JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si punya komitmen kuat untuk kemajuan pembangunan di ujung Timur pulau Flores. Sejumlah langkah cerdas dan berani dilakukan Doris Rihi menata Flores Timur.
Hari ini, Rabu (15/6/2022) usai bertemu Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (BGS), Doris Rihi yang didampingi sejumlah pimpinan OPD Flotim dan Ketua DPD II Golkar Flores Timur, Yoseph Sani Betan bertemu Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena serta Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat dan Herman Hayong.
Sejumlah kebutuhan mendesak di Kabupaten Flores Timur disampaikan Doris Rihi kepada para legislator asal NTT di Senayan itu untuk dikawal dan diperjuangkan hingga terwujud.
“Ada usulan relokasi RSUD dr.Henrikus Fernandez dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor. Juga Pembangunan beberapa ruas jalan yang urgen dan strategis untuk ditangani pada Tahun Anggaran 2023 mendatang yakni ruas jalan Waiwadan-Lite-Waiwerang di Adonara yang rusak berat akibat badai seroja,” sebut Penjabat Bupati Flotim Doris Rihi yang dikonformasi melalui Kepala Bappeda Flotim, Nia Corebima kepada SelatanIndonesia.com.
Tidak hanya itu, pelebaran dan peningkatan ruas jalan Waibalun-Lebao-Weri atau yang sering dikenal dengan Jalan 3 di Kota Larantuka juga menjadi aspirasi utama. “Dan tentang lanjutan simpang Lamanabi-Latonliwo-Patisirawalang melalui alokasi DAK 2023 maupun APBN juga disampaikan kepada para wakil rakyat kita untuk diperjuangkan,” ujarnya Doris.
Selain itu, kata dia, juga usulan Pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timut. “Serta tunggakan dana BOK Semester 2 tahun 2021 yang tidak tersalurkan pada akhir tahun, agar dapat disalurkan kembali. Kami juga mengharapkan perhatian terhadap masalah perumahan dan penataan kota Larantuka,” katanya.
Ia menjelaskan, semua aspirasi disampaikan direspons sangat antusias karena para wakil rakyat NTT itu juga mengetahui dengan pasti keadaan di Flores Timur. “Khusus masalah BOK, Pak Melki Mekeng langsung menelpon Dirjen Dana Perimbangan pada Kementrian Keuangan. Juga komitmen yang kuat untuk memperjuangkan anggaran pembangunan ruas jalan yang kita usulkan. Saya berterima kasih atas perhatian serius dari Pak Melki Mekeng, Pak Melki Laka Lena dan Bunda Julie Sutrisno Laiskodat,” ujar Doris.
Ia menambahkan, khusus Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, dukungan luar biasa diberikan ketika ikut hadir pada pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional. “Bunda Julie menyampaikan dukungan dan harapan akan Pembabungan Perpustakaan Daerah pada tahun 2023. Sedangakn Pak Melki Laka Lena punya jaringan yang kuat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI bakal mengawal dan memperjuangkan anggaran untuk Rumah Sakit di Flotim,” sebutnya.
Sebelumnya di hari yang sama, Doris Rihi berkesempatan menemui Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (BGS). Seperti diberitakan, Doris Rihi menyampaikan terima kasih kepada Menkes GBS atas perhatian dan kepedulian melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022 untuk Kabupaten Flores Timur yang mencapai Rp. 20.927.968.000 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 25.697.750.000.
“Saya juga berterima kasih atas dukungan SDM Bidang Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat dan Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Juga dukungan Insentif bagi Nakes yang menangani pasien Covid-19 serta dukungan bantuan Alkes untuk RSUD dr. Hendrikus Fernandez selama ini,” sebut Doris Rihi.
Ia juga menyampaikan sejumlah permasalahan sector Kesehatan dengan harapan dan memohon dukungan dari Kemenkes. Sejumlah persoalan itu diantaranya, Relokasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Dihadapan Menkes BGS, Doris Ridhi menjelaskan, kondisi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sudah tidak memadai dari aspek ruang. Saat ini, dibutuhkan Relokasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka di lokasi yang baru demi peningkatan dan kenyamanan dalam pelayanan.
