beruntun dari Dapil Manggarai Raya ini.
Sebelumnya diberitakan, penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp 3.750.000 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hasil kajian ilmiah.
“Pemerintah Provinsi meminta tim ahli dari IPB Bogor, Universitas Indonesia, dari Undana dan dari ahli lingkungan untuk mengkaji carrying capacity di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Termasuk kajian tentang daya dukung dan daya tamping. Dari hasil kajian ilmiah itu menunjukkan adanya penurunan nilai jasa ekosistem di kedua pulau ini. Karena itu, perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan ataupun jasa ekosistem ini,” sebut Kepala Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif NTT, Dr. Zeth Sonny Libing, kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT, Senin (4/7/2022).
Sony Libing yang didampingi Kepala Biro Adminstrasi Pimpinan Setda NTT Pricilia Parera menyebutkan, dalam kajian yang dilakukan para ahli direkomendasikan agar perlu ada upaya konservasi melindungi binatang reptil langka itu di Pulau Komodo dan Padar. “Maka Pemprov NTT kini menaikkan harga tiket masuk ke dua pulau itu sebesar Rp 3.750.000/orang/tahun. Tarif masuk ini, akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 mendatang. Wisatawan lokal maupun mancanegara tetap dikenakan tarif yang sama,” sebut Sony Libing.
Ia menjelaskan, harga tiket itu hanya berlaku pada Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sedangkan pada pulau lainnya seperti Rinca, tidak dikenakan tarif tinggi itu.***Laurens Leba Tukan