“Saya mohon dukungan pembangunan baru RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka di lokasi baru yang sudah disiapkan sekitar 8 Ha di Kecamatan Ile Mandiri,” sebut Doris.
Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan rehabilitasi gedung Poli Rawat Jalan dan Ruang Perawatan Kebidanan/Nifas pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Disebutkan, lantaran badai tropis seroja pada April 2021 silam, serta gempa bumi yang sering terjadi akhir-akhir ini, membuat beberapa unit bangunan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mengalami kerusakan serius sehingga membutuhkan penanganan secepatnya. “Bangunan yang membutuhkan penanganan ataupun pembangunan baru adalah bangunan Poli Rawat Jalan dan Ruangan Perawatan Kebidanan/Nifas,” katanya.
Doris Rihi juga melaporkan tentang kondisi dan perkembangan pembangunan RSUD Adonara di Pulau Adonara. Dikatakan, kondisi geografis kabupaten Flores Timur yang merupakan Kabupaten Kepulauan maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, saat ini sudah dibangun RSUD Adonara di Pulau Adonara. Kondisi fisik bangunan dibangun secara bertahap sejak tahun 2012 sampai tahun 2019, menggunakan alokasi DAK maupun DAU.
“Namun sampai saat ini belum bisa difungsikan karena belum tersedianya Peralatan Medis dan Non Medis serta bangunan pendukung lainnya. Saya meneruskan harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat ini kepada Bapak Menteri Kesehatan agar RSUD Adonara dapat difungsikan pada pertengahan tahun 2023,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Pulau Solor pun dilaporkan oleh Penjabat Bupati. Ia menekankan, selain RSUD Adonara di Pulau Adonara, kebutuhan akan tersedianya Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor juga menjadi suatu kebutuhan yang urgen. Pasalnya, banyak kematian ibu dan anak akibat terlambatnya pelayanan rujukan, sehingga dibutuhkan dukungan akan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor.
Doris Rihi menambahkan, Flores Timur juga membutuhkan perhatian serius Pemerintah Pusat melalui Menkes BGS atas minimnya sarana prasarana kesehatan yang tersedia di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. “Khususnya peralatan Medical Shreder abd Steam Sterilizer; mesin Incenerator, Gedung TPS Limbah B3, dan mobil jenazah. Juga permasalahan lain seperti Dana BOK tahun 2021, juga mesti menjadi perhatian Kemenkes,” katanya.
Doris Rihi berharap adanya kebijakan dan arahan dari Menteri Kesehatan terkait Dana BOK tahun 2021 semester II yang tidak sempat tersalurkan sampai pada akhir tahun 2021 sejumlah Rp 14.981.061.000 (50% dari pagu DAK Non Fisik sebesar Rp. 29,962.122.000).
Penjabat Bupati Flotim memohon kebijaksanaan Menteri Kesehatan agar sisa dana tersebut dapat disalurkan di tahun 2022. Mengingat, kegiatan pada puskesmas sudah dilaksanakan, sehingga menjadi tanggung jawab daerah.
“Kami juga memohon dukungan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran insentif Covid 19 untuk Nakes yang menangani pasien Covid dari sumber dana APBN, yang selama ini dibebankan pada APBD Kabupaten,” sebutnya.
Khusus menyangkut menu DAK Non Fisik, Penjabat Bupati Doris Rihi mengharapkan ditambahkan menu untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting dan Ibu Hamil. “Mengingat terbatasnya alokasi Dana Desa untuk PMTS, karena sejak Pandemi Covid 19, Dana Desa digunakan untuk BLT dan penanganan Covid 19 sehingga desa kesulitan mengalokasikan anggaran untuk PMT,” ujarnya.
Doris Rihi berharap pertemuan dengan Menkes Budi Sadikin ini dapat membawa hasil yang memuaskan sehingga persoalan-persoalan mendasar tentang pelayanan kesehatan di Flores Timur sedikit demi sedikit dapat teratasi.***Laurens Leba Tukan
